Susunan Dewan Revolusi Islam (DRI) yang dilansir stasiun televisi Al Jazeera yang bermarkas di Qatar terlalu mengada-ada. Karenanya, isu tentang DRI tersebut tidak perlu dianggap serius.
Demikian disampaikan Ketua Badan Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD), Letjen (purn) Kiki Syahnakri, ketika berbincang dengan Rakyat Merdeka Online, di kawasan Semanggi, Jakarta Pusat, Rabu malam (24/3).
Di dalam daftar DRI tersebut sejumlah tokoh yang selama ini diketahui publik memiliki latar belakang yang berbeda dan bahkan bertolak belakang dikumpulkan. DRI dipimpin oleh Kepala Negara Habib Rizieq Shihab, yang didampingi oleh Dewan Fuqoha yang terdiri dari KH. Abu Bakar Ba’asyir, KH. Makruf Amin, KH. Abdur Rasyid AS., KH. Syukran Makmun. KH. Luthfi Basori Alwi, KH. A Hamid Baidowi, dan KH. Hasyim Muzadi.
Adapun Abu Jibril dipilih menjadi Wakil Kepala Negara.
Tokoh Front Pembela Islam yang juga mantan Koordinator Kontras, Munarman, ditempatkan di posisi menteri pertahanan. Atau, Eggy Sudjana menjadi menteri perburuhan. Dua ekonom, yang selama ini dikenal kerap mengritik kebijakan ekonomi pemerintahan SBY-Boediono yang tidak mencerminkan kemandirian bangsa, yakni Hendri Saparini dan Ichsanuddin Noersy, dipasang sebagai menko ekonomi perindustrian dan menteri keuangan.
“Susunan DRI ini terlalu tidak serius. Terlalu mengada-ada. Tidak usah dianggap. Mestinya pemerintah tidak terpancing,” demikian Kiki yang lulus dari Akabri tahun 1971 ini.
Teguh Santosa 
DRI yang dikumandangkan / dicetuskan memang se akan2 tantangan yang yang berani thdp pemerintahan yang sah. Saya kira pemerintah tidak usah takut atau menanggapinya. Karena seorang
seperti General Suharto belum ada didunia ini.Orang indonesia sudah lebih pintar dan waspada sekarang daripada orang komunis/sukarnois yang bodo2 itu. Dunia politik indonesia atau internasional sudah lain dari puluhan tahun yang lalu. Dewan revolusi yang dicetuskan Letkol Untung sangat lain dng DRI sekarang. Komponis atau sutradara tunggal seperti Suharto juga tidak ada. Jadi isu DRI hanya tiupan belaka. Andaikan ada respons dari pemerintah saya kira tidak akan berani. Karena itu adalah perangkap yang membahayakan.Karena permainan politik sekarang menyangkut aspek agama. Kalau jaman dulu aspek politik.