Beberapa hari lalu Presiden SBY telah mengeluarkan instruksi kepada para gubernur di seluruh Indonesia.
Dalam instruksi itu, para gubernur diminta untuk ikut membantu dan bertanggung jawab dalam penyusunan daftar pemilihan tetap (DPT).
Gubernur DI Jogjakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menjadi pembicara dalam diskusi publik “Bhinneka Tunggal Ika: Koreksi terhadap Politisasi Suku-Ras dalam Pilpres” mengatakan dirinya khawatir, instruksi tersebut merupakan salah satu bagian dari skenario pemerintah pusat melemparkan tanggung jawab kekisruhan DPT kepada pemerintahan daerah.
Data yang dimintakan telah dikirim pemerintah kabupaten dan kotamadya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun Sultan ragu data-data itu dikerjakan dan diperlakukan sebagaimana mestinya.
Teguh Santosa 