Di Indonesia Ada Ribuan Masjid dan Gereja Berdiri Berdampingan

DI sela perhelatan Bali Media Forum awal November lalu, Profesor Cherian George dari Wee Kim Wee School of Communication, Nanyang Technology University (NTU), Singapura, mewawancarai Pemimpin Redaksi Rakyat Merdeka Online Teguh Santosa.

Cherian George adalah penulis buku Freedom from the Press: Journalism and State Power in Singapore yang diterbitkan Mei 2012 lalu. Dia juga merupakan salah seorang peneliti pada Asia Research Centre, Murdoch University, Australia. Prof. George memiliki perhatian yang cukup besar pada peranan media dalam diskursus kebangsaan dan kenegaraan. Intoleransi, menurutnya, menjadi gambaran umum dari prilaku manusia hari ini yang ikut dipicu oleh pemberitaan media.

Dalam interview tersebut, Prof. George menanyakan sejumlah hal yang berkaitan dengan kasus kartun Jyllands-Posten yang sempat menghebohkan dunia pada 2005-2006 lalu. Selain itu, interview juga menyinggung tentang sejumlah kasus bernuansa intoleransi di Indonesia, serta peranan media di tengah masyarakat Indonesia yang terus berubah.

Disamping berprofesi sebagai jurnalis, Teguh Santosa pun mengajar di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan Londons School of Public Relations (LSPR), Jakarta. Ia juga salah seorang Ketua PP Pemuda Muhammadiyah dan salah seorang Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat.

Aktivitas lain alumni University of Hawaii at Manoa (UHM) itu adalah salah seorang Ketua Jaringan Aktivis Pro Demokrasi, Sekjen Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Korea Utara dan Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Maroko.

Berikut adalah terjemahan dari wawancara yang dimuat di halaman hatespin.weebly.com/santosa.html. Judul asli dari wawancara itu adalah Indonesia: the Issue behind Religious Anger.

Anda membuat berita dengan keputusan Anda mempublikasikan karikatur Nabi Muhammad pada tahun 2006, ketika banyak media entah takut atau merasa sensitif enggan mempublikasikannya. Mengapa Anda merasa perlu mempublikasikan kartun tersebut?

Alasan utama saya ingin mendidik para pembaca – yang kebanyakan dari mereka adalah Muslim. Saya ingin memberitahu mereka bahwa umat Muslim bukanlah kelompok masyarakat yang dapat dengan mudah marah. Di dunia ini, sering kita lihat orang Muslim marah. Mereka menuduh orang lain sebagai alasan utama atas persoalan yang mereka alami. Sekalipun sebagian mungkin saja benar, tapi saya pikir masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu, bukan hanya dengan menunjukkan kemarahan.

Alasan kedua adalah, itu bukan kartun yang menggambarkan wajah Nabi Muhammad.

Itu hanyalah kartun yang mencoba menghubungkan Islam dengan terorisme, dan Nabi Muhammad dengan teroris. Orang yang menggambar kartun tersebut memiliki pemahaman tentang Islam yang berbeda dari pemahaman yang dimiliki seorang Muslim.

Jadi, itu bukan hanya keputusan editorial yang dilandaskan pada penilaian berita saja. Anda merasa bahwa sebagai Muslim itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan?

Tentu saja, kita tidak bisa memisahkan pikiran kita ketika melakukan sesuatu.

Tapi Anda pasti tidak berniat untuk menyinggung siapapun. Justru sebaliknya (ingin menjelaskan)?

Ya. Sebenarnya kami mempublikasikan kartun tersebut tiga kali. Kartun itu dipublikasikan pertama kali di Denmark pada 30 September 2005. Pada Oktober 2005, kami mempublikasikan kartun itu dua kali.

Itu sebelum ada kontroversi yang meluas di dunia.

Ya.

Kami memiliki pembaca di Denmark, dan ia memberitahu kami bahwa kaum minoritas Muslim di Denmark membuat protes dan tidak seorangpun yang peduli tentang hal tersebut. Saya pikir, OK, ini seperti peringatan awal bagi saya. Karena, cepat atau lambat, berita tersebut akan datang ke Indonesia, negara dengan jumlah Muslim terbesar di dunia.

Saya ingin membuat persiapan. Hal pertama yang kami lakukan bukanlah mempublikasikan kartun tersebut, tapi meminta pendapat – dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan juga kelompok Muslim fundamental. Kemudian kami memuat kartun itu.

