Mega Dilarang Naik Heli TNI

KUBU Megawati Soekarnoputri sedang mencari kemungkinan motif politik di balik kejadian yang bikin kesal ini. Apakah ada kaitannya dengan persiapan masing-masing kubu menuju Pilpres 2009?

Berikut berita yang dikutip dari myRMnews.

MEGAWATI Soekarnoputri Minggu siang waktu Indonesia (23/9) kecewa berat. Ketua Umum PDI Perjuangan ini dilarang menyewa helikopter TNI Angkatan Udara untuk keperluan mengunjungi korban gempa di Kepulauan Mentawai, Sumatera Ba­rat. Menurut orang PDIP, larangan datang dari Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP Tjahjo Ku­molo dan Wakil Sekjen DPP PDIP Agnita Singedikane Irsal kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

“Ibu Megawati sejak kemarin keliling me­ngunjungi masyarakat korban gempa di sejum­lah daerah di Sumatera Barat, di antaranya ke Ke­­pulauan Mentawai. Untuk berangkat ke Mentawai, rombongan direncanakan menyewa dua helikopter, masing-ma­sing milik TNI AU dan Departemen So­sial,” kata Tjahjo di kediamannya di kawasan Duren III, Ja­karta Selatan.

Ketika Megawati dan rombongan ber­siap-siap take off dari Bandara Mi­nangkabau, Padang, tiba-tiba datang Danrem 032 Wirabraja, Ko­lonel Bam­bang Subagyo dan Danlanud Tabing Padang Letkol Pnb Sugiharto.

“Mereka mengatakan helikopter ti­dak bisa dipakai karena ada kendala tek­nis. Tapi setelah kami cari tahu, ter­­nyata alasan pembatalan bukan ka­rena alasan teknis, tapi ada larangan lang­sung dari Panglima TNI agar he­­li­kop­ter yang disewa Ibu Mega dilarang ter­bang. In­struksi pelarangan itu diterima langsung melalui telepon dari Cilang­kap (Mabes TNI),” kata Tjahjo yang ju­ga Ketua Badan Peme­nangan Pemilu PDIP.

Tjahjo mengatakan hal itu sesaat se­te­lah berbicara dengan Megawati me­lalui telepon genggamnya sebelum menjawab pertanyaan Rakyat Merdeka terkait kemungkinan motif politik di balik insiden tersebut.

Padahal, menurut dia, sebelumnya Mega Cs sudah mendapat izin menye­wa helikopter milik TNI AU. “Selain menyewa helikopter TNI, kami juga menyewa helikopter milik Departe­men Sosial. Bahkan, Mensos Bachtiar Chamsyah menunjukkan rute yang aman untuk sampai ke sana.”

Tjahjo mengatakan, itu merupakan peristiwa kedua yang dialami Mega. Ka­rena, sebelumnya, ketika akan me­ngunjungi para korban tsunami di Aceh Mega juga dijegal. Tjahjo menilai, pelarangan itu sangat kental muatan politisnya. “Ini jelas-jelas ada kaitannya dengan persaingan Pilpres 2009.”

Bagaimana reaksi Mega? “Tentu saya kecewa,” kata Mega.

Larangan itu dari Panglima yang disampaikan Danrem 032 Wirabraja, Kolonel Bambang Subagyo dan Dan­lanud Tabing Padang Letkol Pnb Su­giharto, kepada Mega saat Mega tiba di Bandara Udara Minangkabau Pa­dang, Minggu siang.

Selain menggunakan helikopter TNI AU, setibanya di Padang, rombongan berniat meminjam satu helikopter tambahan dari Pangdam Bukit Barisan untuk dipakai ke Lunang Silaut, Kabu­paten Pesisir Selatan, Sumbar.

Mega menilai, dalam menangani­bencana pemerintah masih bersifat reaktif dan tanpa perencanaan yang baik. “Sifat reaktif itu harus diubah karena Indonesia negara yang rawan gempa.’’ Dalam kunjungan itu Mega mem­beri­kan bantuan secara simbolis, antara lain susu bubuk dan mainan anak-anak.

Dia juga mengingatkan, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang baik mengenai antisipasi bencana dan pro­ses penyelamatan, termasuk memba­ngun kesadaran warga untuk memini­malisasi kerusakan dan korban akibat bencana alam. “Sosialisasi jelas sangat kurang. Masyarakat juga harus aktif bertanya kepada aparat peme­rintah dae­rah,” katanya di hadapan ra­tusan warga Desa Cikabu yang ber­kum­pul di tenda pengungsian.

Masalah Kecil

Sementara, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI, Marsekal Pertama Sagom Tamboen, menyang­kal larangan Mega menggunakan he­likopter TNI AU atas perintah Pangli­ma TNI Marsekal Djoko Suyanto.

Dia mengatakan, Panglima tidak ada kaitan dengan pelarangan ini. Pelara­ngan itu memang sudah sesuai aturan main dan job description para prajurit yang tengah bertugas di sana.

“Ini hari Minggu bos, Cilangkap tu­tup jadi tidak benar kalau ada perintah dari sana. TNI itu menyiagakan pesa­wat di Padang, Palembang, dan Beng­kulu untuk mendistribusikan bantuan sosial, begitu aturan mainnya. Sudah­lah masalah kecil ini, jangan dibesar-besarkan,” kata Sagom saat dihubungi via ponselnya, kemarin.

Jadi, kata Sagom, pesawat TNI itu digunakan hanya khusus untuk meng­angkut bantuan ke daerah bencana, bu­kan untuk mengangkut orang yang akan menyumbang. Dia berpendapat, adalah terlalu jauh jika mengatakan pe­ristiwa itu ada muatan politisnya. ’’Ke­jadian itu tidak ada kaitannya dengan Panglima, apalagi Presiden SBY.’’

Kru pesawat di lapangan itu, sam­bung Sagom, sudah bertugas selama pu­luhan tahun.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s