Lobi Belanda agar Minta Maaf pada Korban Perang Indonesia

SEJAUH ini, masih ada yang mengganjal hubungan In­donesia dan Belanda. Penjajahan yang dilakukan Negeri Tulip kepada Indonesia di masa lalu, masih menyisakan banyak tanda tanya dan ganjalan. Ini dika­renakan hingga detik ini Belanda baru mengakui kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agus­tus 1945 secara de facto saja, tapi tidak secara de jure.

Untuk itulah, Komite Utang Ke­hor­matan Belanda (KUKB) Batara R. Hutagalung (Ketua) dan Mulyo Wibisono (Ketua Dewan Pena­sehat), pada 20-26 Oktober lalu me­lakukan roadshow ke Negeri Tulip itu. Tujuannya: selain untuk melakukan rekonsiliasi, juga me­nuntut pemerintah Belanda agar me­nyelesaikan tanggung jawabnya terhadap rakyat Indonesia yang menjadi korban perang.

Selama roadshow itu, Batara dan Wibisono bertemu dan berbicara dengan berbagai kalangan di Be­landa. Di Amsterdam misalnya, KUKB bertemu dengan Joost van Bodegom dan putrinya Annemare van Bodegom. Joost van Bodegom lahir di Pematang Siantar, Su­ma­tera Utara pada 7 Juni 1036. Ketika agresi militer Jepang tahun 1942 di mana tentara Belanda menyerah kepada Jepang, bersama ke­luar­ga­nya dia dimasukkan ke kamp interniran.

Di Leiden, KUKB bertemu de­ngan Dr Harry Poeze, Direktur KITLV (Royal Institute of Linguistic and Anthropology) Press. KUKB juga bertemu dengan Prof. Dr. Henk Schulte Nordholt, Research Co-ordinator pada KITLV. Menurut Dr Poeze, penting untuk men­da­tang­kan beberapa janda korban agresi militer dari Rawagede dan Sulawesi Selatan. Ini akan membangkitkan simpati di Belanda. Dia men­contohkan, telah terjadi rekonsiliasi di Srbrenica antara pihak militer Belanda dengan keluarga korban pembantaian di Srbrenica.

Masih di Leiden, KUKB bertemu dengan Herman de Tollenaere, sejarawan yang membuat disertasi mengenai perkembangan Teosofi di Indonesia. Dia menyatakan, basis militer Belanda di Afganistan yang diberi nama “PUNCAK” sangatlah ironis, karena Puncak adalah nama tempat antara Bogor dan Bandung yang dijadikan basis oleh Raymond Westerling tahun 1949/1950 sete­lah dipecat dari dinas ketentaraan Belanda atas berbagai tindak pe­langgaran yang dilakukannya. Di basis di Puncak itulah dia me­rancang “kudeta” 23 Januari 1950 terhadap Republik Indonesia Se­rikat (RIS) yang gagal.

Di Den Haag, KUKB bertemu dengan Guido van Leemput, asis­ten dari Krista van Velzen, anggota parlemen Belanda dari Partai So­sialis (PS). Masih di Den Haag, KUKB bertemu dengan Herman Keppy, putra bekas marinir tentara Belanda. H. Keppy adalah pengelola majalah ‘Marinjo’, yang pem­ba­ca­nya adalah masyarakat Maluku ter­masuk kalangan RMS di Belanda.’

Menurut Ketua KUKB Batara Hu­tagalung, dalam pertemuan-per­temuan itu, KUKB menyampaikan bahwa pernyataan Menlu (waktu itu) Belanda Ben Bot yang di­sam­paikan pada 15 Agustus 2005 di Den Haag dan di Jakarta pada 16 Agustus 2005, telah terungkap suatu hal yang mengejutkan bagi bangsa Indonesia. Pada 15 Agus­tus 2005 di Den Haag, Ben Bot me­ngatakan, kini sudah saatnya Pemerintah Belanda mengakui de facto kemerdekaan Republik In­do­nesia adalah 17 Agustus 1945.

Dan pada 16 Agustus 2005 di Jakarta, Ben Bot menyampaikan bahwa kini Pemerintah Belanda me­nerima proklamasi keme­r­de­ka­an RI 17-8-1945 secara politis dan moral, namun tidak secara yuridis.

