Denny JA Jelaskan Mengapa Pilpres Satu Putaran Tak Langgar Konstitusi

Tertawa. Itulah yang dilakukan Direktur Eksekutif Lembaga Studi Demokrasi (LSD) Denny JA yang memimpin Gerakan Nasional Pilpres Satu Putaran saat dimintai konfirmasi mengenai pernyataan pihak-pihak yang menyebut kampanye pilpres satu putaran yang digagasnya melawan prinsip demokrasi dan mengangkangi konstitusi UUD 1945.

Denny JA yang juga Direktur Lingkaran Survei Indonesia (LSI) mengatakan, pemilihan presiden dalam satu putaran tidak melawan prinsip demokrasi juga tidak melanggar aturan main di dalam konstitusi. Pasal 6A UUD 1945 yang mengatur tentang hal ini menyebutkan bahwa pasangan capres dan cawapres yang dilantik sebagai presiden dan wapres adalah pasangan yang “mendapatkan lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.”

Selagi hasil pemilihan presiden memenuhi dua syarat perolehan suara seperti yang tercantum dalam pasal tersebut, sebut Denny JA kepada Rakyat Merdeka Online, maka tidak ada alasan untuk menggelar putaran kedua pilpres. Dus artinya, putaran kedua dibutuhkan bila kedua syarat peroleh suara itu tidak terpenuhi dalam putaran pertama. Dia juga mengatakan, kedua syarat itu tidaklah berat dan dapat dipenuhi pasangan SBY-Boediono yang sejauh ini memiliki elektabilitas jauh di atas 50 persen.

Bagaimana dengan perolehan suara di lebih dari setengah jumlah provinsi? Menjawab pertanyaan ini, Denny JA dengan yakin pun mengatakan bahwa syarat 20 persen di sekurangnya 17 provinsi juga terbilang mudah. Bila suara pemilih dibagi rata kepada ketiga kandidat, maka masing-masing akan mendapatnya 33 persen. Syarat ini menjadi mudah karena persentase suara yang diminta jauh di bawah persentase suara bila diasumsikan ketiga kandidat memiliki kekuatan yang sama.