Meet Mari Alkatiri at Bidakara, Jakarta

KOMISI Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang dibentuk oleh Indonesia dan Timor Leste telah menyelesaikan tugas. Diharapkan, hasil kerja Komisi yang beranggotakan 14 komisioner dari kedua negara dan dibentuk tiga tahun lalu dapat menyembuhkan luka dan mempererat hubungan kedua negara.

Laporan akhir KKP diserahkan kepada Presiden SBY, Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, dan Perdana Menteri Timor Leste Kay Rala Xanana Gusmao di Nusa Dua, Bali, hari Selasa lalu (15/7).

Laporan sekitar 300 halaman itu terdiri dari tujuh bab, termasuk bab khusus mengenai tujuh rekomendasi yang antara lain mendorong resolusi konflik dan menyediakan layanan psikososial bagi para korban juga kompensasi ekonomi, selain pembentukan komisi untuk orang hilang. Kedua pemerintah juga diminta untuk menyampaikan pengakuan lewat penyesalan dan permintaan maaf.

KKP menyimpulkan bahwa milisi pro-otonomi (baca: pro-Indonesia) merupakan pelaku utama pelanggaran HAM berat, dan ini kerap kali melibatkan anggota TNI, Polri, dan pejabat sipil. Karena itu, KKP berkesimpulan, TNI, Polri, dan pemerintah sipil harus memikul tanggung jawab kelembagaan atas kejahatan yang terjadi.

Berikut adalah wawancara dengan Mari bin Amude Alkatiri, tokoh oposisi Timor Leste. Bekas Perdana Menteri Timor Leste (2002-2006) dan pemimpin fraksi terbesar di parlemen Timor Leste, Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente (Fretilin) ini, mengatakan sudah sepatutnya hukum dan keadilan ditegakkan kedua negara.

Apa pendapat Anda mengenai hasil Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) yang sudah diterima pemerintah Indonesia dan Timor Leste?

Semua negara yang kini dikenal sebagai champion demokrasi pernah melewati fase-fase kekerasan. Pada akhirnya mereka menemukan solusi untuk menegakkan hukum dan undang-undang. Kekerasaan itu, pada sisi lain, telah mengajarkan sebuah bangsa untuk melangkah lebih baik di masa yang akan datang.

Kalau kita ingin menoleh ke belakang, kita dapat melihat contoh Afrika Selatan. Setelah rezim apartheid tumbang, Afrika Selatan dapat menemukan solusi politik terbaik untuk menyelamatkan negara dan bangsa mereka. Sudah tentu solusi politik ini didukung oleh prosedur hukum. Tanpa itu tidak akan bisa.

Begitu juga dengan Mozambik. Mereka melalui sebuah perang saudara yang sangat mengerikan. Tetapi akhirnya mereka menempuh solusi politik, dan mereka bisa mengembangkan bangsa dan negara, dan proses pembangunan pun lancar. Begitu juga dengan Timor Leste.

Namun kasus yang kita bahas ini adalah kasus unik yang terjadi di antara dua bangsa (Indonesia dan Timor Leste). Kalau kedua negara ini selalu menggunakan masa lalu sebagai pijakan dalam menjalin hubungan bilateral, maka yang ada hanya hambatan. Masa lalu harus dipahami sebagai pelajaran. (Kalau tidak dipahami) masa lalu bisa membunuh masa depan.

Menurut Anda, apa yang adil bagi masyarakat Timur Leste? Apakah pemerintah Indonesia harus melanjutkan kasus ini sampai ke pengadilan, atau mengampuni semua pejabat negara yang terlibat dalam kerusuhan pascajajak pendapat itu?

Itu relatif dan sangat tergantung. Di dalam demokrasi, keputusan politik memuat semua kepentingan masyarakat. Dan akan sah-sah saja kalau itu yang dipilih masyarakat.

Tetapi, yang tidak bisa digunakan masyarakat Timor Leste adalah menggunakan masa lalu sebagai pijakan dalam menjalin hubungan dengan negara lain seperti Indonesia. Atau Indonesia menggunakan masa lalu dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Sebaiknya kedua bangsa dan negara ini mengutamakan masa depan mereka. Ini untuk memperkuat kerjasama yang ada demi pembangunan bersama.

Saya yakin, jika nilai-nilai demokrasi kuat dan bangun serta ditegakkan, maka masyarakat semakin siap untuk menerima demokrasi itu sendiri. Masyarakat semakin siap mengklaim hak-hak mereka. Kalau hukum kuat dan ditegakkan, masyarakat juga siap menerima hukum itu sendiri.

Banyak pihak yang mengatakan bahwa pejabat Indonesia di masa itu, seperti Jenderal (Purn) Wiranto terlibat dan bersalah. Sementara, ada juga kalangan yang menilai bila Wiranto diajukan ke pengadilan, akan muncul perpecahan baru. Bagaimana menurut Anda?

Setiap negara memiliki pandangan yang berbeda. Untuk Timor Leste, kami tidak akan menggunakan masa lalu, karena bukan kepentingan Timor Leste menggunakan masa lalu. Jelas, bahwa ada kelompok (di Timor Leste) yang ingin menggunakan masa lalu. Tetapi masyarakat tidak akan percaya proses pembangunan akan berjalan baik bila menggunakan masa lalu sebagai batu pijakan.

