Menunggu Janji SBY, Menunggu Vonis untuk Boediono dan Sri Mulyani Cs

Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah telah dijatuhui hukuman penjara selama satu tahun delapan bulan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, politisi mantan anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terbukti menyalahgunakan kewenangannya dalam proyek pengadaan mesin jahit, sarung dan daging sapi impor. Setelah dihitung-hitung oleh Jaksa Penuntut Umum, criminal policy yang dilakukan Bachtiar ini merugikan negara sebesar Rp35,7 miliar.

Dari sudut pandang praktik hukum, vonis yang dijatuhkan untuk Bachtiar Chamsyah ini adalah yurisprudensi yang dapat digunakan untuk mengadili kebijakan-kebijakan pejabat negara yang berdimensi kriminal dan merugikan publik serta negara.

Yurisprudensi ini, sebut Sekretaris Jenderal Asosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI), Sasmito Hadinagoro, dapat digunakan untuk menyeret pejabat-pejabat Kementerian Keuangan dan Direktorat Pajak yang patut diduga mengeluarkan kebijakan berdimensi kriminal.

“Jelas ini (vonis untuk Bachtiar) adalah yurisprudensi bahwa criminal policy dapat divonis masuk penjara,” ujar Sasmito

Dia lantas mempertanyakan criminal policy yang melibatkan Boediono, baik ketika yang bersangkutan menjadi Menteri Keuangan maupun ketika menjadi Gubernur BI. Pun criminal policy Sri Mulyani ketika menjadi Menteri Keuangan. Juga pejabat-pejabat lain di lingkungan keuangan dan perpajakan yang patut diduga melakukan hal yang sama.

Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu setidaknya dalam setahun belakangan ini ulet mengkampanyekan pembersihan Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak dari praktik mafia.

“Saya yakin, Presiden SBY pasti akan adil dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Beliau sebagai kepala negara adalah seorang konstitusionalis yang patuh hukum. Jadi, mari kita tunggu bersama-sama bukti dari keinginan Presiden menyelesaikan big fish, kasus besar, mafia pajak,” ujar Sasmito lagi.

Wacana mengenai criminal policy merebak dalam setahun belakangan. Secara sederhana, penulis mengartikan criminal policy sebagai kejahatan yang dilakukan oleh pejabat dengan menggunakan piranti kebijakan pemerintah dan/atau negara. Kejahatan model ini pantas dipandang jauh lebih berbahaya karena tidak kasat mata. Namun demikian kerusakan yang ditimbulkannya amat luar biasa.

Banyak pengamat dan pemerhati menilai criminal policy merupakan sejahat-jahatnya kejahatan, karena dapat membuat sebuah kejahatan yang dilakukan oleh orang perorang atau sekelompok orang yang berkuasa, misalnya untuk memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain, menjadi tidak tampak seperti kejahatan. Sebaliknya, kebijakan yang berdimensi kriminal itu dipandang sebagai hal yang biasa-biasa saja, atau bahkan sebagai sesuatu yang sudah seharusnya.

Dana talangan Bank Century, yang sudah hampir dua tahun menghiasi pembicaraan publik, merupakan salah satu kasus yang patut diduga lahir dari model kebijakan seperti ini. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menemukan unsur kriminal berupa pelanggaran aturan hukum di balik penggelontorannya. DPR pun begitu. Bulan Maret tahun lalu DPR menyatakan bahwa danatalangan untuk Bank Century, baik yang diberikan Gubernur BI ketika itu, Boediono, mauapun yang diberikan Ketua KSSK yang juga Menkeu ketika itu, Sri Mulyani, menyalahi aturan hukum dan harus ditindaklanjuti secara hukum pula.

Tetapi sampai sekarang upaya hukum untuk membongkar kasus itu belum memperlihatkan hasil yang memuaskan. Beginilah bahayanya kebijakan berdimensi kriminal: ia mampu membuat banyak orang, bahkan penegak hukum, tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagian karena merasa kebijakan yang berdimensi kriminal itu sebagai sesuatu yang sudah semestinya. Sebagian lagi karena tak berani mengambil risiko yang harus ditanggung bila berani mengungkapkannya.

Bulan Desember tahun lalu, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M. Jasin, mengatakan bahwa institusinya, yang diharap publik dapat berbuat banyak, apa boleh buat, belum bisa menemukan pelanggaran aturan dan hukum juga kewenangan dalam megaskandal dana talangan Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

Di mata KPK, demikian Jasin, keputusan Boediono mengucurkan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Bank Century, setelah terlebih dahulu mengubah Peraturan BI mengenai batas minimal rasio kecukupan modal (CAR), sudah sesuai dengan tugas yang diemban BI untuk menyelamatkan bank, yang dalam keadaan sakit. Jasin membandingkannya dengan kejadian di tahun 1997-1998.

KPK mengabaikan fakta bahwa FPJP itu diberikan setelah Boediono dengan sedemikian rupa mengubah peraturan BI yang patut diduga bertujuan untuk menyelematkan bank yang punya track record tak bagus itu.

