Kwik Kian Gie mencatat sejumlah keanehan di balik upaya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta meributkan kembali kasus dugaan korupsi dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahun 2002 senilai 200 ribu dolar AS.
Kalau memang serius, demikian Kwik, seharusnya kasus ini disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menyinggung nama pejabat negara, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan dirinya yang pernah memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelum digantikan oleh Sri Mulyani.
Dalam kasus ini, tim penyidik Kejati DKI Jakarta mengatakan menemukan laporan fiktir pada pengelolaan dana JPS senilai 573 ribu dolar AS ataus setara Rp 5,2 miliar yang berasal dari bantuan Bank Dunia.
“Ketika saya masih jadi Kepala Bappenas, salah seorang anak buah saya diduga melakukan korupsi bantuan Uni Eropa dan Bank Dunia. Dana yang dicurigai dikorupsi itu seebesar 200 ribu dolar AS. Tetapi Bank Dunia dan Uni Eropa meminta agar kita mengembalikan semua bantuan,” kata Kwik.
Dalam korespondensinya dengan pimpinan Bank Dunia dan Uni Eropa, Kwik menolak permintaan itu. Kata dia, yang harusnya dilakukan pertama kali adalah membuktikan apakah benar ada korupsi. Setelah itu, kalau memang terbukti ada korupsi, maka Bappenas akan mengembalikan sebesar yang diduga dikorup tersebut. ”Jangan minta dipulangkan semua. Kalau begitu, lebih baik tak usah mereka memberi hibah,” ujar Kwik.
Namun, di sela-sela adu argumentasi antara dirinya dengan dua lembaga keuangan internasional itu, pemerintahan berganti, dan Kwik pun meninggalkan kantor Bappenas di kawasan Menteng. Sebagai gantinya, Presiden SBY yang baru terpilih menunjuk bekas direktur eksekutif International Monetary Fund (IMF) di A sia dan Pasifik Sri Mulyani menjadi Kepala Bappenas dan Yusuf Anwar sebagai menteri keuangan. Kini Yusuf Anwar dikirim ke Jepang sebagai dutabesar.
Di era Sri Mulyani dan Yusuf Anwar itulah Bappenas kemudian memenuhi permintaan Bank Dunia dan Uni Eropa. Informasi yang diperoleh Kwik menyebutkan kedua pejabat itu tak mau ”kehilangan muka” di hadapan New York.
”Saya menunggu-nunggu kasus ini dibuka. Saya sama sekali tidak terganggu. Jaksa Tinggi kalau main api bisa celaka,” kata Kwik lagi.
Pada bagian lain, dia mendengar berbagai spekulasi yang menyebut ada upaya untuk merusak kredibiltas Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga bos besar Partai Golkar mengingat kini Bappenas dipimpin oleh tokoh Golkar Paskah Suzetta dan Sri Mulyani yang disebut-sebut memiliki hubungan dekat dengan Kalla.
“Kelihatannya saya dipaksa untuk ngomong. Ya nggak apa-apa. Biar semuanya jelas,” demikian Kwik. GUH
Teguh Santosa 