Peluang Boediono Gantikan SBY Semakin Besar!

Substansi dan materi diplomatic cable Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang dibocorkan WikiLeaks dan diberitakan media massa Australia, The Age dan Sydney Morning Herald, tanggal 11 Maret lalu memang masih harus diperdebatkan lagi. Kedubes AS telah menyampaikan permintaan maaf atas kebocoran itu, dan menyatakan bahwa isi dari dokumen yang dibocorkan tersebut masih mentah, walaupun tidak dijelaskan lebih lanjut derajat kementahannya.

Diplomatic cable yang dikirimkan sebuah misi dioplomatik seperti kedutaan dan konsul kepada negara-induknya adalah hal yang amat biasa. Kawat ini biasanya berisi informasi, ulasan dan analisa mengenai berbagai hal yang terjadi di negara dimana misi diplomatik itu ditugaskan. Hanya sebagian kecil dari diplomatic cable yang berupa informasi final. Selebihnya adalah laporan pengamatan atas perkembangan yang terjadi di lapangan. Dan sebagaimana nature-nya, perkembangan di lapangan ini tentu kerap berubah. Perkembangan sebuah kasus dari “awal” sampai “akhir”, penulis yakin siapapun mahfum, adalah merupakan sequence dari begitu banyak informasi yang datang silih berganti, dikonfirmasi, diverifikasi, difalsivikasi, dan seterusnya, sehingga ia menjadi informasi yang dapat dianggap bersifat final. Entah ia didukung dan diperkuat oleh keputusan hukum atau tidak.

Di dalam kawat diplomatik yang dibocorkan dan diberitakan media Australia itu disebutkan beberapa kasus yang sebenarnya tidak asing lagi bagi telinga publik Indonesia, mulai dari praktik tebang pilih di ranah hukum dan intervensi pihak Istana terhadap pihak-pihak yang diidentifikasi sebagai lawan, juga bisnis dan kedekatan keluarga Cikeas dengan kalangan pengusaha, hingga megaskandal danatalangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun yang melibatkan mantan Gubernur BI yang kini jadi Wakil Presiden, Boediono.

(Philip Dorling si penulis artikel, sama sekali tidak menyebut-nyebut Mantan Menteri Keuangan yang kini bekerja di Bank Dunia, Sri Mulyani, yang juga terlibat dalam megaskandal itu. Entah karena Kedubes AS memang sama sekali tidak melaporkan peran dan keterlibatan Sri Mulyani dalam megaskandal Bank Century, atau karena Dorling abai dan tidak menganggap Sri Mulyani sebagai elemen penting.)

Itu berita panas pertama.

Berita panas kedua tentang Indonesia yang dirilis media did luar negeri adalah mengenai Dewan Revolusi Islam dan rencana purnawirawan jenderal senior mengkudeta SBY. Berita itu dilaporkan Al Jazeera dua hari lalu (Rabu, 23/3).

Ada dua hal umum yang membuat berita ini jadi begitu menghibur (baca: lucu) dan karenanya patutlah untuk tidak kita perpanjang pembicaraan mengenainya.

Pertama, susunan kabinet dari apa yang disebut sebagai Dewan Revolusi Islam itu sama sekali tidak masuk akal. Dewan itu diberitakan dipimpin oleh seorang kepala negara, yakni Ketua Fron Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq yang dikenal sebagai tokoh Islam “garis keras”.

Ia dibantu Dewan Fuqoha yang berisi sejumlah ulama yang memiliki latar belakang dan aktivitas yang berbeda, mulai dari mantan Amir Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI) yang kini adalah Amir Jemaat Anshorut Tauhid Abu Bakar Ba’asyir, tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Makruf Amin, pimpinan Perguruan As Syafiiyyah KH. Abdur Rasyid AS, mantan Ketua Partai Persatuan Nahdhatul Ulama Indonesia (PPNUI) KH. Syukran Makmun, Pengasuh Pesantren Ilmu Al Qur’an (PIQ) Singosari Malang KH. Luthfi Basori Alwi, Pengasuh Pusat Studi Islam Al Hidayah KH. A Hamid Baidowi, dan mantan ketua PBNU KH. Hasyim Muzadi.

Selain dewan yang pelangi tadi, Habib Rizieq juga dibantu seorang wakil kepala negara yakni, Abu Jibril yang seperti Rizieq juga dikenal sebagai tokoh garis keras.

