Golkar Jaring Capres, JK ‘Diumpetin’ Di Amerika

SUDAH dua hari, Wapres Jusuf Kalla terlambat pulang ke Tanah Air. Di negara mana JK berada masih misterius. Padahal, kader Golkar di daerah sedang harap-harap cemas menunggu surat penjaringan capres.

JK pergi ke luar negeri sejak 31 Ja­nuari lalu. Menurut jadwal, kun­jungan JK ke empat negara: Jepang, AS, Belgia dan Belanda itu akan ber­akhir Rabu, 12 Februari.

Dikutip dari Koran <i>Rakyat Merdeka</i>, edisi Sabtu, 14 Februari 2009.

Keberadaan JK di luar negeri masih terekspos ke publik saat dia bertemu PM Be­landa Jan Peter Balkenende di ke­diaman Cat Huis Den Haag, Belanda, Sabtu (7/2). Tapi, hari itu juga, sekitar pukul 12.00 waktu Belanda, JK sudah take off pakai pesawat charter dengan di­antar Dubes RI untuk Belanda JE Habibie.

Dimanakah JK? Staf Khusus Wapres, Alwi Hamu memastikan, tadi malam, JK baru take off menuju Tanah Air. Tapi, dia tidak mau kasih tahu dimana tempat JK singgah. “Pak JK dalam perjalanan pu­lang kembali ke tanah air. Di­jad­walkan, Minggu (besok) pagi sudah ber­ada di Jakarta,” kata Alwi Hamu ke­pada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Keberadaan JK di luar negeri juga tak bi­sa diketahui Departemen Luar Ne­geri. “Kami belum tahu. Saya harus cek dulu ya,” ujar Jurubicara Deplu, Teuku Faizasyah, saat konferensi pers di Kan­tor Deplu, Jalan Pejambon, Jakarta, kemarin.

Faiza menjelaskan, bahwa tiap kali pre­siden dan wakil presiden melakukan kun­jungan ke luar negeri, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di ne­gara bersangkutan akan memberikan la­poran ke Deplu.”KBRI akan memberi la­poran. Laporan kegiatan di Tokyo, dan Washington sudah ada. Tapi Belgia dan Belanda belum. Nanti kami cek lagi,” tambah Faiza.

Namun, Jurubicara Kepresidenan Andi Mallarangeng memastikan, mo­lor­nya kunjungan dinas JK di luar ne­geri sudah sepengetahuan Presiden SBY. Presiden juga, kata Andi telah mem­berikan izin kepada JK untuk mem­perpanjang masa dinasnya. Jadi benar JK sudah dapat izin Pre­siden? “Iya benar,” kata Andi Malla­ra­ngeng di kantor Kepresidenan, ke­marin.

Andi Mallarangeng menolak mem­beritahu­kan keberadaan JK. “Kalau soal itu, kita tidak berani komentar. Si­la­kan saja tanya orang wapres,” elak pria berkumis tebal ini.

Press Officer Wapres JK, Muchlis Ha­syim memberikan keterangan ke­napa JK telat pulang. Kata dia, JK masih ada urusan penting di luar negeri, tapi sudah melaporkan ke SBY.

Muchlis yang sudah tiba di Jakarta se­telah ikut JK ke luar negeri, enggan mem­beberkan agenda penting yang di­mak­sud. Termasuk dimana keberadaan JK saat ini.

Muchlis heran, kenapa keterlambatan pu­lang JK dibesar-besarkan. “Ter­lam­bat­nya kan dua hari, bukan seminggu. Me­ngapa dibesar-besarkan. Lagian, be­liau sudah meminta izin dari Presiden dan Presiden mengizinkan,” tegas Muchlis.

Menurut Muchlis, keberadaan JK di luar negeri semata-mata hanya urusan pri­badi. Kebetulan di sana keluarga se­dang berkumpul, istri dan anak-anaknya. Setibanya di tanah air, Muchlis me­ngatakan, JK akan menggelar jumpa pers, tapi tak mau disebutkan materi apa yang akan disampaikan JK nanti.

Sementara itu, Sekjen Golkar Sumarsono mengatakan, setelah dari Belanda, JK terbang ke Amerika,lalu pulang ke Indonesia.’’Perjalanannya (Amerika ke Indonesia, Red.) kan 14 jam. Jadi mungkin beliau sampai di In­donesia Minggu pagi,’’ kata Su­marsono, kemarin.

Menurut Sumarsono, molornya jad­wal kunjungan itu sudah seizin pre­siden. Karena itu, dia menganggap mo­lornya kepulangan JK bukan men­jadi masalah. Meski begitu, Sumar­sono tak bisa mengatakan apa yang membuat kun­jungan JK molor. ’’Itu kan bukan por­si saya. Lagipula, itu sudah internal ke­negaraan. Jadi, saya tidak tahu me­nahu,’’ katanya.

Sumarsono menambahkan, agenda yang menunggu JK di Indonesia sudah cukup banyak. Yang paling ditunggu adalah persiapan rapat konsultasi na­sional pada 18 Februari.