Dan apa sudut pemberitaannya? Apakah sesuatu yang dapat membuat masyarakat Indonesia marah?

Bukan, tentu bukan. Ini seperti dialog. Jika kita ingin mengikuti apa yang dikatakan Huntington, dalam dialog peradaban, bukan benturan peradaban, tetapi dialog peradaban – kita harus memahami satu sama lain. Jadi saya meminta pandangan Habib Rizieq yang merupakan pemimpin Front Pembela Islam (FPI), tentang kasus ini, dan juga pendapat dari MUI dan kemudian pihak Kementerian Luar Negeri. Ide utamanya adalah untuk mempersiapkan masyarakat bahwa hal ini akan datang, dan jika kita tidak benar-benar memahami apa yang ada di balik hal tersebut, akan ada reaksi berlebih dari masyarakat.

Jadi saya mempublikasikan banyak berita di bulan Oktober 2005, dan saya mempublikasikan gambar tersebut dua kali. Tidak ada seorangpun yang terlihat peduli tentang hal itu. Baru setelah musim Haji, bulan Desember hingga Januari saya kira, orang-orang menunjukkan reaksi berlebihan terhadap kartun tersebut.

Itu setelah Imam Denmark mendatangi Liga Arab?

Saya tidah memperhatian hal itu (kunjungan Imam Denmark ke Liga Arab). Tapi ketika saya mempublikasikan kembali kartun itu pada 2 Februari 2006, di hari berikutnya, hal tersebut menjadi besar.

Jadi Anda bertindak sebagai jurnalis yang bertanggungjawab, tapi justru hal tersebut menyerang balik? Anda dituduh melakukan penistaan dan dihukum.

Ya. Saya tidak melarikan diri. Sekitar 300 anggota salah satu kelompok garis keras di Jakarta dan Solo, FPI, mendatangi kantor saya dan menyebut “Kafir! Kafir!” Saya menerima mereka, saya berbicara dengan pemimpin mereka, dan setelah selesai menggelar pertemuan, mereka mengatakan”Hidup Rakyat Merdeka!”

Saya bertemu dengan Ustad Abu Bakar Baasyir yang disebut orang-orang Barat sebagai pemimpin kelompok militan JI (Jemaah Islamiyah). Pada saat itu, dia baru saja keluar penjara. Kami bertemu di masjid, saya mengatakan padanya apa yang telah saya lakukan. Dia mengatakan: itu bukan fitnah terhadap Nabi atau agama, dan apa yang harus Anda lakukan di pengadilan adalah memperlihatkan bahwa Anda seorang muslim yang baik. Itu saja.

Polisi tetap melanjutkan kasus itu dengan menggunakan pasal 165 a dari KUHP. Pasal tersebut terkait penodaan agama. Mereka menahan saya, semestinya untuk 20 hari. Namun karena itu sangat mengejutkan banyak orang, termasuk tentu saja kelompok jurnalis dan pemerintah, setelah 24 jam mereka membebaskan saya. Walaupun kasusnya terus berlanjut di pengadilan.

Apakah Anda tahu siapa yang memaksa polisi untuk menggunakan dakwaan itu?

Berdasarkan apa yang polisi katakan, yang melaporkan saya anggota masyarakat biasa. Polisi mengatakan mereka harus memproses kasus tersebut berdasarkan laporan itu.

Mereka (pelapor) bukan high profile

Bukan. Mereka hanya orang biasa yang merasa sebagai Muslim tersinggung dengan apa yang saya lakukan.

Tapi ternyata kasus ini Anda menangkan.

Dalam sistem peradilan Indonesia, ada putusan sela, jadi dalam proses ini, hakim mengatakan bahwa tidak seharusnya menggunakan pasal 165 a dan ia menyarankan menggunakan pasal lainnya. Jaksa tidak setuju dan melakukan banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Namun Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa apa yang diputuskan hakim Pengadilan Negeri di tingkat pertama adalah benar. Jadi mereka kalah lagi. Kemudian mereka menyerahkan kasus ini ke Mahkamah Agung dan kemudian kasus selesai.

Setelah itu apakah ada tekanan lebih lanjut kepada Anda?

Tidak sama sekali. Ini benar-benar tentang komunikasi. Saya pikir, saya memiliki hubungan baik dengan mereka sejak sebelumnya. Saya benar-benar mencoba untuk memahami mengapa mereka bertindak seperti itu. Saya berbicara dengan mereka beberapa kali.

