Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Islam Iran terus berupaya meningkatkan hubungan baik kedua negara. Setelah menerbitkan perangko bersama pada pertengahan Desember 2009 lalu, Indonesia dan Iran akan memperingati 60 tahun hubungan diplomatik kedua negara dengan menggelar berbagai kegiatan yang diharapkan dapat memperkuat hubungan government to government juga people to people.
Konsuler Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Islam Iran, Mohammad Ali Rabbani, dalam perbincangan dengan Rakyat Merdeka Online beberapa waktu lalu kembali mengingatkan bahwa bagi Iran, Indonesia bukanlah negara yang baru dikenal. Demikian juga sebaliknya. Hubungan baik masyarakat di kedua negara ada sejak ratusan tahun lalu.
Ulama dan filsuf juga pedagang Iran memiliki pengaruh yang besar pada perkembangan peradaban dan kebudayaan di kawasan Nusantara yang diproklamasikan menjadi Republik Indonesia pada 1945.
“Hubungan antara Indonesia dan Iran sudah ada sejak berabad yang lalu, dimana ulama-ulama Iran memiliki peran yang berarti dalam membawa Islam ke Indonesia. Latar belakang masyarakat kedua negara menunjukkan persahabatan dan kasih sayang,” ujarnya.
Imam Gazhali, Ibu Sina, Al Kindi, Abu Raihan Biruni, Khoja Nashiruddin Thusi, Rumi, dan Umar Khayam adalah sedikit dari sekian banyak ulama dan pemikir Iran yang dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ratusan kosa kata Indonesia juga berasal dari Bahasa Parsia. Sebut saja “bandar” dan “nakhoda”, atau gelar seperti “malik”, “syah” dan “sultan”.
“Usaha yang kami lakukan bukan usaha satu arah, melainkan dua arah. Kami juga mengenalkan budaya dan peradaban Indonesia kepada masyarakat kami,” sambungnya. Iran dan Indonesia juga telah beberapa kali saling mengirimkan penulis, pembuat film dokumenter, perajin juga artis. Iran pun telah beberapa kali menggelar festival Al Quran di Jakarta sepanjang bulan Ramadhan.
Insiden Resolusi
Hubungan kedua negara sempat terganggu ketika di bulan Maret 2007 Indonesia mendukung Resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB yang antara lain memberikan sanksi ekonomi kepada Iran yang bertahan ingin melanjutkan program nuklir damai mereka.
Dukungan yang diberikan Indonesia untuk Amerika Cs ini merupakan pukulan telak di ulu hati Iran. Dutabesar Iran ketika itu, Behrooz Kamalvandi, menyamakan tindakan Indonesia seperti seseorang yang melempar sahabatnya dengan batu.
Dapat dikatakan tidak ada yang menyangka Indonesia akan memberikan dukungan bagi upaya DK PBB menjatuhkan sanksi kepada Iran. Terlebih karena hampir setahun sebelumnya, Presiden Iran Mahmod Ahmadinejad berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden SBY untuk pertama kali.
Selama masa kunjungan itu, masyarakat Indonesia mengelu-elukan Ahmadinejad bagai sahabat yang baru pulang dari medan perang. Ia disambut hangat dalam setiap pertemuan yang dilakukannya dengan berbagai kelompok masyarakat Indonesia. Singkatnya, ia menjadi bintang.
Empat bulan sebelum kunjungan Presiden Ahmadinejad, Ketua DPR Agung Laksono lebih dahulu mengunjungi Iran. Dalam kunjungan itu, Agung Laksono yang ketika manuskrip ini ditulis adalah Menko Kesra Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sempat memberikan dukungan untuk proyek nuklir damai yang dikembangkan Iran. Agung juga mengatakan, Indonesia perlu belajar dari Iran dalam hal pengembangan teknologi termasuk teknologi nuklir.
Hubungan Indonesia dan Iran kembali membaik setelah Indonesia memilih abstain saat DK PBB menjatuhkan sanksi untuk Iran lewat Resolusi 1803 di bulan Maret 2008. Seminggu kemudian Presiden SBY mengunjungi Iran dan bertemu dengan Presiden Ahmadinejad di Tehran. Kunjungan ini secara praktis pun telah menghapuskan ketidakenakan di antara kedua negara yang terjadi karena “insiden Resolusi 1747”.
Dari Poros Setan dan Tekanan yang Datang Silih Berganti
Sejak Revolusi Iran 1979 hingga kini negara-negara Barat yang dipimpin Amerika Serikat kerap memojokkan Iran dalam pergaulan internasional. Menjelang Perang Irak 2003, Presiden AS George W. Bush menyebut Iran sebagai salah satu negara Poros Setan. Dua negara Poros Setan lainnya, menurut Bush, adalah Irak dan Korea Utara.
