Dicopot Sofyan Djalil, Rizal Ramli Terganjal Etika

TAK ada alasan profesional di balik pencopotan Rizal Ramli dari kursi Komisaris Utama PT Semen Gresik Tbk.

Persoalan etika adalah satu-satunya alasan yang digunakan Menteri Negara Sofyan Djalil untuk mencopot Rizal Ramli. Dalam surat yang ditandatangani Sofyan Djalil tanggal 23 Juni 2008 lalu disebutkan bahwa langkah-langkah Rizal Ramli banyak yang tidak searah dengan etika komisaris utama. Hal ini potensial berdampak negatif terhadap kinerja PT Semen Gresik.

”Saya dengan tegas menolak bila langkah-langkah yang saya lakukan, berupa gerakan moral dan intelektual untuk mencari alternatif kebijakan ekonomi yang lebih prorakyat disebut bertentangan dengan etika sebagai komisaris utama,” kata Rizal kepada myRMnews beberapa saat lalu (Jumat, 27/6).

Rizal mengatakan, semestinya Menteri Sofyan Djalil dan pemerintah menggunakan alasan yang berdasarkan pada kinerja PT Semen Gresik dalam dua tahun terakhir, terhitung sejak ia duduk sebagai komisaris utama pada bulan September 2006.

”Ketika saya diangkat sebagai komisaris utama PT Semen Gresik Tbk, saya segera mempelajari Semen Gresik Group. Sebagai produsen semen terbesar dan market leader dalam industri semen nasional, saya melihat nilai perusahaan sangat tertinggal dibandingkan perusahan semen lain, seperti PT Indocement dan PT Holcim.

Ketika itu, nilai perusahaan PT Semen Gresik hanya 115 dolar AS per ton, kalau jauh dibandingkan Indocement yang 150 dolar AS per ton dan Holcim yang 130 dolar AS per ton,” jelas mantan menteri di era Gus Dur itu.

Dan di bulan Mei 2008, diketahui bahwa PT Semen Gresik mencatatkan kinerja terbaiknya. Dengan penjualan senilai Rp 1,53 triliun, perusahaan plat merah itu meraih laba usaha sebesar Rp 322 miliar. Perolehan laba di bulan Mei 2008 ini, sebut Rizal Ramli lagi, meningkat 51 persen dibandingkan laba bulan Mei 2007.

Dengan demikian, Rizal mengatakan, penilaian bahwa dirinya memiliki langkah yang tidak sesuai dengan etika komisaris utama adalah sebuah kamuflase dari intervensi politik pemerintahan SBY.

”BUMN seharusnya steril dari kepentingan politik pemerintah. BUMN seharusnya dikelola demi kepentingan rakyat dan negara. Bukan kepentingan politik penguasa,” ujar Rizal Ramli lagi sambil menambahkan bahwa pencopotan dirinya justru merupakan langkah tidak etis pemerintahan SBY.

”Kami menjadi korban penguasa yang merasa terusik oleh sikap kritis dan perbedaan pendapat terhadap pengelolaan ekonomi negara,” demikian Rizal Ramli.