Kembali ke masalah tersebut, apakah Anda memahami mengapa surat kabar Denmark mempublikasikan kartun tersebut? Apakah menurut Anda mereka memiliki alasan yang benar atau itu hanya sekadar serangan tak bertanggungjawab terhadap Muslim?

Saya bisa memahami bahwa sekarang kita hidup di dunia yang tak berbatas. Tapi itu tidak berarti bahwa kita bisa mengatakan apapun, kita bisa melakukan apapun berdasarkan apa yang kita miliki dalam pikiran kita. Saya mencoba untuk memahami pemikiran di balik pembuatan kartun tersebut.

Argumen surat kabar Denmark adalah bahwa ini merupakan masalah penting yang dihadapi masyarakat Denmark karena unsur intolerasi di kalangan Muslim. Kartun itu dimaksudkan untuk memberitahu umat Muslim bahwa Denmark adalah masyarakat bebas, bahwa masyarakat Denmark terbuka tentang perdebatan dan tidak ada seorang pun yang memiliki hak untuk menghentikan perdebatan. Apakah itu adalah hal dapat Anda mengerti?

Bila itu adalah alasan utama, saya bisa memahami itu. Bahkan saya bisa memahami jika seseorang memiliki pemikiran lain tentang Islam. Saya bisa memahami itu, karena itu (pemahaman tentang Islam) didasarkan pada proses pendidikan mereka.

Kejadian itu sudah sekitar 6-7 tahun lalu. Beberapa hal tampak lebih buruk di Indonesia. Ada intolerasi di tingkat yang lebih tinggi. Sekalipun orang Indonesia mengatakan kepada saya bahwa mayoritas orang Indonesia tetap berkomitmen menegakkan demokrasi dan kebebasan berbicara serta toleransi dan pendekatan sekuler terhadap politik. Tapi ada minoritas yang kuat dan mampu mengancam dan membungkan kelompok moderat. Apakah hal ini adalah sesuatu yang mencemaskan Anda?

Apa yang lebih saya khawatirkan adalah pemerintah yang tidak efektif. Bagi saya ini bukan masalah intoleransi semata. Ini adalah masalah…

Aturan hukum..?

Aturan hukum dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola negara. Ini masalah tata kelola ekonomi, saya pikir. Saya tidak menutup mata dari apapun yang terjadi, misalnya kelompok muslim minoritas radikal yang menolak keyakinan kelompok lain. Saya tidak menutup mata saya atas kasus tersebut. Tapi saya tidak mau datang ke depan mereka dan mengatakan bahwa Tuhan menciptakan semua manusa sama dan bahwa tidak ada seorangpun yang lebih tinggi derajatnya dari orang lain. Saya tidak mau melakukan hal tersebut.

Kenapa tidak?

Karena itu bukan persoalan utama. Mereka telah mengetahui hal itu dari masjid, dari gereja, dimanapun. Ayah dan ibu mereka mengajarkan hal yang sama, bahwa kita adalah manusia dan kita harus melindungi manusia lainnya. Mereka telah mengetahui hal tersebut.

Tapi mengapa pada saat tertentu, mereka marah dan menghancurkan apapun? Bukan karena mereka lupa apa yang telah dikatakan oleh orang tua, atau imam, atau pemimpin agama mereka. Tapi karena ada kondisi tertentu.

Kondisi seperti apa?

Kondisi politik dan ekonomi. Bagi saya, masalah utama adalah di istana, di dalam parlemen, berkaitan dengan kualitas kebijakan nasional. Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Inilah yang terjadi di lapangan, dan apapun yang ada di lapangan dapat digunakan untuk memicu masalah; bukan hanya agama.

Jadi agama digunakan sebagai dalih, tapi masalah sebenarnya ada di tempat lain?

Ya. Anda tidak bisa pergi kesana (menemui mereka yang merah) dan mencoba mengajak mereka pada apa yang Anda pahami sebagai jalur yang benar. Orang miskin, jika mereka marah jangan minta mereka menganalisa mengapa mereka berada dalam kondisi tersebut. Temukan jalan lain untuk memecahkan masalah mereka. Jika tidak, Anda hanya akan menabrak dinding.

Itulah yang saya lakukan. Saya menemui pemimpin orang-orang tersebut dan saya juga menemui elit politik, untuk menjelaskan pada mereka bahwa ada hubungan antara kebijakan yang dibuat politisi dengan hal yang terjadi di lapangan.

