Dubes Korsel: Untuk Waktu Yang Cukup Panjang, Solusi Akhirnya Adalah Satu Korea

Pertemuan dua pemimpin Korea, Presiden Republik Korea Moon Jaein dan Pemimpin Tertinggi Republik Rakyat Demokratik Korea Kim Jong Un di Panmunjom, akhir April lalu menghasilkan kesepakatan yang mengarahkan keduanya kepada perdamaian abadi.

Tetapi, urusan Semenanjung Korea bukan hanya milik Korea Utara dan Korea Selatan saja. Ada pihak-pihak lain yang patut diperhitungkan pandangan dan pendapatnya. Terutama Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Federasi Rusia dan Kerajaan Jepang.

Piha-pihak ini ikut menentukan apakah pada akhirnya perdamaian abadi di Semenanjung Korea akan bisa dicapai, atau tidak.

Wartawan Rakyat Merdeka, Teguh Santosa, mewawancarai Dutabesar Republik Korea, Kim Changbeom, baru-baru ini untuk mengetahui lebih jelas prospek dan tantangan yang dihadapi kedua Korea. Termasuk soal formulasi Korea Bersatu. Berikut petikannya:

Bagaimana perasaan Anda ketika menyaksikan pertemuan antara Presiden Republik Korea Moon Jaein dan Pemimpin Tertinggi Republik Rakyat Demokratik Korea Kim Jong Un, 27 April lalu?

Secara pribadi saya terlibat dalam banyak negosiasi dengan Korut. Saat bertugas di Jakarta, antara 2003 hingga 2005, saya cukup beruntung dapat menyelenggarakan pertemuan antara Menlu Korsel dan Menlu Korut di tahun 2004 bersamaan dengan ASEAN Regional Forum (ARF).

Saat itu saya berhubungan dengan diplomat Korut di Kedutaan Korut di Jakarta, dan akhirnya bisa menyelenggarakan pertemuan antara Menlu Korsel Bang Kimoon dan Menlu Korut Paek Nam Sun yang sudah meninggal dunia. Itu hampir 14 tahun lalu.

Sekarang setelah kembali ke Jakarta, saya mengalami sebuah peristiwa yang sangat bersejarah, bertemu Dutabesar Korut atas undangan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.

Saya pribadi merasa, mungkin ditakdirkan untuk melakukan sesuatu yang bisa membawa kami pada proses perdamaian.

Saya menyaksikan siaran langsung pada tanggal 27 April 2018, dan tersentuh oleh adegan ketika Ketua Kim Jong Un melintasi batas. Sebetulnya garis demarkasi tidak ada pagar, tidak ada dinding batu, garis kecil yang hampir tidak terlihat. Dia melangkahkan kakinya memasuki wilayah selatan Demiliterized Zone. Ini adalah kali pertama pemimpin Korea Utara melintasi garis itu.

Mereka berdua berbicara satu sama lain hampir selama tujuh jam. Pembicaraan keduanya dibungkus dalam Deklarasi Panmunjom.

Pertemuan tingkat tinggi antara kedua Korea terakhir sebelum ini dilakukan di tahun 2007, sebelas tahun lalu. Tetapi tidak banyak interaksi antara Korut dan Korsel setelahnya.

Sementara di akhir pertemuan di Panmunjom, kedua pemimpin sepakat untuk meningkatkan hubungan inter Korea dan mengkonkretkan agenda denuklirisasi, juga sepakat mengurangi ketegangan demi membawa struktur perdamaian abadi di Semenanjung Korea.

Pemerintah Indonesia, Presiden Jokowi dan seluruh pemimpin menyambut baik dan mengucapkan selamat atas pencapaian luar biasa ini.

Tetapi kita masih menyaksikan bagian awal, saya rasa. Tentu saja ini telah dicatat sebagai babak baru dalam sejarah hubungan kedua Korea. Kita harus melanjutkan perjalanan untuk mencapai tujuan terakhir, yaitu perdamaian abadi di Semenanjung Korea.

Pertemuan pertama pemimpin kedua Korea, antara Kim Jong Il dan Kim Daejung, dilakukan tahun 2000. Lalu pertemuan kedua di tahun 2007 antara Kim Jong Il dan Roh Moohyun. Keduanya di Pyongyang, Korea Utara. Apa posisi Anda saat itu?

Di tahun 2007, ketika pertemuan dilakukan pada 4 Oktober, saya adalah Direktur Jenderal Biro Regime Perdamaian Semenanjung Korea di Kementerian Luar Negeri. Dalam pertemuan tingkat tinggi itu juga ada kesepakatan prinsipil untuk mengakhiri gencatan senjata. Juga ada ajakan untuk melakukan pembicaraanyang Amerika Serikat dan Republik Rakyat China.