Pada 30 Oktober 2008, Bank Century mengajukan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp 1 triliun untuk menyelamatkan kecukupan modal bank itu. Permintaan ini diulangi Bank Century pada tanggal 3 November 2008.

Kala itu menurut analisis BI, Capital Adequacy Ratio (CAR) Bank Century hanya sebesar positif 2,35 persen (per 30 September 2008). Masih jauh di bawah CAR minimal untuk mendapatkan FPJP seperti yang diatur dalam Peraturan BI 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober, yakni sebesar positif 8 persen.

Dalam investigasi yang dilakukan BPK setahun kemudian ditemukan fakta bahwa Bank Century adalah satu-satunya bank yang memiliki CAR di bawah 8 persen pada kurun waktu itu. Adapun bank-bank yang lain memiliki CAR antara 10,39 persen sampai yang tertinggi adalah 476,34 persen. Dari fakta ini kita bisa melihat bahwa bank Century mendapatkan perlakuan super-istimewa dari BI (baca: Boediono).

Dalam laporan investigasi BPK juga disebutkan bahwa pada tanggal 14 November 2008 BI mengubah persyaratan untuk mendapatkan FPJP hanya menjadi “positif” saja dalam PBI 10/30/PBI/2008.

Peraturan BI inilah yang kemudian dimanfaatkan Bank Century untuk mengajukan permohonan FPJP. Padahal, pada tanggal 31 Oktober 2008, atau dua minggu sebelum PBI itu diterbikan, CAR Bank Century terjun bebas dan mendarat di angka negatif 3,53 persen.

BPK menemukan fakta bahwa dengan perubahan ketentuan tersebut dan dengan menggunakan posisi CAR per 30 September 2008 sebesar positif 2,35 persen, BI menyetujui pemberian FPJP kepada Bank Century sebesar Rp 502,07 miliar pada tanggal 14 November 2008 yang dicairkan pada hari yang sama pukul 20.43 WIB sebesar Rp 356,81 miliar dan tanggal 17 November 2008 sebesar Rp 145,26 miliar.

Tidak sampai di situ, pada 18 November 2008 Bank Century mengajukan penambahan FPJP sebesar 319,26 miliar. Dari angka itu, di hari yang sama BI mencairkan Rp 187,32 miliar. Dengan demikian, sampai tanggal itu, BI telah mengucurkan FPJP senilai Rp 689 miliar untuk Bank Century walaupun tidak memenuhi syarat.

Pun dengan demikian, patut diduga perubahan persyaratan CAR dalam PBI tersebut dilakukan untuk merekayasa agar Bank Century dapat memperoleh dana talangan FPJP.

Selain dalam megaskandal Bank Century ini, Boediono juga pernah melakukan hal senada ketika menghapus pajak Bank Mandiri yang akan go public di tahun 2003 lalu. Ketika itu Boediono adalah Menteri Keuangan.

Pada 14 Mei 2003, Boediono menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 211/KMK.03/2003. Keputusan Boediono itu mengubah Keputusan Menteri Keuangan nomor 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha yang diterbitkan Menteri Keuangan sebelumnya, Bambang Subianto, pada 9 September 1998.

Di dalam keputusannya, Boediono menyisipkan Pasal 4A untuk “melengkapi” Pasal 4 di dalam keputusan yang diterbitkan Bambang Subianto lima tahun sebelumnya.

Di dalam Pasal 4 Keputusan Menkeu nomor 422/KMK.04/1998 disebutkan bahwa untuk dapat melakukan penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha dengan menggunakan nilai buku, Wajib Pajak wajib (a) melunasi seluruh utang pajak dari tiap badan usaha yang terkait; (b) tidak boleh mengalihkan sisa kerugian dari badan usaha yang lama, apabila sebelum dilakukan penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha ternyata Wajib Pajak yang terkait masih mempunyai sisa kerugian yang belum dikompensasikan; dan (c) mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Karena terganjal oleh pasal ini, maka pada Desember 2002 Bank Mandiri yang ketika itu tengah bersiap-siap go public mengajukan keberatan ke Pengadilan Pajak dan sempat menyetor Rp 1,1 triliun pada tanggal 31 Desember 2002 sebagai syarat keberatan. Masih meminjam istilah Sasmito, yang terjadi kemudian adalah rekayasa sistemik dari segi administrasi perpajakan sehingga akhirnya kewajiban pajak Bank Mandiri senilai Rp 2,2 triliun dihapuskan setelah Boediono menambahkan pasal 4A dalam Keputusan Menteri Keuangan 211/KMK.03/2003.

