Kabareskrim Kombes Susno Djuadi dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab pada kekisruhan yang terjadi di tubuh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Ia adalah pihak yang pertama kali menggunakan istilah “cicak melawan buaya”.
“Jika dibandingkan, ibaratnya, di sini buaya di situ cicak. Cicak kok melawan buaya. Apakah buaya marah? Enggak, cuma menyesal. Cicaknya masih bodoh saja. Kita itu yang memintarkan, tapi kok sekian tahun nggak pinter-pinter. Dikasih kekuasaan kok malah mencari sesuatu yang nggak akan dapat apa-apa,” ujar Susno seperti dikutip dari Majalah Tempo beberapa waktu lalu.
Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam pertemuan dengan pimpinan media massa Senin siang kemarin (2/11) telah menyampaikan permintaan maaf atas ucapan Susno itu. Menurut Jenderal BHD, pernyataan itu adalah pernyataan yang disampaikan oknum polisi. Dia juga mengatakan, bahwa Polri tidak dapat dipisahkan dari KPK karena ada juga penyidik KPK yang berasal dari Polri.
Namun agaknya, masyarakat sudah kadung melihat Polri berada di belakang kekisruhan yang terjadi di tubuh KPK tersebut.
Dalam poling Rakyat Merdeka Online yang dimulai hari ini, untuk sementara 57,7 persen responden menyatakan sebaiknya Susno Duadji digeser. Kabar bahwa Susno digeser memang sempat beredar tadi malam. Ia disebutkan diganti dengan Wakabareskrim. Namun pagi hari ini kabar itu dibantah.
Sementara itu, 38 persen responden lainnya menilai bahwa Kapolri Jenderal BHD pun harus bertanggung. Mereka menilai BHD lah yang harus digeser.
Adapun 4,2 persen responden menilai tidak ada pejabat Polri yang harus digeser.
Nah, Anda yang belum memberikan suara, silakan ikut serta. Sampaikan pilihan Anda pada poling yang menggunakan metode one ip one one vote ini.
Teguh Santosa 