Celakalah Indonesia Bila SBY Terjebak Pada Adhocracy

Bukan sekali atau dua kali pemerintah membentuk satuan tugas untuk menangani sebuah persoalan. Terakhir, menyusul eksekusi mati Ruyati, seorang TKW berusia 54 tahun asal Bekasi, Jawa Barat, di Arab Saudi pekan lalu, Presiden SBY membentuk satgas yang bertugas mendampingi dan melindungi TKI.

Wajar bila pembentukan satgas ini dikecam mengingat pemerintah sebenarnya memiliki dua lembaga yang menangani persoalan buruh migran asal Indonesia. Kedua lembaga itu adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dinakhodai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang dikepalai mantan aktivis buruh Jumhur Hidayat.

Adhocracy, menurut Ketua Komite Indonesia 2014, Teguh Santosa, adalah terminologi yang populer dalam khasanah administrasi publik. Diperkenalkan Alvin Toffler pertama kali dalam buku Future Shock (1970), adhocracy dimaksudkan sebagai sebuah pendekatan yang fokus pada satu persoalan. Ia melibatkan banyak pihak dari berbagai lembaga dan otoritas, mengeliminasi rigiditas birokrasi, dan menghindarkan hirarki yang mungkin menghambat.

Tetapi di sisi lain, adhocracy juga memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah dalam tata kelola urusan publik dan kegagalan para manajer publik yang mendapat mandat tertentu. Apalagi bila adhocracy yang seharusnya diadopsi dalam keadaan mendesak, malah dijadikan model pemerintahan sebuah rezim.

“Celakalah Indonesia bila pemerintahan SBY selalu menggunakan model adhocracy, karena ini memperlihatkan bahwa Indonesia selalu dalam keadaan darurat dan mendesak, sementara lembaga-lembaga resmi tidak efektif dan tidak bekerja maksimal,” ujar dosen FISIP Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Jumat, 24/6).

“Adhocracy bisa jadi juga merupakan pengakuan atas ketidakmampuan dan kegagalan manajamen pemerintahan,” sambungnya.

Dari sudut pandang ini, ujar Teguh, pembentukan Satgas TKI menjadi bukti bahwa lembaga resmi yang seharusnya melindungi TKI benar-benar tidak berfungsi dan para pejabatnya tidak bertanggung jawab.

“Elemen yang tidak bertanggungjawab ini yang harus diganti. Itu lebih baik daripada membentuk lembaga ad hoc,” kata Teguh lagi.

Teguh mengimbau Muhaimin Iskandar dan Jumhur Hidayat untuk tahu diri atas ketidakmampuan mereka mengurus TKI. Selain kedua orang itu, menurut Teguh, pejabat negara lain yang harus mengundurkan diri menyusul skandal Ruyati ini adalah Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s