Berbagai pihak mulai membicarakan pemakzulan Boediono dari kursi Wakil Presiden. Sementara kalangan menilai pembicaraan mengenai hal itu perlu dilakukan. Sementara lainnya menilai belum perlu.
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono sejak awal kasus dana talangan Bank Century yang membengkak sebesar Rp 6,7 triliun ini bergulir dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.
Benar, bahwa keputusan menetapkan Bank Century sebagai “bank gagal berdampak sistemik” diambil dalam Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang diketuai Menteri Keuangan Sri Mulyani pada dinihari 21 November 2008. Tetapi, mencermati proses yang terjadi menjelang pengambilan keputusan dalam rapat tertutup itu, kita dapat menyimpulkan bahwa Boediono lah yang memiliki peran paling besar.
Boediono adalah sang penganjur status bank gagal untuk Bank Century. Sebelum menghadiri “rapat konsultasi” yang dihadiri sejumlah pemimpin lembaga otoritas keuangan negara ini di lantai tiga Gedung Djuanda di kompleks Departemen Keuangan, Boediono lebih dahulu menggelar Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia. Di dalam RDG BI inilah keluar keputusan penting dari BI yang menetapkan Bank Century sebagai “bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik”. Keputusan RDG inilah yang dijadikan materi utama dalam “rapat konsultasi” yang mendahului Rapat KSSK saat itu.
Sejak awal “rapat konsultasi” itu Boediono tampil ngotot. Dari notulensi rapat yang resmi, yang ditandatangani Sri Mulyani dan Boediono, yang beredar luas di masyarakat sejak beberapa bulan lalu, kita dapat menyimak betapa Boediono berusaha menyakinkan peserta rapat bahwa Bank Century, walaupun tidak memiliki kontribusi yang besar pada sistem perbankan nasional, harus di-bailout. Beberapa peserta rapat, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, meragukan rekomendasi Boediono ini.
“Analisa risiko sistemik yang diberikan BI belum didukung data yang cukup dan terukur untuk menyatakan bahwa Bank Century dapat menimbulkan risiko sistemik. Menurut BKF, analisa BI lebih bersifat analisa dampak psikologis,” ujar salah seorang peserta rapat ketika itu.
Sri Mulyani juga sempat menolak rekomendasi itu. Ia mengingatkan Boediono bahwa krisis di tubuh Bank Century terjadi bukan hal baru, sebab sejak didirikan pada akhir 2004, dari Bank Danpac, Bank CIC, dan Bank Pikko, reputasi Bank Century memang sudah tidak bagus. Intinya, mengait-ngaitkan “krisis” Bank Century akibat kesalahan pihak manajemen dan pemilik bank dengan krisis global adalah sesuatu yang berlebihan.
Semua peserta rapat yang hadir malam itu sedianya masih mengingat dengan jelas, bahwa beberapa jam sebelum rapat itu, di siang hari 20 November 2008, mereka menghadiri rapat di Istana Wakil Presiden. Usai rapat itu mereka menegaskan bahwa kondisi perekonomian nasional tidak dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Pemerintah masih percaya diri.
“Rupiah memang terkoreksi. Tetapi, rupiah bukan satu-satunya yang terkoreksi. Bahkan, won Korea terkoreksi lebih dalam daripada rupiah. Pemerintah mengharapkan tidak ada gejolak terlalu tinggi. Bank Indonesia akan berupaya agar rupiah tak cepat melonjak-lonjak,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu seusai rapat di Istana Wapres.
Anggito juga hadir dalam rapat yang digelar di lantai tiga Gedung Djuanda pada malam harinya. Dan ia termasuk peserta rapat yang meragukan rekomendasi Boediono.
Pada rapat siang hari di Istana Wapres itu, kepada Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri seperti Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Boediono menjelaskan perihal terkoreksinya nilai tukar rupiah.
Selain mengenai nilai tukar rupiah, rapat di kantor JK itu juga membahas empat persoalan lain yang juga penting, yakni kondisi makroekonomi, penggunaan APBN sebagai instrumen stimulus ekonomi, mempercepat dan memaksimalkan proyek infrastruktur, dan kerjasama internasional multilateral serta bilateral.
Intinya, makroekonomi 2008 masih sesuai target dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 6,2 persen. Memang terjadi perlambatan pertumbuhan di dua kuartal terakhir, dan karenanya pertumbuhan di tahun 2009 akan terkoreksi menjadi 6 persen. Secara umum, APBN 2008 juga dinilai aman. Target penerimaan naik sebesar 5 persen di atas APBN Perubahan. Surplus ini akan membantu pembiayaan APBN 2009.
Inilah sebabnya barangkali, mengapa banyak peserta rapat konsultasi di lantai tiga Gedung Djuanda, Departemen Keuangan, pada dinihari 21 November 2008, terbelalak tak percaya saat Boediono datang dengan usul mem-bailout Bank Century dan mengucurkan Rp 632 miliar untuk mendongkrak rasio kecukupan modal bank kecil dan nakal itu.
Sedianya, sejak malam atau dinihari itu banyaklah pejabat otoritas keuangan dan ekonomi nasional mempertanyakan dan meragukan itikad Boediono yang dikenal publik sebagai sosok yang santun.
Teguh Santosa 
Boediono dan Sri Mulyani Harus Mundur !!!!!!!
Hehe3x di Indonesia cara pandang maju diangap penguasa terbelakang dan mengganggu stabilitas. Kebenaran adalah kebenaran meskipun pahit. Dengan itu seorang harus bertindak sesuai dengan tanggung jawab dan konsekwensinya.
Di Jepang, jika ada yang seperti Sri Mulyani dan Budiono tidak usah rakyat minta mundur hingga berdarah-darah. Ia dengan penuh rasa malu atau istilah orang jowo bilang rumongso, akan melakukannya segera bahkan tindakan fatal bunuh diri akan ia lakukan.
Revolusi budaya, revolusi mental, revolusi hukum dan politik, revolusi ekonomi, inilah yang harus kita lakukan.
Sebagaimana orang-orang besar dan para nabi lakukan dengan revolusi untuk membangun peradaban.
Berbagai pihak mulai membicarakan pemakzulan Boediono dari kursi Wakil Presiden. Karena dari dulu, mereka kebelet ingin duduk di kursi wapres. Udah dikasih kursi menteri masih belum kenyang dan puas. Dasar bunglon..!!!