Indonesia Membutuhkan “Jalan yang Baru”

Kompas – Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Indonesia membutuhkan jalan baru yang berlandaskan kebhinnekaan, pluralisme, dan keragaman budaya. Itu karena jalan yang selama ini digunakan justru memicu kemerosotan dan kemiskinan struktural serta memperkokoh neokolonialisme.

“Pemimpin baru yang berkarakter dan bervisi kuat jelas sangat dibutuhkan. Namun, jika pemimpin baru itu tetap menempuh jalan lama, yaitu jalan yang telah terbukti gagal membawa kemakmuran dan kesejahteraan rakyat selama 40 tahun terakhir ini, rakyat hanya akan kembali dikhianati,” kata ekonom Rizal Ramli saat deklarasi pembentukan Komite Bangkit Indonesia yang dipimpinnya di Jakarta, Rabu (31/10).

Dari ratusan peserta yang menghadiri acara itu terdapat puluhan tokoh dari berbagai latar belakang. Ada mantan pejabat tinggi pada era Orde Baru, seperti Try Sutrisno, Moerdiono, dan Syarwan Hamid. Ada juga mantan pejabat di era reformasi, seperti Amien Rais dan Akbar Tandjung. Dari tokoh partai politik hadir antara lain Taufik Kiemas (PDI-P) dan Wiranto (Partai Hanura). Hadir juga tokoh agama dan masyarakat, seperti Syafii Ma’arif, Natan Setiabudi, Rosihan Anwar, dan Ichlasul Amal.

Dari golongan muda hadir Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif, Sukardi Rinakit (Soegeng Sarjadi Syndicate), Pramono Anung (PDI-P), Yenny Wahid (PKB) yang mewakili Abdurrahman Wahid, Dradjad Wibowo (PAN), dan Khofifah Indar Parawansa (Muslimat NU).

Sesaat setelah acara dibuka, hadirin dihibur dengan puisi berjudul “Jalan Baru, Jalan bagi Orang-orang Merdeka” yang dibacakan Budi Santoso dan lagu Aku Mau Presiden Baru dari Franky Sahilatua.

Tertinggal

Menurut Rizal, dalam 40 tahun terakhir Indonesia menjadi negara yang tertinggal dari negara lain di Asia Timur. Pada tahun 1960-an, pendapatan per kapita Indonesia hampir sama dengan Malaysia, Thailand, dan Taiwan, yaitu sekitar 100 dollar AS per tahun. Sementara itu, China hanya 50 dollar AS per tahun.

Pada tahun 2005 pendapatan per kapita Indonesia telah 1.260 dollar AS. Namun, pendapatan per kapita Taiwan sudah 12 kali lebih besar, Malaysia 4 kali lebih besar, dan Thailand 2 kali lebih besar. China menjadi 1,4 kali lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. “Kita terpaksa bersaing dengan Vietnam, Filipina, dan Pakistan,” tutur Rizal.

Rizal menuturkan, ada tiga penyebab kondisi di atas terjadi, termasuk mengapa reformasi pada 1998 belum juga berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pertama, karena karakter feodal para pemimpin. Karakter seperti itu membuat pemimpin merasa tidak punya kewajiban untuk menyejahterakan rakyat.

Kedua, karena praktik neokolonialisme. “Kebijakan ekonomi Indonesia hanya menjadi subordinasi dan alat kepentingan internasional. Uang pinjaman harus ditukar dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang sesuai dengan garis neoliberal,” tutur Rizal.

Penyebab ketiga, adanya kepemimpinan yang tidak efektif serta lemah secara visi dan karakter. Kepemimpinan seperti itu mudah berubah karena perubahan kepentingan taktis, opini, dan respons pencitraan situasional.

Untuk keluar dari keterpurukan ini dan menciptakan kesejahteraan bagi mayoritas rakyat Indonesia, Indonesia harus memperjuangkan jalan baru, yaitu jalan yang antineokolonialisme dan lebih mandiri. Jalan itu harus membuat rakyat lebih kreatif dan inovatif, bukan sekadar menjadi masyarakat terbuka yang sering hanya menjadi korban globalisasi. “Ini yang akan diperjuangkan Komite Bangkit Indonesia lewat sejumlah program penyadaran dan diskusi dengan berbagai kelompok masyarakat,” kata Rizal.

Dalam kesempatan itu, Wiranto mengingatkan, sudah banyak jalan yang digunakan untuk meluruskan reformasi, misalnya jalan tengah atau jalan lurus, tetapi belum banyak hasil yang diperoleh. “Yang sekarang harus kita perjuangkan adalah jangan berhenti pada pemikiran. Kita butuh gerakan,” ujarnya.

Amien Rais juga menyatakan, apa yang direncanakan Komite Bangkit Indonesia harus diikuti dengan langkah nyata yang lintas sektor, agama, dan kelompok. Langkah tersebut juga jangan hanya untuk mengejar kekuasaan, tetapi harus untuk memperbaiki nasib rakyat.

“Silaturahim (oleh Komite Bangkit Indonesia) ini penting bagi bangsa. Apalagi jika diingat, pada (Kebangkitan Nasional) 1908 dan (Sumpah Pemuda) 1928 yang terutama kita bicarakan adalah persatuan dan kesatuan bangsa, bukan siapa yang memimpin,” kata Taufik Kiemas. (NWO)

2 Replies to “Indonesia Membutuhkan “Jalan yang Baru””

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s