Untuk kasus Timor Leste, kami memandang tidak ada pihak yang menang dan tidak ada pihak yang kalah. Kedua bangsa memperoleh keuntungan dan pelajaran berharga dari kekerasaan yang terjadi di masa lalu di antara keduanya.

Bagaimana Anda menilai hubungan antara masyarakat Timor Leste dan Indonesia?

Saya berpikir hubungan masyarakat dan masyarakat (people to people) lebih maju dari pada hubungan negara dan negara, yang diwakili kedua pemerintahan. Seperti untuk kasus kerusuhan pasca-referendum tahun 1999, saya kira masyarakat kedua negara dapat memahami kepentingan mereka. Saya sangat yakin konsolidasi demokrasi di tengah masyarakat kedua bangsa ini akan berjalan dengan baik.

Jadi, bukan sebuah masalah bila tidak ada pengadilan internasional untuk para pejabat di Indonesia yang dinilai terlibat dalam kerusuhan dan melakukan pelanggaran HAM berat?

Di Timor Leste sudah cukup banyak orang yang mendapatkan hukuman berat dan dibawa ke pengadilan dalam kasus kerusuhan pasca jajak pendapat. Kami percaya ini adalah preseden yang baik.

Berarti di Indonesia juga harus ada yang diadili?

Saya percaya, bahwa setiap negara dan setiap bangsa tahu apa yang harus mereka lakukan.

Sekarang kita beralih ke masalah dalam negeri Timor Leste. Apa yang terjadi di Timor Leste berkaitan dengan kematian Mayor Alfredo Reinado dan penembakan Presiden Ramos Horta beberapa waktu lalu?

Ada misteri dalam hidup ini. Misalnya ada empat misteri besar di dunia, maka salah satunya adalah misteri Alfredo. Menurut saya, Alfredo dimanfaatkan pihak yang ingin merusak Timor Leste. Alfredo memiliki kunci kebenaran tertentu. Kalau Alfredo hidup, dia akan muncul ke permukaan.

Buat kami, Fretilin, kasus Alfredo adalah konspirasi besar di balik kerusuhan tahun 2006. Dan, konspirasi ini sangat sulit diungkap. Konspirasi ini hanya bisa diungkap oleh orang yang membuat konspirasi itu.

Alfredro hanya memiliki kontak, entah dengan Xanana atau Ramos Horta, termasuk mengenai pemberian amnesti atau pengampunan bagi kelompok Petisioner. Jadi, sangat aneh membayangkan orang yang mencarikan amnesti buat Alfedro (Horta) juga diserang (oleh kelompok Alfredo).

Namun yang jelas, Alfedro ditembak mati sekitar 1,5 jam sebelum Ramos Horta tiba di rumah dan juga ditembak. Apa yang dilakukan pihak keamanan yang menjaga rumah Horta? Itu salah satu bagian dari misteri ini. Bukannya kami tidak percaya kepada institusi seperti kepolisian dan tentara. Tetapi kami tahu, institusi itu tidak berjalan dengan baik.

Anda berulang kali menyatakan Xanana sangat diuntungkan oleh gerakan Alfredo…

Tidak ada keraguan mengenai hal itu.

Bagaimana hubungan Anda dengan Xanana Gusmao?

Secara pribadi hubungan kami baik-baik saja. Kami masih bicara satu sama lain. Tetapi secara politik, hubungan kami sekarang ini semakin sulit.

Pertama, karena kerusuhan 2006 adalah kasus yang belum dijelaskan Xanana. Kita tahu bahwa Xanana saat itu sebagai presiden berdiri di atas dua kaki. Ia berada di belakang dan mendukung demonstrasi, dan juga terbukti ikut terlibat dalam men-setting kerusuhan 2006. Itu belum juga dijelaskan oleh Xanana.

Dua tahun kemudian, Xanana memanfaatkan kasus Alfedro untuk kepentingan sendiri, karena mereka masih diperlukan untuk kampanye menjelang pemilu. Sampai-sampai seorang komandan di kelompok Alfredo menjadi salah seorang anggota tim sukses Xanana.

Ada spekulasi yang mengatakan bahwa Alfredo dimanfaatkan oleh pihak tertentu di Indonesia?

Saya tidak percaya dengan spekulasi itu. Mungkin saja terjadi, tapi saya tidak percaya.

Bagaimana Anda menilai kehadiran pasukan internasional di Timor Leste?

Xanana adalah tokoh yang paling berkepentingan dengan pasukan asing di Timor Leste. Dia membutuhkan mereka untuk menjaga stabilitas, karena dia tahu bahwa pemerintahan koalisinya tidak legitimated.

Sebelum pemerintah baru, pasukan internasional hadir untuk mengontrol dan mengintimidasi pasukan Fretilin. Tapi sekarang tidak seperti itu lagi sejak Australia punya pemerintahan yang baru. Kini pasukan internasional lebih netral.

Namun demikian, tetap ada kelompok masyarakat yang menginginkan agar pasukan asing meninggalkan Timor Leste. Tetapi hal ini sulit terjadi, selagi Xanana berkuasa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s