Rugi Besar Kalau Sebatas Blow Up
DPR masih khawatir Presiden SBY akan digunting dalam lipatan. Kekhawatiran ini berkaitan dengan keinginan kuat SBY membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI).
Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad H Wibowo mempertanyakan langkah konkret yang diambil menteri-menteri bidang ekonomi setelah SBY menyampaikan pembubaran itu secara lisan usai bertemu Managing Director International Monetary Fund (IMF) Rodrigo de Rato di Istana Kepresidenan pekan lalu (24/1).
Pembubaran CGI, kata Drajad, dapat dilakukan dengan dua jalur. Pertama, dimulai dengan pembahasan di tingkat eselon satu, lalu menteri, dan akhirnya diutuskan presiden dalam sidang kabinet. Dan kedua adalah seperti yang telah dilakukan SBY, yaitu menyampaikan inisiatif pembubaran di hadapan publik, dan untuk selanjutnya dijalankan menteri-menteri teknis.
”Tetapi yang saya dengar menteri kebingungan dan terkaget-kaget atas pernyataan presiden yang tiba-tiba itu. Menteri-menteri ekonomi kelihatannya tidak siap,” kata Drajad kepada Rakyat Merdeka, kemarin sambil menambahkan bahwa yang terlihat paling tidak siap adalah Menko Perekonomian Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta .
Drajad menilai, SBY sungguh-sungguh ingin mengambil kendali perekonmian, termasuk dalam hal membangun kemandirian ekonomi. Secara politis, pembubaran CGI bagus. “Tetapi dia tahu kalau dia bicarakan hal itu terlebih dahulu di kabinet bisa mentah lagi.”
Sebaiknya, saran dia, setelah meyampaikan pembubaran CGI secara lisan, SBY perlu menjadikan itu sebagai sebuah “keputusan pemerintah” yang dipertegas lagi dalam sidang kabinet.
Dengan demikian, para menteri dapat memahami semangat SBY di balik keputusan yang terkesan mendadak itu, dan selanjutnya merombak budaya birokrasi di masing-masing kementerian yang selama ini dimanjakan oleh utang.
“Departemen harus melakukan perubahaan substansial dalam hal pendanaan program pembangunan. Ini yang saya sebut dengan reformasi belanja Negara,” ujar Drajad lagi.
Adapun anggota Komisi XI dari PDI Perjuangan Ramson S menilai bahwa keinginan SBY itu hanya mengubah alur datangnya utang.
“Pembubaran CGI ini bukan terobosan yang signifikan untuk kemandirian ekonomi.
Karena dalam struktur APBN 2007 utang luar negeri tetap 40,5 triliun dan utang dalam negeri sekitar 40 triliun dalam bentuk obligasi yang bisa jadi dibeli oleh pihak luar yang masuk ke dalam porto folio di Jakarta,” ujarnya.
Dia juga mengatakan, mestinya SBY segera memerintahkan menteri-menterinya untuk menindaklanjuti tekad membubarkan CGI. ”SBY akan rugi besar kalau setelah mem-blow up tekadnya itu, tetapi tak tampak realisasi apapun,” demikian Ramson. GUH
Teguh Santosa 