Selain sembilan departemen dan kantor kementerian yang rawan dijadikan sapi perah dalam Pilpres 2009, Masyarakat Profesional Madani (MPM) juga mengumumkan sembilan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bisa bernasib serupa.
Juga dimuat di Rakyat Merdeka Online.
Kesembilan BUMN itu, menurut Ketua MPM, Ismed Hasan Putro, adalah PT Pertamina, Perusahaan Gas Negara (PGN), PT Aneka Tambang (Antam), Bank Mandiri, Bank Nasional Indonesia (BNI) 46, Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), dan PT Semen Gresik.
Ismed mengingatkan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahu membahu untuk mengawasi kemungkinan praktik sapi perah di sembilan departemen dan sembilan BUMN yang dilakukan oleh tim capres manapun.
Kepada Rakyat Merdeka Online siang tadi (Senin, 22/6), dia juga mengatakan bahwa publik berkepentingan dengan informasi mengenai sumber dana kampanye setiap calon presiden dan calon wakil presiden.
Teguh Santosa 
Bagus, Indonesia tidak akan pernah maju ketika para elite masih memanfaatkan BUMN sebagai sapi perah. Indikasi untuk pilpres juga sangat jelas. Ada pasangan capres tertentu yang memanfaatkan komisaris beberapa BUMN sebagai tim sukses. Anehnya capres tersebut selalu gembar-gembor mengenai good governance. Konflik kepentingan sangat rentan dengan penyalahgunaan wewenang. BUMN seharusnya dikembalikan fungsinya sesuai dengan amanat konstitusi bukan sebagai sapi perah elite politik dan bahan permainan judi di bursa saham, termasuk BRI yang katanya bank miliknya rakyat Indonesia.