Ketua Komisi III DPR Sarankan Pakai UU Pers

Kamis, 14 September 2006, 06:28:52 WIB

Menunggu Putusan Sela Pekan Depan

Jakarta, Rakyat Merdeka. Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan me­min­ta lembaga peradilan di tanah air agar tidak menggunakan pa­sal kriminal dalam menghadapi ka­sus-kasus yang berkaitan deng­an aktifitas jurnalistik. Ko­men­tar ini disampaikan Tri­me­dya menanggapi persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Se­la­tan yang mendudukkan pe­mim­pin redaksi Situs Berita Rakyat Merdeka Teguh Santosa sebagai ter­dakwa.

Dalam persidangan ini, Teguh di­tuding telah menodai agama ber­kaitan dengan pemuatan gam­bar yang disadur dan telah di­edit dari harian Denmark Jy­l­lands-Posten. Gambar yang di­buat dan dimuat Jyllands-Posten akhir September tahun lalu itu memperlihatkan penghinaan ter­hadap tidak hanya Nabi Mu­ham­mad, tetapi juga agama Is­lam, yang digambarkan m­e­mi­liki kaitan dengan kekerasan dan terorisme global.

Untuk memperlihatkan unsur peng­hinaan itulah, Situs Berita Rak­yat Merdeka memuatnya—ber­sama berita-berita tentang ka­sus tersebut—setelah lebih da­hu­lu mengedit untuk meng­hi­lang­kan efek vulgar gambar itu.

Kata Trimedya, ketika di­hu­bungi kemarin petang, Ketua Mah­kamah Agung (MA) Bagir Ma­nan dalam sebuah pertemuan deng­an Komisi III DPR bebe­ra­pa waktu lalu pernah me­nyam­paikan komitmen bahwa kasus jur­nalistik haruslah diselesaikan dengan mekanisme yang ada dalam UU 40/1999 tentang Pers.

Sikap Ketua MA ini antara lain tertuang pada keputusan kasasi MA dalam kasus Pemimpin Re­daksi TEMPO Bambang Ha­ri­mur­ty bulan Februari lalu. Da­lam keputusan itu, UU Pers di­ja­dikan rujukan untuk setiap per­ka­ra pers. Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi kebebasan pers.

Sementara dalam persidangan ke­marin, Jaksa Penuntut Umum (JPU) diberi kesempatan men­ja­wab nota keberatan Teguh dan Tim Advokasi Pembela Jurnalis (TAPJ) yang disampaikan dalam per­sidangan sebelumnya (6/9).

Da­lam pendapat setebal dua ha­la­man, JPU Firmansyah menga­ta­kan bahwa surat dakwaan yang di­buatnya telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap. Dia juga mengatakan bahwa eksepsi Teguh dan TAPJ telah memasuki materi perkara, dan karenanya ting­gal dibuktikan dalam per­sidangan selanjutnya.

Di halaman pertama, JPU me­ng­utip tiga dari sekian hal yang menjadi dasar penolakan TAPJ, an­tara lain yang berkaitan deng­an Penpres 1965 No. 1 pasal 4 yang melekat dalam pasal 156a KUHP yang didakwakan JPU kepada Teguh.

Dalam Penpres itu disebutkan bah­wa penambahan pasal 156a KUHP ini dimaksudkan untuk m­e­larang dengan sengaja di mu­ka umum menceritakan, meng­an­jur­kan, atau mengusahakan du­kungan umum; melakukan pe­naf­siran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia; me­la­kukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan agama itu; ser­ta menafsirkan dan me­la­ku­kan kegiatan yang menyimpang dari pokok agama itu.

Dalam Penpres itu juga dise­but­kan bahwa barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut da­pat diperingatkan oleh Men­teri Agama, Menteri Dalam Ne­ge­ri dan Jaksa Agung.

Dan, Pre­si­den dengan pertimbangan dari pe­jabat-pejabat negara itu dapat me­nyatakan pihak yang me­lang­gar ketentuan ini sebagai or­ga­ni­sa­si atau aliran terlarang. Un­tuk selanjutnya, pihak yang me­langgar ketentuan itu dapat di­aju­kan ke pengadilan dan di­an­cam hukuman maksimal lima tahun.

Menurut Koordinator TAPJ Sah­roni, perbuatan yang dila­ku­kan dalam kasus Teguh ini sa­ngat jauh dari apa yang di­mak­sudkan pasal 156a KUHP. Dan kalau pun pihak JPU me­mak­sa­kan kehendak, maka sejarah men­catat bahwa sama sekali ti­dak pernah ada peringatan atau im­bauan dari pejabat-pejabat ne­gara seperti yang dimaksud da­lam pasal itu. Dus artinya, pasal 156a KUHP yang digunakan JPU sama sekali salah.

“Ini adalah kasus jurnalistik. Ma­teri perbuatan yang diper­soal­kan adalah pekerjaan jur­na­listik. Biarlah lembaga jur­na­lis­tik, seperti Dewan Pers dan Ma­jelis Etika organisasi profesi yang menilainya. Terlebih, to­koh-tokoh Islam pun telah me­nga­takan bahwa sama sekali ti­dak ada unsur penghinaan ap­a­la­gi penodaan dalam hal ini,” ka­ta Sahroni.

Namun begitulah, JPU Fir­man­syah dalam persidangan ke­ma­rin, mengelak untuk menjawab keberatan itu. Dia hanya me­mi­nta agar Majelis Hakim yang diketuai Wahjono melanjutkan per­sidangan.

Menanggapi permintaan Fir­mansyah itu, Hakim Wahjono me­ngatakan pihaknya akan me­nyam­paikan putusan sela dalam pe­rsi­dangan selanjutnya (20/9).

Published by

TeguhTimur

Born in Medan, lives in Jakarta, loves Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s