Susunan menteri Dewan Revolusi Islam ini pun tak kalah lucunya. Ada mantan Kordinator Kontras yang putar haluan jadi tokoh Islam fundamentalis, Munarman, yang berada di posisi menteri pertahanan. Ada pengacara dan aktivis Eggy Sudjana sebagai menteri perburuhan. Dua ekonom yang kerap berseberangan dan mengkritik kebijakan ekonomi neoliberal SBY-Boediono, Hendri Saparini dan Ichsanuddin Noersy ditempatkan masing-masing sebagai menteri ekuin dan menteri keuangan. Aktivis MerC Jose Rizal Jurnalis diletakkan di posisi menteri kesehatan. Tokoh Betawi Ridwan Saidi sebagai menteri kebudayaan. Mantan anggota Komisi I DPR dari Partai Bulan Bintang (PBB) Ali Mukhtar Ngabalin disebut sebagai menteri luar negeri. Mantan menteri kehutanan di pemerintahan SBY periode 2004-2009 MS Kaban yang juga ketua umum PBB, MS Kaban dipasang sebagai menteri dalam negeri. Dan sebagainya.

Pokoknya lucu dan menghibur.

Dan karenanya patutlah Dewan Revolusi Islam ini kita beri gelar hoax, pasti tidak ada karena hanya mengada-ada.

Kedua, seperti Dewan Revolusi Islam, kabar tentang rencana kudeta yang dipersiapkan kelompok purnawirawan jenderal senior yang dilansir Al Jazeera pun sama hoax-nya. Bagaimana pun juga publik Indonesia tahu bahwa kudeta yang dilakukan kelompok militer aktif tidak pernah terjadi sejak negara ini merdeka. Apalagi kudeta yang dilakukan oleh kelompok purnawirawan (sekalipun) jenderal yang sudah keluar dari dinas ketentaraan.

Bagaimana dengan “kudeta merangkak” yang dilakukan kelompok Soeharto terhadap Presiden Sukarno di era 1960an lalu?

Seperti yang terjadi pada peristiwa-peristiwa sebelumnya di era 1950an, “kudeta merangkak” itu tidak berdiri sendirian. Ada elemen eksternal yang mengambil peranan dan turut menggerakkannya. Apa yang selama ini disebut-sebut sebagai “kudeta merangkak” adalah bagian akhir dari peristiwa yang bermula pada dinihari 1 Oktober 1965, ketika kelompok TNI AD yang dipimpin Kolonel Untung menculik dan membunuh enam jenderal dan seorang perwira pertama TNI AD. Menurut Bung Karno, peristiwa itu terjadi karena pertemuan tiga arus utama. Pertama, konflik internal di kalangan TNI AD. Kedua, karena ada pimpinan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang keblinger dan mabuk kekuasaan. Dan ketiga, karena elemen eksternal, pihak asing, selalu menggunakan momen apapun untuk meruntuhkan nasionalisme Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan baru di atas muka bumi.

Nah, terlepas dari perdebatan mengenai konten kawat diplomatik Kedubes AS yang dibocorkan WikiLeaks dan diberitakan media Australia, serta terlepas dari kengawuran substansi konten berita yang dilansir televisi Qatar, satu hal yang kini sudah pasti adalah: kekacauan politik di tanah air, serta kemungkinan Presiden SBY digantikan di tengah jalan (baca: sebelum 2014) telah menjadi wacana yang berkembang di dunia internasional. Dan ini sedikit atau banyak, mempengaruhi persepsi dunia internasional terhadap integritas, kapasitas dan kapabilitas pemerintahan SBY-Boediono.

Tetapi, perlu juga disampaikan dalam kesempatan ini bahwa perubahan persepsi dunia internasional terhadap pemerintahan SBY itu tidak hanya dipicu oleh faktor pemberitaan media massa luar negeri. SBY sendiri pun berperan penting dalam perubahan persepsi tersebut.

Di dalam Rapat Kerja Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (P3I) di Istana Bogor bulan Februari lalu, yang dihadiri oleh semua menteri, gubernur, pimpinan BUMN dan lembaga-lembaga lain yang terkait, Presiden SBY menyampaikan pernyataan keras lagi menyentak. Ia kecewa pada pepesen kosong investasi asing di daerah.

“Saya kenyang dengan banyak sekali komitmen. (Investor asing) yang berkomitmen membangun transportasi di Jakarta, gubernur DKI, luar biasa banyaknya sepuluh tahun ini. Semuanya pepesan kosong dan tidak jalan,” kata SBY ketika membuka Rapat Kerja P3I itu.

“(Di masa mendatang) kita tidak mau dalam master plan hanya komitmen. Kita ingin agreement di atas kertas dengan jumlah yang pasti,” sambung SBY.

Sesaat setelah SBY menyampaikan kekecewaannya itu, banyak kalangan yang membenarkan dan menganggap bahwa pemerintahan daerah di level provinsi, kabupaten dan kota tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan berbagai program pembangunan di daerah mereka, termasuk tidak mampu mengkongkritkan rencana investasi asing yang dibutuhkan untuk melaksanakan pembangunan di daerah.