Kesepakatan ini dipastikan kembali oleh putra dari Pemimpin Tertinggi Korut di masa itu. Secara khusus saya kira kita menemukan kenyataan bahwa pemimpin Korut kini secara pribadi memiliki komitmen yang lebih untuk melanjutkan pembicaraan damai.

Kepercayaan dan komitmen pemimpin Korut akan memberikan kontribusi baik dan menjadi faktor yang mempercepat proses perdamaian di Semenanjung Korea.

Benarkah bahwa dua pertemuan tingkat tinggi sebelumnya tidak berdampak karena perubahan regime di Korsel? Banyak yang mengatakan, sebetulnya lebih mudah memperlajari politik Korut daripada politik Korsel, karena Korut hanya punya satu regime. Sementara di Korsel, kalau yang berkuasa adalah partai seperti yang sekarang berkuasa, maka hubungan kedua Korea akan lebih dekat. Sementara kalau yang berkuasa adalah kubu konservatif maka hal sebaliknya yang terjadi.

Korsel, seperti Indonesia, menikmati demokrasi yang dewasa. Kami memiliki agenda pemilihan presiden lima tahun sekali. Di sini dua periode maksimal, di Korea Selatan kami memiliki sistem single term presidency, hanya satu periode.

Saya rasa, sebagian disebabkan oleh orientasi politik partai yang berkuasa di Korsel. Tetapi ini juga terkait dengan situasi di Korut. Ada semacam kesulitan dalam hal mengkonsolidasi kekuasaan di Korut menyusul kematian mendadak Ketua Kim Jong Il. Saya kira kepemimpin baru, Ketua Kim Jong Un yang mulai berkuasa tujuh tahun lalu merasa kini saat yang tepat bagi mereka untuk keluar dengan lebih percaya diri dan inisiatif baru.

Ada juga kalangan yang mengatakan bahwa pertemuan itu adalah hasil dari tekanan Presiden Donald Trump. Bagaimana respon Anda?

Ada banyak elemen yang perlu kita pertimbangkan. Termasuk posisi Amerika Serikat. Kebijakan Presiden Trump memberikan tekanan maksimum kepada Korut mungkin memberikan kontribusi terhadap perubahan strategis di Semenanjung Korea.

Tetapi saya rasa, ada tiga kunci utama yang menghasilkan perubahan ini. Pertama adalah solidaritas internasional. Resolusi Dewan Keamanan PBB membuat Korut berpikir lebih serius tentang kebutuhan untuk berubah.

Kedua adalah konsistensi dari gesture dan inisiatif Korsel terutama Presiden Moon Jaein. Tanpa gesture politik Korsel yang membuat suasana menjadi hangat, Korut tidak bisa bergerak secara strategis.

Ketiga, terkait dengan faktor Korut. Ketua Kim Jong Un sendiri, saya kira, merasa bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk bergerak. Setelah mendeklarasikan bahwa Korut telah menyempurnakan status sebagai negara nuklir, kini saatnya fokus pada sektor ekonomi.

Tentu saja ketiga elemen ini sebetulnya saling berkaitan. Tidak ada hal spesifik yang dapat dikatakan sebagai faktor paling penting yang membuat Korut bergerak.

Selama ini pihak Korut selalu mengatakan bahwa perdamaian di Semenanjung Korea hanya bisa dicapai melalui dialog antara kedua Korea dan bangsa Korea, tanpa intervensi pihak asing. Bagaimana Anda menjawab hal ini?

Kita tahu bahwa stakeholder utama dan paling penting dalam dinamika ini adalah Korut dan Korsel. Tetapi di saat yang bersamaan, saya tidak menggunakan istilah intervensi, kita memerlukan kerjasama dan dukungan dari stakeholder lain, seperti AS, China, Rusia, dan juga Jepang.

Itu sebabnya, saya kira, Ketua Kim Jong Un melakukan kunjungan ke China, yang sangat mengejutkan, sebelum pertemuan inter Korea.

Juga, menurut Presiden Moon Jaein, dia sebetulnya menghabiskan lebih banyak tenaga dan waktu untuk berdiskusi dengan AS dalam mempersiapkan pertemuan kedua Korea, daripada menghabiskan energi dan waktu untuk mendiskusikannya dengan Korut.

Apakah isu denuklirisasi atau garansi keamanan terhadap Korut, semuanya melibatkan partisipasi dan kontribusi proaktif, stabil dan konsisten dari, sebagai contoh, AS dan juga China.

Jadi saya kira sudah jelas bahwa kami harus berkordinasi dengan stakeholder yang relevan sehingga semua proses ini bisa dipercepat.