Belakangan, Iran dianggap tidak memiliki kemauan menjaga perdamaian dunia karena bersikeras untuk tetap melanjutkan program nuklir yang mereka kembangkan untuk tujuan damai. Menurut negara-negara Barat tadi, Iran harusnya mematuhi Non Proliferation Treaty (NPT), sebuah perjanjian yang ditujukan untuk menghapuskan penggunaan senjata nuklir di muka bumi. Iran sendiri telah berkali-kali menyatakan bahwa program nukir yang mereka kembangkan adalah untuk menyempurnakan pasokan energi mereka. Terlepas dari itu, negara-negara Barat sendiri sama sekali tak memperlihatkan itikad baik untuk melucuti senjata nuklir mereka.
Sejak tahun 2006 hingga kini, DK PBB telah mengganjar Iran dengan lima resolusi yang pada prinsipnya menolak semua keterangan Iran mengenai proyek nuklir mereka, dan menjatuhkan sanksi untuk negara itu. Kelima Resolusi DK PBB yang telah dijatuhkan itu adalah Resolusi 1696 dan Resolusi 1737 yang diberikan tahun 2006. Lalu Resolusi 1747 yang diberikan tahun 2007. Juga Resolusi 1803 dan Resolusi 1835 yang diberikan tahun 2008.
Tekanan, hingga sabotase, negara-negara Barat untuk Iran masih terus berlangsung hingga kini. Tekanan itu semakin kuat setelah Presiden Ahmadinejad menang dalam pemilihan presiden yang digelar bulan Juni 2009 lalu. Mir Hossein Mousavvi, yang diharapkan AS dapat menumbangkan Ahmadinejad, harus menerima kenyataan bahwa sebagian besar rakyat Iran masih menginginkan negeri itu dipimpin Ahmadinejad yang dikenal sebagai figur sederhana dan bersahaja, juga berani dan tegas.
Pilpres itu sendiri, sambungnya, merupakan salah satu pilpres terbesar dalam sejarah Iran modern. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara mencapai 80 persen. Tidak ada mobilisasi partisipasi yang menggunakan kekerasan seperti yang dituduhkan pemerintahan di negara Barat juga media Barat. Ini memperlihatkan bahwa mayoritas rakyat Iran yang peduli dengan nasib negara itu di masa depan mempercayai kredibilitas proses politik demokrasi yang berlangsung.
Menurut Ali Rabbani, negara-negara Barat menghabiskan begitu banyak energi untuk menundukkan Iran karena sejak 1979 pemerintah Iran menolak dominasi negara-negara Barat. Pilihan politik Iran untuk hidup mandiri dan sejajar dengan negara-negara lain di muka bumi ini tampaknya tidak disenangi oleh kelompok negara Barat yang ingin kembali menguasai Iran.
Untuk semangat memandirikan bangsa inilah, tampaknya, Indonesia harus belajar dari Iran.
“Sejak Revolusi Iran, rakyat mengambil keputusan ingin menegakkan negara yang merdeka dan tidak tergantung pada negara manapun, termasuk negara Barat. Mereka sangat tidak menyukai hal ini karena bertentangan dengan semangat mereka untuk menguasai,” urai Ali Rabbani yang sudah 13 bulan bertugas di Indonesia.
Negara-negara Barat berusaha memanfaatkan sebisa mungkin perkembangan politik dalam negeri di Iran untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintahan Ahmadinejad.
Ali Rabbani mencontohkan kerusuhan yang sempat terjadi pascaperayaan Hari Asyura beberapa waktu lalu. Menurut dia, masyarakat Iran jelas saja marah karena ada sekelompok orang, yang belakangan diketahui disusupkan oleh negara Barat, yang tidak hanya merusak kesucian tradisi perayaan Asyura tetapi juga menghina Islam. Bahkan ada juga yang merusak Al Quran.
“Mereka ini adalah orang-orang yang disusupkan dan diarahkan negara lain untuk memperburuk keadaan. Merekalah yang yang membuat bentrok, bukan pendukung Ahmadinejad atau pendukung Moussavi,” masih ujar Ali Rabbani.
Betapapun, demikian Ali Rabbani, persaingan politik terjadi di antara kelompok masyarakat Iran satu hal yang pasti adalah bahwa rakyat mengingkan semangat Revolusi 1979 tetap menjadi pondasi Republik Islam Iran.
Teguh Santosa 