Anggapan seperti ini memiliki kekurangan yang sangat elementer. Perlu diingat, bahwa negara yang dijalankan oleh pemerintahan pusat merupakan unit analisa terkecil di dalam nature dunia internasional yang diyakini pemikir realis seperti Hans Morgenthau memiliki karakter anarkis yang begitu kuat. Bukan provinsi dan pemerintahannya, bukan kabupaten dan pemerintahannya, juga bukan kota dan pemerintahannya.

Dengan demikian, kegagalan atau setidaknya kendala yang dihadapi pemerintah daerah dalam merealisasikan rencana investasi asing di daerah sebetulnya adalah refleksi atau pantulan dari ketidakpercayaan kalangan bisnis di level internasional terhadap integritas, kapasitas dan kapabiltas pemerintah pusat yang memiliki legitimasi dalam mengelola negara. Atau setidaknya, kalangan bisnis di level internasional tidak yakin bahwa pemerintahan di suatu negara dapat memastikan produk hukum dan perundangan, dan hal-hal lain yang dibutuhkan dalam investasi, seperti keamanan dan stabilitas politik.

Jadi, kalaupun ada yang tertampar oleh pernyataan kecewa SBY itu, seharusnya yang tertampar adalah wajah pemerintah pusat. Karena ini berarti pernyataan kecewa itu memperlihatkan dengan telanjang betapa rendah tingkat kepercayaan dunia internasional dan kalangan bisnisnya terhadap integritas, kapasitas dan kapabilitas pemerintah pusat di negara kita.

Tidak banyak orang yang berharap agar tradisi demokrasi prosedural di Indonesia yang baru kita mulai kurang dari satu dekade lalu terkoreksi sebelum 2014. Namun demikian, berbagai perkembangan yang terjadi belakangan ini, terutama yang dipicu oleh pemberitaan media asing dan pengakuan tidak langsung mengenai ketidakpercayaan pihak asing pada pemerintah Indonesia, mau tidak mau membawa alam pikiran kebanyakan dari kita kepada situasi (yang masih imajinatif) yang sebetulnya selama ini ingin kita hindari.

Namun kalaupun koreksi terhadap tradisi demokrasi prosedural itu tidak dapat dihindarkan, sebisa mungkin kita harus merujuk pada jalan keluar yang ditawarkan konstitusi kita. Ini penting untuk menghindarkan social cost yang terlalu tinggi.

Dalam Pasal 8 UUD disebutkan bahwa ada tiga hal yang berkaitan pergantian presiden dan/atau wakil presiden.

Ayat (1) pasal itu mengatakan: “Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.”

Ayat (2) mengatakan: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”

Sementara ayat (3) mengatakan: “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, samapi berakhir masa jabatannya.”

Dua ayat pertama merupakan hasil amandemen ketiga pada November 2001 dan ayat terakhir merupakan buah dari amandemen keempat pada Agustus 2002. Hanya ayat (1) dan ayat (3) yang menyinggung tentang pergantian presiden. Ayat (1) mengatur tentang pergantian presiden bila hanya presiden yang berhalangan tetap. Sementara ayat (3) mengatur tentang pemilihan presiden dan wakil presiden baru di MPR bila presiden dan wakil presiden yang berkuasa berhalangan tetap.

Bila ketiga ayat itu kita sebut sebagai skenario pergantian kepemimpinan nasional secara konstitusional, maka dari ketiga skenario itu yang untuk sementara paling mungkin adalah skenario ayat (1); pergantian (hanya) presiden.

Skenario ayat (3) terlihat begitu rumit karena dapat membawa konsekuensi berupa perubahan konstelasi politik yang sangat fundamental. Sulit membayangkan partai politik akan dengan rela mengikuti skenario yang bisa jadi menghilangkan porsi kekuasaan yang sedang mereka genggam.

Skenario ayat (3) ini pun semakin sulit diwujudkan mana kala kita menyadari bahwa sampai kini masih tidak terlihat pemusatan dukungan pada hanya salah satu atau sedikit figur alternatif . Sejauh ini masih terlalu banyak figur “capres” sehingga tidak mudah mencapai kesepakatan politik baru di kalangan elit.

Bila skenario ayat (1) yang paling mungkin terjadi, maka adalah Wakil Presiden Boediono yang paling mungkin menggantikan Presiden SBY. Apalagi bila kalangan elit politik sepakat untuk mengganti presiden tanpa menelan biaya politik dan biaya sosial yang begitu besar yang bukan tidak mungkin karena begitu besar mereka sendiripun tidak bisa menanggungnya.

Apa yang kira-kira terjadi bila Boediono menjadi presiden?

Hal itu akan kita bahas pada kesempatan berikut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s