Pasal sisipan itu berbunyi:

“Dalam rangka penawaran umum perdana (Initial Public Offering) Wajib Pajak yang telah menerima pengalihan harta dengan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha tanpa melakukan revaluasi aktiva tetap, dapat menerima pengalihan kerugian fiskal dari Wajib Pajak yang melakukan pengalihan harta dan melakukan kompensasi kerugian fiskal sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan yang berlaku, setelah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dan melakukan penilaian kembali atas seluruh aktiva tetap perusahaan dari Wajib Pajak yang pengalihan harta dengan harga pasar yang berlaku pada waktu penggabungan atau peleburan usaha dilakukan.”

Yang juga sangat mengherankan, Keputusan Menteri Keuangan Boediono yang baru diterbitkan pada bulan Mei 2003 ternyata bisa digunakan untuk meloloskan kasus pajak bank Mandiri yang telah terjadi beberapa bulan sebelumnya. Padahal jelas-jelas di dalam Keputusan Menkeu 211/KMK.03/2003 disebutkan bahwa “Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.”

Menuliskan kembali kasus yang melibatkan Boediono ini diharapkan dapat memberikan, maaf, semacam panduan bagi KPK untuk mendekati megaskandal dana talangan Bank Century ini dari perspektif criminal policy.

Sejumlah kasus juga melilit Sri Mulyani. Dan sebetulnya, kasus-kasus itu pun sudah sering disampaikan oleh banyak kalangan dalam banyak kesempatan. Tetapi sampai sekarang, seperti kasus yang melilit Boedino, kasus yang melilit Sri Mulyani itu pun dibiarkan menguap. Bahkan Sri Mulyani dibiarkan melenggang ke Bank Dunia tahun lalu.

Keputusan memberikan bail out kepada Bank Century diambil Sri Mulyani dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada rapat yang digelar dinihari 21 November 2008. Usul agar KSSK mem-bail out Bank Century berasal dari Boediono.

Sepanjang pengusutan di Pansus Centurygate DPR, Sri Mulyani sempat memainkan “jurus pajak” untuk menekan lawan-lawan politiknya di DPR dan partai politik. Sepintas “jurus pajak” yang dimainkan Sri Mulyani itu terlihat positif. Namun bila dilihat dan diperhatikan sekali lagi dengan seksama, maka jelaslah bagi publik, atau sementara publik, bahwa jurus itu dimainkan sekadar untuk menghentikan upaya membongkar skandal Bank Century.

Banyak pihak yang meyakini bahwa Sri Mulyani tidak bersungguh-sungguh hendak membongkar kasus pajak lawan-lawannya. Keyakinan ini didasarkan pada beberapa kejadian yang memperlihatkan komitmen Sri Mulyani yang tidak begitu kuat dalam mengusut kasus pajak, terutama yang berkaitan dengan pengusaha kakap.

Setidaknya ada tiga kasus yang menarik untuk diangkat kembali dalam tulisan ini. Pertama adalah kasus yang melibatkan pengusaha yang juga dekat dengan Presiden SBY, Siti Hartati Murdaya. Pada akhir Maret 2007 petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta menangkap kontainer sepatu milik Central Cipta Murdaya (CCM), salah satu prusahaan Hartati Murdaya. Sang pengusaha sempat mendatangi Dirjen Bea Cukai Anwar Suprijadi.

Kepada sang Dirjen ia menjelaskan bahwa kontainer itu keluar karena ada permainan di tingkat bawah yang tidak diketahui pihak manajemen perusahaannya. Tetapi sang Dirjen tak mempedulikan penjelasan itu, dan tetap memproses penyelundupan ini.

Tak mau kalah, Hartati Murdaya melayangkan surat kepada atasan Anwar, Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sejak itu, kasus penyelundupan sepatu milik Hartati Murdaya ini tak jelas lagi juntrungannya.

Kedua adalah kasus pajak PT Asian Agri milik Sukanto Tanoto. Adalah mantan group financial controller Asian Agri, Vincentius Amin Sutanto, yang melaporkan kasus ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada akhir 2006. Di awal 2007, Ditjen Pajak mengambil alih kasus ini dan memperkirakan kerugiaan negara sebesar Rp 1,4 triliun. Tetapi sampai sekarang, kasus pajak PT Asian Agri ini pun tidak jelas kabar berita dan nasibnya.

Kasus pajak berikutnya yang ikut mengelilingi Sri Mulyani adalah kasus pajak PT Ramayana Lestari Sentosa sebesar Rp 7,99 miliar. Kasus yang terjadi di awal 2007 ini ini telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung dan dinyatakan P21 alias lengkap dan siap dilimpahkan ke pengadilan.

Namun atas permintaan Sri Mulyani, Jaksa Agung mementahkan kembali kasus ini. Sri Mulyani beralasan, toh Komisaris Utama Ramayana Lestari Sentosa, Paulus Tumewu yang merupakan adik Eddy Tanzil, akhirnya membayar tunggakan pajak berikut denda.

Demikianlah catatan mengenai criminal policy dan yurisprudensi yang memperlihatkan kepada kita semua bahwa pejabat-pejabat yang terlibat di baliknya dapat diadili. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Tabik.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s