Beberapa konflik yang terjadi sekarang, memberikan citra buruk bagi Indonesia, seperti  tentang pembangunan gereja di Bogor dan perlakuan terhadap Ahmadiyah, dan lain-lain. Anda melihat pemerintah tidak menegakkan hak-hak minoritas, sekalipun di dalam hukum Indonesia cukup jelas bahwa kelompok minoritas harus dibela. Apa analisa Anda tentang hal tersebut?

Bagi saya, kita harus memiliki posisi yang jelas tentang hukum. Bila sebuah kawasan diperuntukkan bagi gereja atau masjid, dan ada penolakan, lanjutakan saja pembangunan gereja atau masjid (tersebut). Bila tidak ada peraturan tentang hal itu, jangan lakukan apapun di atas kawasan itu.

Saya tidak tahu secara detil masalah di Bogor. Tapi di Indonesia, kita memiliki ribuan gereja dan masjid yang berdiri berdampingan. Jadi lagi-lagi ini tidak ada hubungannya dengan intoleransi. Ini berkaitan dengan bagaimana cara kita menghormati hukum. Saya tidak tahu, mungkin masalahnya ada di kalangan masyarakat Muslim atau mungkin masalahnya ada di kalangan masyarakat Kristiani, atau mungkin masalah ada di tingkat pengadilan.

Bukan hanya orang biasa yang mencoba mengaitkan politik dan agama, politisi juga kadang-kadang mencoba mengaitkan politik dengan agama. Indonesia adalah negara Muslim terbesar, dan jika Anda (misalnya) melakukan sesuatu yang dianggap buruk bagi umat Muslim, Anda akan kehilangan dukungan. Jadi Anda akan mengulur waktu, Anda akan membuat  keputusan yang tidak jelas bila Anda takut mayoritas Muslim akan membenci Anda.

Bagaimana dengan penganiayaan terhadap pengikut Ahmadiyah?

Ahmadiyah bukan urusan pemerintah, itu adalah urusan masyarakat Muslim, ulama Muslim. Jika MUI memutuskan bahwa Ahmadiyah bukan merupakan Islam, itu adalah domain mereka. Mereka adalah pihak yang dapat mengatakan bahwa Ahmadiyah itu Islam atau bukan Islam.

Jika MUI mengatakan Ahmadiyah bukan Islam, orang Ahmadiyah akan merasa sangat terpukul, mereka akan berdebat. Biarkan mereka berdialog.

Tapi negara harus mengawal dan melindungi dialog yang terjadi di antara mereka (MUI dan Ahmadiyah). Perlindungan yang dimaksud, bila ada seseorang yang bukan pengikut Ahmadiyah mencoba untuk membunuh pengikut Amhamdiyah atau merusak masjid Ahmadiyah, polisi harus melindungi mereka (pengikut Ahmadiyah). Jika mereka (penyerang) menggunakan bom molotov, bisa saja tembak orang itu (penyerang). Bukan di kepala, tapi di kaki untuk menghentikan tindakan mereka (penyerang). Itu jenis perlindungan yang saya maksudkan. Tapi tidak terlibat dalam keputusan.

Dalam sistem peradilan kami, kami memiliki apa yang disebut sebagai surat keputusan bersama, yanki keputusan pemerintah yang dibuat oleh tiga kementerian terkait masalah agama. Ini adalah masalah lain. Dari sudut pandang saya, kita perlu menghapus sistem tersebut.

Dan membiarkannya ditangani oleh otoritas keagamaan?

Ya, biarkan mereka yang membicarakan persoalan ini. Tapi negara harus melindungi. Ketika seseorang, terlepas apa agamanya, mencoba menghancurkan tempat ibadah umat lain, Anda (negara) harus melindungi mereka. Tapi di Indonesia, sering kali ketika ada dua kelompok bertikai satu sama lain di jalanan, apapun alasannya, bisa jadi tentang agama atau politik, polisi melihat terlebih dahulu jumlah orangnya; jika mereka lebih besar dari yang satunya, mereka akan diam. Negara tidak turun tangan di lapangan.

Media juga memiliki peran penting disini. Beberapa mungkin menuduh media memainkan permainan angka yang sama dan hanya berpihak pada mayoritas, bukan berpihak pada sisi yang lemah atau berpihak pada prinsip keadilan dan sebagainya.

