Boediono Dilantik, Century-gate Masih Penting untuk Dibicarakan

Jakarta, RMOL. Tadi pagi (Selasa, 20/10) Boediono telah dilantik menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden SBY. Bila tidak ada aral melintang di tengah jalan, Boediono (dan SBY) akan bertugas memimpin negara ini hingga 2014.

Kehadiran Boediono di bursa Pilpres 2009 mengagetkan banyak pihak yang tak menyangka ia akan dipilih SBY menjadi –ketika itu– calon wakil presiden. Di depan publik, “perkawinan politik” kedua tokoh ini berlangsung sangat singkat. Tidak ada gegap gempita, kecuali saat keduanya secara resmi mencalonkan diri di Bandung.

Kehadiran Boediono juga sempat membuat barisan pendukung SBY terperanjat. Sebut saja Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang kecewa karena jagonya, Hidayat Nur Wahid, urung digaet SBY. Tapi, kecewa itu tak berlangsung lama. Setelah mendapat “kepastian” tentang jumlah kursi menteri yang akan mereka peroleh dalam kabinet periode 2009-2014, sikap PKS melunak. Boediono bahkan sempat umroh bersama petinggi partai itu.

Di sisi lain, kelompok ekonom independen menilai Boediono adalah salah satu motor kekuatan neolib yang kini berkuasa di Indonesia. Dia misalnya, dalam beberapa kesempatan sepanjang masa kampanye pilpres menegaskan jalan ekonomi yang akan ditempuhnya. Boediono berencana menjual sejumlah BUMN! Seperti para neolib lain yang berkuasa di negara ini sebelum dirinya, Boediono juga menganggap bahwa BUMN adalah beban bagi keuangan negara!

Hal lain yang berkaitan dengan pria kelahiran Blitar tahun 1943 ini adalah kasus bailout Bank Century senilai Rp 6,7 triliun bulan November tahun lalu. Ketika kasus itu terjadi, Boediono menjabat sebagai gubernur Bank Indonesia. Dia bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani –yang kelihatannya tetap akan dipasang di pos itu– menjadi figur utama di balik kebijakan ini.

Persoalannya, bailout sebesar itu oleh banyak kalangan dianggap di luar batas kewajaran. Wakil Presiden –kini mantan– Jusuf Kalla malah mengatakan bahwa bailout yang dikucurkan itu tidak didasarkan pada alasan-alasan yang tepat. Keruwetan yang dialami Bank Century, sebutnya, tidak berpotensi merusak sistem perbankan nasional. Sebaliknya, kasus Bank Century, sebut Kalla, adalah kasus kriminal. Itu artinya, “menyelamatkan” Bank Century adalah perbuatan menutupi kriminalitas.

Sejak dua pekan terakhir, Rakyat Merdeka Online menggelar poling yang mempertanyakan apakah menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden serta pembentukan kabinet 2009-2014 kasus Bank Century ini masih penting untuk dibicarakan.

Hasilnya, sebesar 85 persen pembaca yang berkenan mengikuti poling menyatakan masih perlu. Sementara 14,7 menyatakan tidak perlu, dan 0,3 persen menyatakan ragu-ragu.

Kasus ini memang masih gelap, walau baunya kuat menyengat. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa keterlibatan Boediono dan Sri Mulyani dalam kasus itu. Namun sampai Boediono dilantik, BPK belum membeberkan hasil pemeriksaan tersebut.