Anggodo Dilepas, 37,3 Persen Minta Jenderal BHD Digeser

Sampai hari ini Polri belum juga menahan Anggodo Widjaja dengan alasan bukti hukum yang mereka peroleh belum cukup.

Rekaman yang diperdengarkan dalam persidangan Mahkamah Konsitusi hari Selasa lalu (3/11), menurut Polri, bukanlah alat bukti yang cukup meyakinkan. Mereka masih mencari alat bukti lain untuk menahan adik tersangka koruptor Anggoro Widjaja.

Padahal, penahanan Anggodo merupakan satu dari tiga hal yang direkomendasikan Tim 8 yang dibentuk Presiden SBY untuk memverifikasi fakta seputar kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua hal lain yang direkomendasikan tim yang diketuai Adnan Buyung Nasution itu adalah penangguhan penahanan dua pimpinan nonaktif KPK Bambang Samad Rianto dan Bibit Hamzah. Beberapa waktu lalu Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri pernah mengatakan bahwa pihaknya menyerahkan penyelesaian sengketa Polri dan KPK ini kepada Tim 8. Namun, seperti kata pepatah lama, lain di mulut lain di hati. Rekomendasi itu sama sekali diabaikan.

Bersamaan dengan itu, hasil sementara poling yang digelar Rakyat Merdeka Online sebesar 37,3 persen responden menyebut Presiden SBY harus menggeser Kapolri Jenderal BHD.

Namun porsi paling besar dimiliki oleh kelompok responden yang menganggap Kabareskrim Kombes Susno Djuadi lah yang harus digeser (59,1 persen). Adapun 3,3 persen pembaca mengatakan tidak ada yang harus digeser dan 0,3 persen mengatakan tidak tahu.

Poling ini digelar setelah rekaman pembicaraan Anggodo dengan sejumlah pihak yang dianggap sebagai salah satu kunci penting di balik kriminalisasi KPK, diputar MK dalam persidangan Selasa lalu.

Poling ini menggunakan metode one IP one vote sehinga relatif lebih fair. Anda yang belum memberikan suara silakan klik pilihan Anda.