Dalam wawancara di satu sta­siun TV di Indonesia, Ben Bot mem­pertegas, bahwa pengakuan ke­mer­dekaan telah diberikan akhir tahun 1949 (yaitu pada waktu “pelimpahan kedaulatan” dari Pe­me­rintah Be­landa kepada Republik Indonesia Serikat/RIS-red.). Ini berarti, hingga 17 Agustus 2005, bagi Pemerintah Belanda, Republik Indonesia di­anggap tidak ada dan sejak 17-8-2005, naik tingkat menjadi “anak haram”, karena hanya diakui de facto eksistensinya, namun tidak de jure, secara yuridis.

“Dari kenyataan di atas, lanjut Batara, terlihat masih ada beberapa permasalahan dalam hubungan Indonesia-Belanda yang ternyata belum jelas dan belum atau tidak mau diselesaikan dengan solusi yang memuaskan kedua bangsa,” ujar Batara kepada koresponden Rakyat Merdeka di Belanda, A. Supardi Adiwidjaya.

Selain masalah pengakuan de jure dari Pemerintah Belanda atas hari kemerdekaan Republik Indo­nesia, tambahnya, juga masih dinantikan tindak lanjut dari ucapan Menlu Ben Bot, yang disampaikan di Jakarta pada 16 Agustus 2005. Ben Bot mengakui dua hal, yaitu politik Belanda pada waktu itu (tahun 1947) salah dan dia juga mengakui bahwa aksi militer –yang dulu dinamakan sebagai aksi po­lisional– telah mengakibatkan tewasnya sejumlah besar orang Indonesia dan rusaknya pereko­nomian Indonesia pada waktu itu.

“Apabila seseorang mengakui bahwa dia telah melakukan kesa­lahan yang mengakibatkan keru­gian orang lain atau mengakibatkan sesuatu kerusakan, maka sudah seharusnya dia mengganti keru­sakan yang telah diakibatkannya,” ungkap Batara.

Barata mencontohkan Jerman dan Jepang, yang setelah kalah dalam Perang Dunia II, kedua ne­gara itu telah meminta maaf kepada negara-negara yang men­jadi kor­ban agresi militer mereka serta telah memberikan kompensasi kepada banyak negara, walaupun belum semuanya.

Bukan Balas Dendam

Batara menjelaskan, kegiatan yang dilakukan oleh KUKB bukan­lah untuk membalas dendam ter­hadap agresi militer yang dilakukan Belanda di Indonesia antara ta­hun 1945 sampai tahun 1950, se­telah bangsa Indonesia me­nya­takan kemerdekaannya pada 17-8-1945, melainkan sebaliknya.

“KUKB menawarkan suatu r­e­kon­siliasi yang bermartabat, artinya re­konsiliasi antara dua bangsa yang sederajat dan saling meng­akui. Sebab, adalah suatu kenya­taan bahwa bangsa Indonesia dan bangsa Belanda telah berjalan bersama-sama selama lebih dari 400 tahun,” ungkapnya.

Namun, kata Batara, hingga kini Pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui secara de jure kemerdekaan RI adalah 17 Agustus 1945. “Oleh karena itu, rekonsiliasi antara dua bangsa yang sederajat dan saling mengakui belum dapat dilakukan, karena Belanda masih tetap tidak mau menerima bangsa Indonesia sederajat dengan me­reka,” sesal Batara.

Apabila Pemerintah Belanda mau mengakui de jure ke­mer­dekaan RI adalah 17-8-1945, lan­jutnya, maka sebagai kon­sekuensi logisnya adalah per­min­taan maaf dan bukan ucapan penyesalan saja atas agresi militer yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia antara tahun 1945-1950, setelah bangsa Indonesia menyatakan kemer­de­kaannya. Selama agresi militer ter­sebut, telah banyak terjadi pe­langgaran HAM dan kejahatan atas kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara Belanda.

“Sebagai konsekuensi logis dari permintaan maaf, maka sudah sepantasnya Pemerintah Belanda bertanggung jawab atas kerusakan dan penderitaan yang diakibatkan oleh agresi militer tersebut. Serta memberikan kompensasi kepada para korban yang selamat, para janda dan keluarga korban agresi militer Belanda,” ungkap Batara.

Dia menjelaskan, KUKB juga merencanakan menye­leng­ga­rakan acara “rekonsiliasi/per­damain” di Rawagede pada 9 Desember 2008. myRMnews

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s