“Sebagai pim­pinan partai, begitu beliau datang ka­mi akan laporkan berbagai per­kem­bangan yang terjadi. Beliau kan harus tahu. Tapi kalau soal capres, itu jelas menunggu pemilu legislatif. Sekarang masih survei,’’ katanya.

Keberadaan JK yang misterius me­mun­culkan spekulasi. Apakah JK sakit? Atau sengaja mengulur-ulur waktu ka­rena tak mau menandatangani surat penjaringan capres Golkar?

Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta menilai sangat mungkin jika di perjalanan JK sakit. “Beliau kan ke Je­pang, Amerika lalu ke Belgia, bisa saja dalam perjalanannya dia demam,” ka­ta Andi yang juga pengurus Golkar ini, di Gedung Depkum HAM, Jakarta, kemarin.

Menurut Andi, kemungkinan Ketua Umum Partai Golkar itu sakit, bisa saja. Se­bab JK menempuh perjalanan jauh dalam lawatannya serta cuaca di setiap ne­gara yang dikunjungi berbeda-be­da.”Saya saja kalau ke Makassar 2 hari ka­­dang suka gitu. Apalagi ini perjalanan jauh dari daerah panas tiba-tiba masuk ke daerah dingin. Kalaupun dia sakit mung­kin saja,” jelasnya.Memang JK sa­kit apa? “Waduh saya nggak tahu,” ka­ta Andi singkat.

Soal penjaringan capres Golkar, orang dekat JK, Muchlis Hasyim dan Al­wi Hamu membantah, jika JK se­nga­ja pulang terlambat untuk menjegal pen­jaringan capres.

“Nggak ada urusan dengan itu. Ini ke­betulan saja beliau di sana untuk pri­badi. Sekali-kali boleh dong, beliau ju­ga kan manusia,” kata Muchlis.

Hal yang sama disampaikan Alwi Hamu. “Jangan kaitkan keberadaan JK di luar negeri dengan Golkar. Harus di­li­hat siapa itu JK, beliau adalah politisi san­tun dan dia tidak punya pikiran po­litic­king dengan yang lain,” kata Alwi, tadi malam.

Terkait molornya kepulangan JK, Wa­­sekjen Golkar Rully Chaerul Azwar me­mastikan tak akan mengganggu agenda rapat konsultasi nasional yang akan digelar 18 Februari.

Dia juga membantah, JK sengaja mengulur-ulur waktu menandatangani surat penjaringan capres ke daerah. “Tidak ada kaitannya itu. Surat itu tidak ha­rus ditandatangani ketua umum, ka­re­na sifatnya pemberitahuan. Lagi pula, DPD-DPD sudah tahu mengenai in­ven­tarisasi nama-nama capres itu, meski su­rat tidak dikirimkan,” kata Rully, kemarin.

Menurut Rully, DPD-DPD sudah di­ingat­kan secara lisan mengenai in­ven­ta­risasi nama capres. Namun, se­be­nar­nya tanpa diberitahu, DPD-DPD sudah me­mahaminya, karena hal ini meru­pa­kan amanat rapimnas tahun lalu. Bahkan, sebagian DPD sudah me­ngi­rim­kan sejumlah nama capres yang te­lah disurvei. Rully juga men­je­las­kan bahwa tidak ada kaitan in­ven­tarisasi capres dengan Rapat Konsultasi Na­sional (Rakonsulnas) yang akan di­gelar 18 Februari 2009 di DPP Partai Golkar.

“Rapat Konsultasi Nasional bukan fo­rum pengambilan keputusan, hanya ra­pat informal saja antara PK JK, DPP dan DPD I,” ujar dia.

Karena itu, tak ada kaitan antara molornya lawatan JK ke luar negeri dengan Rakonsulnas. Yang jelas, kata Rully, jika JK sudah ti­ba di Indonesia, surat itu akan di­se­rah­kan kepada JK untuk di­tan­da­tangani. Bila sudah diteken, baru akan dikirimkan ke DPD-DPD.

“Jadi, hingga sekarang surat yang ra­mai di media ini belum dikirimkan ke DPD-DPD. Sebenarnya bisa saja Pak Agung Laksono tanda tangan. Namun karena sudah menjadi kontroversi, Pak Agung menunggu Pak JK pulang,” kata Rully.

Ditambahkan, deadline in­ven­tarisasi nama capres itu masih lama, akhir Fe­bruari 2009. Jadi, proses in­ven­ta­risasi na­ma capres itu tidak berakhir men­jelang rakonas. “Inventarisasi ca­pres itu baru akan dibahas dalam ra­pim­nas khusus yang akan digelar setelah pe­milu legislatif,” terang Rully.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Yusron Ihza Mahendra menilai, jika mo­lornya kedatangan Wapres meng­gang­gu jalannya pemerintahan, maka DPR berhak menanyakan ke JK. “Sesuai fungsi kontrol, DPR bisa me­na­nyakan kenapa bisa molor,” kata Yusron.