AKSI militer Amerika Serikat (AS) yang menangkap Presiden Republik Bolivarian Venezuela Nicolas Maduro menimbulkan gelombang kontroversial di dunia internasional.
Operasi militer yang diperintahkan Presiden Donald Trump itu dinilai banyak pihak sebagai tindakan sepihak yang tidak sejalan dengan hukum internasional dan berpotensi memperbesar instabilitas politik global.
Peristiwa ini layaknya seperti bentuk “aksi koboi” yang tidak dapat dibenarkan dalam tata kelola hubungan antarnegara modern.
Tindakan menggunakan kekuatan militer untuk menculik kepala negara sah suatu negara itu sesungguhnya melanggar prinsip dasar hukum internasional.
Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, khususnya Artikel 2 ayat 4, ditegaskan larangan penggunaan kekuatan dalam hubungan internasional kecuali dalam konteks pertahanan diri atau jika ada mandat resmi dari Dewan Keamanan PBB.
Dalam kasus ini, tidak ada otorisasi internasional yang bisa dijadikan pembenaran. Karena itu, penggunaan kekuatan militer lintas batas dinilai telah melanggar kedaulatan Venezuela dan berpotensi menjadi preseden berbahaya bagi dunia.
Operasi penangkapan terhadap Maduro dan istrinya, Cilia Flores, berlangsung pada Sabtu dini hari, 3 Januari 2026. Operasi tersebut melibatkan lebih dari 150 pesawat militer dan personel dari berbagai cabang angkatan bersenjata Amerika Serikat, mulai dari pasukan khusus Delta Force hingga unit FBI.
Sebelum tim ekstraksi bergerak, sasaran strategis di Venezuela dikabarkan terlebih dahulu dilumpuhkan melalui serangan presisi, termasuk sistem pertahanan udara, untuk memastikan jalur masuk yang aman.
Operasi ini juga memanfaatkan perang siber guna melemahkan sistem keamanan lawan dan membuka jalan bagi tim di darat dan udara.
Operasi yang diberi sandi Absolute Resolve itu juga didukung CIA yang disebut telah memantau pergerakan Maduro selama berbulan-bulan.
Cara-cara seperti itu berpotensi menormalisasi praktik intervensi militer unilateral. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin peristiwa serupa akan dialami negara lain yang memiliki pandangan politik berbeda atau menolak mengikuti kepentingan negara adidaya.
Situasi ini dapat meningkatkan rasa saling curiga, memicu aksi saling balas, bahkan menimbulkan eskalasi baru di tengah rivalitas kekuatan global.
Ketidakpastian dunia
Pada akhirnya, dunia akan menghadapi tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi, yang berdampak pada stabilitas politik dan ekonomi internasional.
Pemerintah Amerika Serikat selama ini menuduh Nicolas Maduro terlibat dalam jaringan narko-terorisme. Tuduhan tersebut pertama kali disampaikan pada tahun 2020 di masa pemerintahan pertama Donald Trump.
Namun, tuduhan semacam itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melancarkan operasi militer lintas negara.
Hukum internasional menyediakan berbagai mekanisme kerja sama penegakan hukum yang bisa digunakan jika ada dugaan keterlibatan seorang kepala negara dalam kejahatan transnasional.
Prinsip multilateralisme dan kerja sama antarnegara seharusnya tetap menjadi pijakan, bukan tindakan sepihak.
Lebih jauh, di balik tuduhan kejahatan narkotika, terdapat motif ekonomi dan geopolitik yang tidak bisa diabaikan. Venezuela dikenal memiliki cadangan minyak terbesar di dunia.
Sejak revolusi Bolivarian pada 1999, pemerintah Venezuela mengambil langkah nasionalisasi aset perusahaan minyak asing termasuk perusahaan Amerika Serikat.
Kebijakan ini dapat dipandang sebagai salah satu latar belakang tarik menarik kepentingan yang panjang antarakedua negara.
Karena itu, sangat penting bagi para pemimpin dunia untuk bersikap tegas. Seluruh pemimpin negara, termasuk Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, seharusnya menyuarakan penolakan terhadap tindakan yang mengabaikan prinsip hukum internasional.
Dunia internasional perlu menegaskan kembali bahwa hubungan antarnegara seharusnya bertumpu pada penghormatan kedaulatan, dialog, dan mekanisme multilateral yang sah. Jika tidak, norma hukum internasional yang selama ini menjadi fondasi perdamaian global bisa terkikis.
Ketegasan PBB
Maka perlu juga seruan yang ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar mengambil langkah tegas terhadap rezim Trump dan memerintahkan pembebasan Nicolas Maduro beserta istrinya.
PBB memiliki mandat moral dan hukum untuk memastikan tidak ada negara yang bertindak sewenang-wenang melampaui batas yurisdiksi internasional.
Ketegasan PBB juga penting untuk menjaga kepercayaan dunia terhadap lembaga multilateral ini di tengah dinamika geopolitik yang semakin kompleks.
Peristiwa ini kembali mengingatkan dunia mengenai rapuhnya tatanan global jika prinsip hukum internasional tidak dihormati. Hubungan antarnegara tidak lagi dapat dipandang sebagai relasi kekuasaan yang semata-mata ditentukan oleh siapa yang paling kuat.
Dunia sudah bergerak menuju era di mana keadilan, kesetaraan, dan penghormatan kedaulatan menjadi standar etika bersama. Kehadiran norma internasional seharusnya memberi batas agar persaingan politik dan ekonomi antarnegara tetap berada dalam koridor damai.
Karena itu, kasus Venezuela bukan hanya persoalan dua negara, tetapi juga cermin bagi masa depan dunia. Jika komunitas global gagal merespon secara bijak, maka dunia akan menghadapi risiko semakin terbukanya ruang bagi intervensi sepihak.
Hal ini tidak hanya mengancam stabilitas suatu kawasan, tetapi juga berpotensi mengguncang sistem global yang selama ini menopang kerja sama ekonomi, politik, dan keamanan internasional.
Dalam situasi seperti ini, suara moral dari berbagai kalangan menjadi penting. Dunia membutuhkan pandangan kritis yang tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Pesan inti yang ingin disampaikan adalah bahwa kedaulatan negara, proses hukum yang adil, dan penghormatan terhadap mekanisme internasional harus tetap dijaga. Hanya dengan cara itu perdamaian dan stabilitas global dapat dipertahankan.
Peristiwa yang menimpa Nicolas Maduro hendaknya menjadi momentum refleksi bagi seluruh bangsa. Tidak ada tindakan sepihak yang lebih tinggi dari hukum internasional.
Tatanan dunia yang damai hanya dapat terwujud jika setiap negara, besar maupun kecil, berada dalam kedudukan yang setara di hadapan hukum dan norma global.[]
Teguh Santosa 