Pada tanggal 15 November 2007, Kantor World Bank/Bank Dunia di Indonesia mengeluarkan Siaran Pers yang berjudul: Pertumbuhan Indonesia akan Naik menjadi 6,4% di tahun 2008 terdorong laju Investasi, Ekspor & Tingkat Kepercayaan Konsumen, (15/11/2007). Siaran pers ini diterbitkan bersamaan dengan terbitnya Laporan Enambulanan World Bank yang berjudul Indonesia: Economic and Social Update.
Dikutip dari release International NGO Forum on Indonesian Development
Ada beberapa hal penting yang ditekankan dalam pernyataan itu, antara lain masalah penurunan angka kemiskinan dan pencapaian target-target MDGs di Indonesia. Dalam siaran pers tersebut juga terlihat adanya desakan kepada pemerintah Indonesia untuk tetap setia mempertahankan paradigma pertumbuhan ekonomi sebagai pedoman pembangunan makro ekonomi di Indonesia. Reformasi ekonomi dijalankan dengan meningkatkan iklim investasi, reformasi sistem keuangan, dan peningkatan layanan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan.
Namun realitas yang terjadi di Indonesia membuktikan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan kontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Bahkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dikejar dengan mengorbankan rakyat, seperti penghapusan subsidi, privatisasi layanan publik dan liberalisasi perdagangan dan investasi modal asing yang rawan perusakkan lingkungan dan konflik dengan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga tidak mampu mendorong tumbuhnya sector riil, akibatnya angka pengangguran masih tetap tinggi.
Bank Dunia juga mengklaim bahwa angka kemiskinan telah mengalami penurunan, dari 17,8 persen tahun 2006 menjadi 16,6 persen di tahun 2007 dan diprediksikan pada tahun 2008 jumlah penduduk berpendapatan kurang dari US $ 2 per hari turun 4,6 juta orang dari 105,3 juta orang (45,2 persen dari total perkiraan penduduk 236,4 juta orang) menjadi 100,7 juta orang (42,6 persen). Jumlah penduduk sangat miskin berpendapatan kurang US$ 1 per hari (sekitar Rp 9.200) diperkirakan akan menurun sebanyak 5,9 juta orang.
Perhitungan Bank Dunia tersebut tentu didasarkan atas asumsi jika Pemerintah Indonesia patuh pada seluruh petuahnya. Padahal pengalaman sejarah membuktikan, gara-gara resep Bank Dunia lah Indonesia terpuruk dalam krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kemiskinan bukanlah sekedar angka.
Pengalaman menunjukkan bahwa perhitungan statistik kemiskinan bergantung pada metode penghitungan, indikator dan variable penentunya serta kepentingan yang menyusupinya.
Dalam laporan ini, World Bank juga memberikan apresiasi kepada program pemerintah yang meningkatkan pengeluaran untuk mengatasi kemiskinan dengan dana-dana utang dari World Bank seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (National Community Empowerment Program), Kecamatan Development Project, Urban Poor Project dan Bantuan Tunai Bersyarat (dalam bentuk Program Keluarga Harapan). Sementara di lapangan, berdasarkan laporan masyarakat, program-program ini mendapatkan kritik. Kritik terhadap program-program tersebut antara lain menyangkut persoalan salah sasaran, korupsi, ketidak adilan dalam pembagian serta ketidak keberlanjutan (un-sustainability) program serta potensi konflik yang ditimbulkannya.
Persoalan lain yang lebih serius adalah, program-program tersebut menambah beban utang negara. Meski dalam Laporan World Bank disebutkan bahwa rasio utang Indonesia menunjukkan kecenderungan terus menurun, namun laporan World Bank yang diterbitkan pada Juni 2007 menyebutkan bahwa utang Indonesia kepada World Bank masih belum lunas sampai tahun 2041.
Dalam hal pencapaian MDGs (Millennium Development Goal) laporan World Bank juga berbeda dengan realitas yang terjadi. Laporan ini bahkan bertentangan dengan Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goal di Asia dan Pasifik tahun 2007 yang diluncurkan bersama oleh UNESCAP, UNDP dan ADB. Laporan World Bank hanya memilih beberapa tujuan dan indikator tertentu yang tidak bertabrakan dengan kepentingannya.
Laporan World Bank dalam pencapaian Goal ke-2 tentang pendidikan, hanya mengambil satu indikator yaitu angka partisipasi murni di sekolah dasar dan menyatakan pencapaian itu on the track. Dalam kenyataanya angka putus sekolah di tingkat sekolah dasar masih menjadi masalah serius.
Bahkan laporan pencapaian MDGs 2007, menyebutkan Indonesia mengalami perkembangan yang lamban untuk mempertahankan anak-anak untuk berhasil mencapai kelas 5. Di bidang lingkungan hidup (Goal 7) World Bank melaporkan bahwa akses terhadap air bersih dalam posisi on the track. Ini berlawanan dengan Laporan Perkembangan Pencapaian Millennium Development Goal di Asia dan Pasifik menunjukkan kegagalan Indonesia dalam mendekatkan rakyat terhadap akses air bersih. Catatan kritis lainnya adalah World Bank tidak melaporkan kegagalan melindungi hutan dan menurunkan emisi CO2. Sulit untuk dielakkan bahwa beberapa kegagalan yang tidak dikemukakan dalam laporan tersebut sangat terkait erat dengan kepentingan World Bank. Sulitnya Indonesia menurunkan emisi CO2, sangat terkait erat dengan desakan World Bank kepada Indonesia untuk membuka investasi, terutama di bidang industri ekstraktif atau pertambangan.
Secara umum laporan World Bank menunjukkan jauh dari realitas dan sarat oleh kepentingan World Bank sendiri sebagai institusi yang mengambil keuntungan dari beban utang yang ditanggung oleh rakyat Indonesia.
Siaran pers dan Laporan Bank Dunia yang terbit pada bulan ini perlu disikapisecara kritis dan hati-hati agar Indonesia tidak terjerumus dalam menentukan langkah dan kebijakan ekonomi nasional.
Jakarta, 16 November 2007
Dian Kartika Sari (Deputy Director)
Wahyu Susilo (Head of Advocacy Division)
Teguh Santosa 