Month: January 2020

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PERISTIWA itu terjadi pada 15 Januari 1974, hingga kini sering disingkat Malari. ia diperingati ratusan aktivis yang memadati gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (15/1).

Tokoh legendaris Malari, Hariman Siregar, tetap menjadi bintang.

Pria kelahiran Padang Sidempuan, Sumatera Utara, 1 Mei 1950 ini rasanya sudah pantas disebut sebagai Bapak Demonstran Indonesia. Seperti matahari, ia adalah epicentrum tata surya demonstran Indonesia hari ini. Sejak 46 tahun lalu. Sejak kemenangannya dalam pemilihan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia ditorpedo kekuasaan melalui tangan Ali Murtopo.

Sejak ia turun ke jalan, sejak demonstrasi mahasiswa di Jakarta menolak ketergantungan ekonomi dan utang luar negeri pada Jepang berubah menjadi kerusuhan pada peristiwa Malari itu. Menewaskan sekian orang, membenturkan faksi-faksi yang ada di lingkaran kekuasaan. 

Continue reading “46 Tahun Malari, Hariman Siregar Tetap Menjadi Bintang, Kadrun Bin Taha Mencari Negara”

• 

Sampai akhir tahun 2019, Dewan Pers telah memverifikasi secara administrasi dan faktual 511 media massa di seluruh Indonesia.

Dari jumlah itu, sebanyak 250 adalah media massa cetak, lalu 211 media massa berbasis internet atau siber, 45 televisi, dan 5 radio.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Ch. Bangun, di sela-sela pemberian sertifikat terverifikasi administrasi dan faktual untuk Kantor Berita Politik Republik Merdeka atau RMOL, di Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis pagi (9/1).

Continue reading “Dewan Pers: Sudah 511 Media Massa Yang Terverifikasi Faktual”

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Link wawancara dapat dilihat disini.

Pelanggaran Exclusive Economy Zone (EEZ) Indonesia oleh armada Coast Guard Republik Rakyat China (RRC) dan kapal pencari ikan negara itu hanya bisa dihentikan bila pemerintah serius memperjuangkan Laut Natuna Utara.

Selama perairan di wilayah Indonesia dari kawasan Pulau Natuna sampai Bangka Belitung masih menggunakan nama Laut China Selatan, selama itu pula China akan “besar kepala” karena merasa memilik “hak sejarah” atas perairan itu.

Sikap pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, memanggil Dubes China di Jakarta, Xiao Qian, untuk dimintai keterangan sudah tegas dan tepat.

Namun, langkah ini kelihatannya masih kurang efetif untuk menghentikan agresifitas China di Laut China Selatan di masa depan yang bisa mengancam integritas teritori dan kedaulatan Indonesia.

Indonesia bukan merupakan salah satu negara yang terlibat dalam sengketa perebutan batas wilayah di Laut China Selatan.

Sengketa di kawasan yang oleh China diklaim dengan menggunakan sembilan garis-putus atau dashed-line itu terjadi antara China dengan negara-negara ASEAN yang lain, yakni Malaysia, Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam.

Continue reading “Menuntaskan Perjuangan Laut Natuna Utara”