Bukan hanya itu. Banyak jurnalis dan editor tidak benar-benar ingin mempelajari kasus yang ada. Seperti yang terjadi di Sampang, sebagai contoh, media bisa dengan mudah mengatakan bahwa itu adalah perdebatan antara Suni dan Syiah. Saya tidak benar-benar menyukai cara pelaporan seperti ini. Saya pikir, kita juga membutuhkan jurnalis intelektual di lapangan. Pada saat yang sama, di Indonesia, pemikiran tentang jurnalis intelektual di lapangan merupakan ide yang mahal. Karena kenyataannya tidak bisa mendukung ide tersebut.

Jadi bagian lain dari persoalan ini adalah tentang bagaimana caranya memiliki jurnalis yang dapat menafsirkan dan menganalisa masalah yang kompleks. Tapi bukankah ini juga masalah prinsip? Terkadang, bukan hanya di Indonesia tapi juga di tempat lain, media tidak cukup berani membela hak minoritas ketika jelas kelompok tersebut tengah dianiaya. Media takut mendapat serangan balik dari kelompok mayoritas. Apakah sebetulnya yang dibutuhkankan hanya keberanian?

Di Indonesia, jurnalis dapat dengan mudah digunakan oleh lingkungannya, oleh polisi yang memberikan pernyataan awal, atau oleh siapapun yang menindas atau seseorang yang tertindas. Saya memiliki banyak reporter saat ini, dan berulang kali saya berdebat dengan mereka tentang siapa yang mengatakan ini, siapa yang mengatakan itu. Dan jurnalis nampaknya hanya menggunakan alat perekam mereka. Hanya menghidupkan dan mematikan alat perekam.

Tanpa memprosesnya.

Ya. Kita saat ini hidup pada situasi yang berbeda, tidak seperti 10 atau 20 tahun lalu. Sekarang kita harus lebih cerdas dalam membuat laporan.

Anda datang dari Medan di Sumatera Utara, dan Sumatera Utara mungkin bagian yang paling kuat dari Muslim di Indonesia. Apa peran media dalam mempromosikan budaya perdamaian dan toleransi dalam masyarakat yang sangat taat dan cukup homogen?

Saya bangga pada Sumatera Utara dan Medan karena ini adalah melting pot. Bahkan lebih dari Jakarta. Di Medan, orang lahir di sana, dibesarkan dan tinggal di sana. Anda tidak dapat dengan mmudah menemukan keluarga yang kakek buyut hingga cucu buyutnya memiliki agama atau suku yang sama. Anda akan menemukan campuran. Saya bangga dengan hal itu.

Tapi belakangan saya menemukan bahwa ada juga ancaman bagi masyarakat tersebut. Sekarang kita memiliki perangkat teknologi dan komunikasi terbuka yang berarti kita dapat menggarisbawahi perbedaan kita. Jadi sekarang kita berpegang pada kelompok kita sendiri, atau pada apa yang Anda pikir sebagai kelompok Anda. Saya sangat khawatir dan itulah mengapa saya membentuk sekolah demokrasi di Medan, dan juga media MedanBagus.Com, untuk mencoba membawa ide Medan sebagai melting pot.

Jadi mereka mempromosikan nilai-nilai seperti keberagaman?

Ya. Saya meminta mereka untuk melakukan itu. Jika tidak, dengan memiliki perangkat teknologi di tangan Anda, Anda dapat dengan mudah percaya bahwa Anda berbeda dari tetangga Anda.

Saya tidak menyarankan kita untuk kembali ke rezim otoriter.

Ketika saya berada di universitas di Bandung pertengahan 1990an, kami memimpikan suatu masa di mana kita memiliki akses maksimal kepada media dan informasi karena kami percaya bahwa dengan memiliki akses maksimal itu setiap individu di Indonesia akan dihargai, akan bangga pada gagasan tentang Indonesia.

Sekarang kita memiliki akses maksimal itu, tapi kita tengah menuju ke arah yang lain. Kita cenderung membangun tembok penghalang di antara kita. Itu yang saya rasakan. Saya tidak mengatakan kita harus kembali ke rezim otoriter. Karena di bawah rezim otoriter Anda dapat membuat bangsa, Anda dapat membuat negara, dengan kekuatan senjata. Tapi itu bukan gagasan utamanya.

Itu tidak orisinil.

Itu tidak orisinil. (Karena) Anda harus berdialog. Tapi dalam dialog Anda membutuhkan seseorang yang mengawal perbatasan. Jika tidak kita akan mendapatkan apa yang dikatakan Thomas Hobbes, bellum omnium contra omnes, perang semua melawan semua. [***]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s