PKS Masih Dukung SBY

HNW Belum Terima Undangan Rapat Majelis Syuro

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih seperti yang dulu: menjadi salah satu elemen penting dalam barisan pendukung pemerintah. Kabar yang menyebut partai berlambang dua bulan sabit serta padi dan kapas berwarna kuning emas itu akan menarik dukungan dari pemerintahan SBY, hanya wacana semata.

Demikian disampaikan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) yang sebelumnya adalah presiden PKS.

Posisi partai itu terhadap pemerintah, kata HNW, adalah domain atau urusan Majelis Syuro, lembaga tertinggi di partai itu. Sementara itu, sejauh ini Majelis Syuro belum mengagendakan pertemuan untuk membahas sikap partai tersebut terhadap pemerintahan SBY.

“Wacana apakah PKS mencabut dukungan atau tidak, bukan domain DPP, apalagi DPW.Tetapi domain Majelis Syuro,” kata salah seorang anggota Majelis Syuro PKS ini di sela-sela sosialisasi putusan MPR di Cisarua, Bogor, kemarin siang.

Dia membenarkan, Majelis Syuro akan menggelar rapat bulan Maret ini. Namun sejauh ini, dirinya belum menerima undangan rapat tersebut.

“Dengan demikian, sikap PKS belum berubah. Masih seperti dulu. Lalu kalau ada omongan dari individu (anggota PKS) yang mengusulkan agar Majelis Syuro mencabut dukungan, hal itu sah-sah saja. Tetapi persoalan apakah mencabut dukungan atau tidak, itu domain Majelis Syuro,” tandasnya lagi.

Sebelumnya, akhir Februari lalu, anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PKS Suripto meminta agar usul menarik dukungan dari pemerintahan SBY dipertimbangkan masak-masak.

Anggota Komisi I DPR ini mendapat kabar yang menyebutkan bahwa Majelis Syuro akan menggelar rapat bulan ini untuk mengambil sikap terhadap pemerintahan SBY. Bekas sekjen Departemen Kehutanan ini mengatakan banyak hal yang harus dipikirkan masak-masak sebelum Majelis Syuro mengambil keputusan menarik dukungan dari pemerintah.

Dia menilai citra SBY di mata dunia internasional masih cukup bagus. Suripto juga mengacungi jempol kebijakan luar negeri pemerintahan SBY mendukung kemerdekaan Palestina.

Selain itu, SBY juga dinilainya mampu menciptakan stabilitas politik di dalam negeri. Meski isu kemiskinan, kesenjangan sosial dan pengangguran masih cukup dominan, namun SBY mampu menjaga negara tetap stabil dan mencegah kerusuhan.

Masih menurut dia, untuk memperbaiki kinerja pemerintahannya, SBY hanya perlu me-reshuffle kabinet. ”Dan itu adalah wewenang SBY untuk mengganti menterinya,” demikian Suripto. GUH