Arah Politik Baru PKS Dipertanyakan
Arah politik baru Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR dipertanyakan. Keputusan Fraksi PKS untuk bertindak lebih keras dalam memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat dinilai terlambat. Partai yang dipimpin Presiden PKS Tifatul Sembiring itu dicurigai sedang berusaha keluar dari turbulence atau kemelut politik yang ikut mereka bangun. Sikap seperti ini dikenal dengan istilah tinggal gelanggang, colong playu.
“Mengapa mereka barus sadar bahwa selama ini mereka menyakiti hati rakyat dengan ikut meloloskan kenaikan harga BBM hingga 126 persen di tahun 2005, atau menyetujui pengelolaan Blok Cepu oleh ExxonMobil. Dua kebijakan ini adalah contoh kebijakan yang jelas menciderai kedaulatan negara ini dan menyengsarakan rakyat, langsung maupun tidak langsung,” kata politisi muda PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko yang juga Sekretaris Jenderal Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem).
“Apakah ini bukan sekadar manuver menjelang pemilihan gubernur Jakarta, atau karena PKS sudah menyadari bahwa Presiden SBY tidak punya harapan lagi terpilih sebagai presiden untuk periode selanjutnya?” kata Budiman kepada Rakyat Merdeka.
Dia menambahkan, secara logika, perjuangan membela kepentingan rakyat justru jauh lebih mudah dan lebih efektif ketika seseorang atau partai politik berada di pemerintahan.
Karena dalam posisi seperti itu, mereka punya status yang sah untuk mengeksekusi kebijakan pro-rakyat melalui menteri-menteri mereka.
”Bagaimana bisa mengadvokasi (kepentingan rakyat) ketika dalam posisi mampu mengeksekusi kebijakan pro-rakyat malah tidak mampu dan setuju dengan kebijakan yang mengecewakan rakyat,” tandas Budiman lagi.
Dia beraharap, langkah politik PKS ini dapat menjadi pelajaran dan bahan refleksi bagi partai politik manapun untuk tidak salah memilih calon presiden di masa depan. Kalau salah memilih, akibatnya ya seperti ini. ”Tinggal gelanggang colong playu untuk menyelamatkan diri,” demikian Budiman. GUH
Teguh Santosa 