Krisis Lantai Bursa: Pemerintah Diminta Kuasai Saham Perusahaan Bakrie yang Lagi Klepek-klepek

KOMITE Penyelamat Kekayaan Negara (KPK-N) meminta agar pemerintah Indonesia membeli PT Bumi Resources (BUMI) yang tengah klepek-klepek di lantai bursa. BUMI adalah salah satu anak perusahaan Bakrie yang bergerak di sektor pertambangan batubara. Sebanyak 20 persen saham PT Kaltim Prima Coal, misalnya, dikuasai oleh perusahaan milik keluarga Menko Kesra Aburizal Bakrie ini.

Pembelian saham BUMI menurut Ketua Pokja KPK-N Marwan Batubara, dilakukan untuk sesuatu yang lebih fundamental: menguasai dan menyelamatkan kekayaan negara seperti yang diamanatkan konstitusi.

“(Pembelian itu) terutama didasarkan pertimbangan bahwa BUMI bernilai strategis bagi industri pertambangan dan energi nasional. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, BUMI merupakan salah satu perusahaan penghasil batubara terbesar di Indonesia (sekitar 60 juta ton per tahun). Sedangkan, batubara sendiri merupakan penyuplai utama bahan bakar bagi sejumlah industri domestik, termasuk untuk proyek pembangkitan tenaga listrik (45% pembangkit listrik menggunakan batubara sebagai bahan bakar),” kata Marwan yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Jakarta.

Dideklarasikan bulan Agustus lalu oleh Amien Rais, Gus Dur, Rizal Ramli dan Rendra, serta didukung oleh sejumlah tokoh nasional lainnya, KPK-N adalah aliansi elemen masyarakat yang memiliki kepedulian dan keprihatinan atas pengelolaan kekayaan negara oleh penyelenggara negara selama ini yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945, khususnya pasal 33 ayat 3 yang berbunyi: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Berikut release KPK-N.

SEPERTI dikhawatirkan sebelumnya, krisis finansial global yang bermula di AS telah merembet ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Bahkan, dalam beberapa pekan terakhir ini, secara dramatis kita menyaksikan kejatuhan harga sejumlah saham unggulan seperti PT Telkom, PT Indosat, dan PT Inco. Termasuk pula kelompok usaha keluarga Bakrie, yaitu PT Bakrie & Brothers, Tbk.

Kelompok usaha Bakrie, bahkan telah melepas murah saham dua anak perusahaannya, yaitu PT Bakrieland Development (bergerak di bidang properti, sejumlah 15,3% ke Avenue Luxembourg dengan harga US$ 46 juta) dan PT Bakrie Sumatera Plantations (bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, sejumlah 5,6% ke Longines dengan harga US$ 10 juta). Jumlah ini masih jauh dari total kewajiban Bakrie kepada sejumlah kreditornya yang mencapai nilai total US$ 1,386 miliar dan Rp 560,81 miliar.

Diantara sejumlah anak perusahaan Bakrie, PT Bumi Resources (BUMI) merupakan salah satu perusahaan yang paling banyak mendapat perhatian. Hal ini karena harga saham perusahaan ini terus merosot tajam hingga di suspend oleh otoritas Bursa Efek Indonesia sejak 6 Okober 2008 lalu hingga saat ini. Tercatat, saat mengalami suspensi, harga saham BUMI hanya sebesar Rp 2.175 per lembar saham atau anjlok sebesar 75,14% dari posisi semula (per 10 Juni 2008) yaitu sebesar Rp 8.750 per lembar saham.

Hal ini sangat ironis, mengingat perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan penghasil batubara terbesar di Indonesia. Seperti diketahui, BUMI merupakan pemegang saham PT Kaltim Prima Coal, yang memiliki kontribusi sejumlah 20,9% atau terbesar dari total produksi batubara nasional.

Atas hal itu, kami mendorong pemerintah untuk segera melakukan pembelian atas saham BUMI, dalam rangka memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang tersedia tersebut untuk memperbesar peran negara dalam penguasaan batubara sebagai salah satu sumber daya alam strategis nasional.

