Kompas – Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Slamet Soebijanto menyatakan, kebijakan pemekaran komando wilayah laut, dari dua yang ada sekarang menjadi tiga, harus tetap berlanjut dan diteruskan oleh KSAL penerusnya. Kebijakan pemekaran komando wilayah laut itu bukan ambisi pribadi.
Slamet menegaskan, pemekaran komando wilayah laut itu untuk kepentingan negara. Wilayah Indonesia didominasi laut dan terdiri dari ribuan pulau, ditambah tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI), yang punya nilai strategis sekaligus ekonomis yang besar. Oleh karena itu, pemekaran komando wilayah laut perlu kontinuitas kebijakan.
Demikian disampaikan Slamet, Kamis (8/11), seusai menutup pendidikan reguler angkatan ke-45 Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) tahun ajaran 2007. Pendidikan itu diikuti 115 perwira menengah di lingkungan TNI, Polri, dan juga dari mancanegara.
Slamet masih menjabat KSAL karena belum menyerahterimakan jabatan pada penggantinya, Laksamana Madya Sumardjono, yang Rabu lalu dilantik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. “Kebijakan (pemekaran) harus diteruskan. Hal itu tuntutan dari kondisi kita yang terdiri dari banyak pulau dengan laut yang luas. Perubahan perlu, baik dari jumlah kekuatan maupun struktur organisasi untuk mendukung perubahan tadi,” ujar Slamet.
Ia mengaku melakukan sejumlah langkah awal menuju rencana pemekaran, seperti mendorong penempatan sejumlah pangkalan TNI AL ke kawasan yang terluar. Hal itu salah satunya ditujukan untuk mendukung operasi kapal perang Indonesia, sekaligus menghemat biaya operasional.
Slamet memisalkan, ia menggeser pangkalan TNI AL ke kawasan Mempawah, Kalimantan Barat, dengan pertimbangan untuk mempermudah patroli kapal di wilayah Natuna, yang termasuk dalam wilayah perairan penting, karena berada di kawasan Laut China Selatan.
“Selama ini perairan Natuna belum terawasi dengan baik karena kapal yang patroli di sana harus kembali ke Tanjung Pinang untuk mengisi bahan bakar. Bayangkan, berapa banyak waktu dan bahan bakar yang dihabiskan,” katanya.
Slamet menambahkan, kebijakan serupa juga ia lakukan dengan membangun pangkalan TNI AL di Tarakan, Kalimantan Timur. Tujuannya untuk mempermudah operasi kapal TNI AL di utara Sulawesi, yang selama ini harus bergerak lebih jauh, seperti ke Makassar (Sulawesi Selatan) atau ke Balikpapan (Kalimantan Timur). “Kalau (pemekaran) itu tak diteruskan, yang dirugikan negara,” katanya lagi.
Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Propatria Institute Hari T Prihartono mengaku pesimistis pergantian pucuk pimpinan di TNI AL kali ini juga akan diikuti dengan kontinuitas kebijakan komando wilayah laut.
Ia bahkan menilai penggantian KSAL terkait dengan ketidaksetujuan pemerintah dan Mabes TNI terhadap kebijakan, yang selama ini dibuat Slamet. (DWA)
Teguh Santosa 