Rachmawati Soekarnoputri masih mengingat dengan jelas bagaimana sulitnya mendirikan sebuah lembaga pendidikan yang menggunakan nama Proklamator Bung Karno. Tekanan demi tekanan dari pusat kekuasaan datang silih berganti.
Putri kedua Bung Karno yang kini menjadi anggota Dewan Penasihat Presiden (Wantimpres) itu mendirikan Universitas Bung Karno (UBK) pada tahun 1983, di saat pemerintahan Orde Baru masih begitu berkuasa. Di masa itu, kenang Rachmawati, pemerintah Orde Baru begitu berhati-hati terhadap apapun yang menggunakan nama Bung Karno, apalagi lembaga pendidikan yang ingin mengajarkan pemikiran-pemikiran Bung Karno kepada generasi muda.
“Tekanan-tekanan itu dapat dipahami karena di masa itu Bung Karno berikut ajarannya masih dipandang sebagai bibit penyakit yang dapat menghambat program pembangunan nasional yang membutuhkan stabilitas. Apalagi, MPRS yang dibentuk oleh Soeharto melarang ajaran Bung Karno melalui Tap MPRS XXXIII/1967,” ujar Rachmawati Soekarnoputri dalam sebuah diskusi memperingati HUT ke-10 UBK, di Jakarta. Peringatan HUT UBK itu akan diselenggarakan bersamaan dengan wisuda sarjana ke-7 UBK hari ini.
Saat pertama kali dibuka, UBK yang sebelumnya bernama Institut Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Bung Karno mampu menyedot perhatian masyarakat yang merindukan sosok Bung Karno. Sekitar 5.000 calon mahasiswa dan 221 calon dosen mendaftarkan diri ke universitas itu. Pemerintahan Orde Baru yang merasa terganggu dengan kehadiran UBK, membubarkan paksa dengan popor senjata proses pendaftaran mahasiswa di kampus UBK yang saat itu berada di kawasan Bukit Duri Tanjakan, Jakarta Timur. Menurut pemerintah Orde Baru saat itu, UBK dilarang karena “tidak memenuhi persyaratan akademis dan administratif.”
UBK baru mendapat angin segar setelah Soeharto mengundurkan diri dari kekuasaannya bulan Mei 1998. Hampir setahun setelah peristiwa itu, pada bulan Mei 1999 Presiden BJ Habibie mengijinkan pendirian UBK dan setuju bila pemikiran-pemikiran Bung Karno diajarkan kepada mahasiswa. Tidak tanggung-tanggung, untuk memperlihatkan komitmennya yang kuat, Habibie meresmikan pendirian UBK di Istana Negara pada tanggal 25 Juni 1999. Setelah 10 tahun berdiri, UBK yang tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah telah meluluskan 3.424 sarjana.
Sejarawan Bonnie Triyana mengatakan sampai saat ini masih banyak pihak yang salah kaprah dalam menilai sosok Bung Karno. Ada pihak yang mengatakan, misalnya, Bung Karno hebat seandainya tidak tertular komunisme. Pandangan seperti ini, menurut Bonnie, keliru karena sesungguhnya Bung Karno adalah figur yang berdiri di tengah sebagai penyeimbang semua kekuatan politik yang membangun negara.
“Kalau soal kiri, founding fathers kita kiri semua. Karena pendekatan kiri lah yang dapat menjelaskan bahwa di masa penjajahan ada kelompok yang dijajah dan ada yang menjajah, ada yang dihisap dan ada yang menghisap. Pendekatan kiri ini membantu kita membangun nasionalisme,” ujar Bonnie kepada Rakyat Merdeka.
Sayangnya, sambung Bonnie, pemerintah Orde Baru telah mereduksi Bung Karno dari seorang yang memiliki jasa besar pada negara ini, menjadi ancaman laten yang harus ditakuti. Di sisi lain, Bonnie juga mengatakan, ada pihak yang juga memuja Bung Karno dan menganggung-agungkan nama Bung Karno tanpa pernah mempraktikkan ajarannya. Orang-orang seperti ini, sebutnya, menjadikan Bung Karno sebagai fosil dan merek dagang.
Bonnie juga mengapresiasi kecintaan Bung Karno pada dunia pendidikan dan pentingnya generasi muda mendapatkan pendidikan tinggi. “Di era 1960-an, Bung Karno mengirimkan begitu banyak anak muda Indonesia sekolah ke luar negeri. Setelah pulang dari studi mereka diharap dapat bekerja untuk membangun negara. Namun seperti kita tahu, peristiwa 1965 telah membalikkan jalan cerita,” demikian Bonnie.
Teguh Santosa 