Hal tersebut terutama didasarkan pertimbangan bahwa BUMI bernilai strategis bagi industri pertambangan dan energi nasional. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, BUMI merupakan salah satu perusahaan penghasil batubara terbesar di Indonesia (sekitar 60 juta ton per tahun). Sedangkan, batubara sendiri merupakan penyuplai utama bahan bakar bagi sejumlah industri domestik, termasuk untuk proyek pembangkitan tenaga listrik (45% pembangkit listrik menggunakan batubara sebagai bahan bakar).

Batubara juga merupakan tulang punggung industri pertambangan nasional, dimana industri pertambangan merupakan salah satu penyumbang devisa utama negara dengan nilai kontribusi sejumlah US$ 30 miliar atau sekitar Rp 270 triliun per tahun (2008).

Karena nilai strategisnya tersebut, wajar jika sejumlah perusahaan baik asing dan dalam negeri telah mengincar saham PT BUMI, diantaranya Noonday Asset Management dan Farallon (yang di Indonesia telah menguasai saham BCA dan PT Adaro Energy), The Carlyle Group, Khazanah Berhard, Tata Group, Avenue Capital Group (bersama dengan mitra lokal Putra Mas Agung), dan San Miguel.

Karena itu, langkah pembelian saham BUMI juga merupakan bagian dari penyelamatan kekayaan negara yang selama ini banyak dikuasai swasta asing dan dalam negeri yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat dan ekonomi nasional Pembelian saham juga sejalan dengan tujuan pelaksanaan program buy back saham BUMN yang digulirkan pemerintah, yaitu untuk menyelamatkan pasar finansial dalam negeri.

Dalam kaitan itu, maka dengan ini kami menyatakan:

1. Pemerintah harus membeli saham BUMI melalui konsorsium BUMN. Dilepasnya saham BUMI dengan harga murah merupakan kesempatan bagi BUMN-BUMN Tambang untuk menguasai BUMI sebagai perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia untuk menjamin ketersediaan batubara di dalam negeri. Dengan demikian, BUMN-BUMN Tambang memiliki leverage yang besar dalam pengelolaan batubara nasional.

2. Pemerintah harus melibatkan tim independen dalam pembelian saham BUMI untuk menghindari terjadinya manipulasi dan kecurangan sehingga diperoleh harga beli yang wajar dan menguntungkan bagi negara. Disadari, upaya pembelian saham BUMI oleh negara dapat ditafsirkan sebagai bentuk pertolongan pemerintah terhadap kelompok Bakrie. Namun, hal tersebut merupakan sesuatu yang perlu dilakukan mengingat nilai strategis BUMI bagi negara, sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Karena itu, untuk menghindari terjadinya kerugian negara akibat pembelian BUMI, sekaligus sebagai upaya transparansi dan pencegahan terjadinya praktik KKN dalam proses pembelian BUMI, pemerintah harus melibatkan tim independen yang bertugas melakukan penilaian menyeluruh atas BUMI, sehingga pemerintah dapat membeli BUMI pada tingkat harga yang wajar. Karena itu pula, proses pembelian ini juga harus memuat puchase agreement yang transparan dan akuntabel.

3. Bakrie harus menunjukkan nasionalismenya dengan memprioritaskan penawaran saham BUMI kepada negara, bukan kepada asing. Jatuhnya saham BUMI kepada pihak asing, apalagi dengan harga yang sangat murah, merupakan bencana dan kerugian besar bagi industri pertambangan nasional.

Untuk itu, Bakrie dihimbau agar menggunakan hal tersebut demi kepentingan ekonomi nasional yang lebih besar, yaitu dengan mendorong terjadinya proses penjualan saham BUMI kepada negara secara cepat dan transparan. Kami juga menghimbau Bakrie untuk tidak menggunakan kesempatan ini dalam rangka melakukan trik-trik bisnis demi kepentingan pribadi semata.

Jakarta, 29 Oktober 2008

Marwan Batubara
Anggota DPD RI
Komite Penyelamat Kekayaan Negara

One comment

  1. Setuju sekali…
    Just an idea for the government…
    Pemerintah seharusnya berhak untuk melakukan pembelian di lantai bursa secara langsung untuk memiliki saham suatu perusahaan. Misalnya BUmi Resources yang saat ini terlalu murah (Pemerintah bisa beli langsung dari bursa dan menjualnya kembali ketika harga naik) ataupun keep for long term karena KPC memiliki cadangan batubara yang sangat besar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s