Ini artinya tentara AS akan tetap tinggal di Korsel?

Telah dikatakan Presiden Moon bahwa penempatan tentara AS di Korsel dalam kerangka perjanjian aliansi antara Korsel dan AS. Tidak ada hubungannya dengan perjanjian damai.

Apakah begitu juga dengan latihan militer bersama antara Korsel dan AS?

Ya, saya percaya begitu, akan terus dilanjutkan.

Bagaimana dengan keberadaam Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)?

Itu sudah ditempatkan. Tidak ada alasan (mengangkat kembali hal ini).

Bagaimana dengan China yang sebelumnya menolak kehadiran THAAD di kawasan?

Ini cerita yang cukup lama. Mungkin Anda bisa memeriksanya di beberapa arsip. (Tertawa)

Yang Mulia, apakah mungkin bagi kita memiliki hanya satu Korea di masa depan?

Untuk waktu yang cukup panjang, solusi akhirnya adalah satu Korea. Tetapi tentu saja ini seperti marathon, dan proses ini membutuhkan perseverance dan upaya yang kokoh dan juga melibatkan pendekatan-pendekatan komprehensif dari Korut dan Korsel untuk menjawab berbagai isu penting.

Di dalam Deklarasi Panmunjom telah ditetapkan tujuan bahwa kita harus mengurangi ketegangan militer dan mengurangi risiko apapun dari konfrontasi, dan juga memulai pembicaraan bagaimana membangun perdamaian abadi dan permanen di Semenanjung Korea. Tetapi, yang paling pertama adalah berusaha mengakhiri status bermusuhan dan gencatan senjata.

Saya kira kedua belah pihak secara prinsipil setuju pada pendekatan inkrimental dan gradual ke arah pencapaian tertinggi reunifikasi pada akhirnya.

Saya kira stakeholder lainnya, seperti AS dan China, juga negara-negara lain yang memiliki perhatian pada isu ini kurang lebih sejalan dengan isi Deklarasi Panmunjom.

Dalam pertemuan di tahun 2000 antara Kim Jong Il dan Kim Daejung sempat dibicarakan kemungkinan dari formula satu Korea. Ada gagasan tentang konfederasi dan ada juga yang menawarkan bentuk persemakmuran. Bagaimana menurut Anda?

Formula dari reunifikasi memang sempat dibicarakan dalam Deklarasi 6 Juni yang ditandatangani Presiden Kim Daejung dan Ketua Kim Jong Il saat itu. Tetapi tidak ada follow up terhadap formula spesifik, walaupun pertemuan 27 April yang lalu memastikan kembali komitmen dari pertemuan di masa sebelumnya. Saya kira terlalu cepat untuk mengatakan formula seperti apa yang harus kami hasilkan.

Seperti saya katakan, ini adalah pendekatan yang inkremantal dan gradual. Di dalam pembicaraan selanjutnya, bisa saja isu ini muncul di atas meja. Tetapi sejauh yang saya tahu tidak ada agenda itu dalam pembicaraan antara Presiden Moon dan Ketua Kim.

Apakah Kawasan Industri Kaesong akan segera dibuka?

Saya tidak punya informasi apapun hal itu. Sesungguhnya sanksi AS (pada Korut) masih berlaku. Selama itu, tidak ada cara untuk melalukan transaksi keuangan dengan Korut. Itu sebabnya, di dalam Deklarasi Panmunjom juga tidak disinggung soal Kawasan Industri Kaesong.

Ini artinya kita masih harus menunggu hasil pertemuan Presiden Trump dan Ketua Kim?

Bahkan, setelah pertemuan itu pun kita bisa jadi belum melihat keputusan tentang pembukaan kembali Kawasan Industrial Kaesong. Karena sanksi PBB masih berlaku dan kita harus melakukan sesuatu di luar situasi sekarang ini.

Kita memerlukan sinyal yang jelas dari Korea Utara bahwa mereka betul-betul komit melakukan denuklirisasi. Kalau tidak, sanksi PBB tidak akan dicabut.

Bagaimana dengan mengakhiri perjanjian gencatan senjata dan menggantinya dengan perjanjian damai di akhir tahun ini?

Perjanjian damai adalah tahap akhir (endgame). Apa yang telah disetujui di akhir tahun nanti adalah untuk secara resmi mendeklarasikan akhir dari status gencatan senjata. Dalam rangka itu telah disetujui kebutuhan menyusun formula dari pertemuan tiga pihak atau empat pihak.

Kita mengharapkan inilah yang terjadi di akhir tahun, mengakhiri secara resmi status gencatan senjata menuju perdamaian abadi di Semenanjung Korea. [***]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s