Mengenang Malam Jahanam (12): ABRI

Tulisan ini adalah karya Harsutejo, dimuat atas izin yang diberikan si penulis kepada saya, dan karenanya saya berterima kasih. Pemuatan tulisan ini untuk menyambut peringatan peristiwa G30S yang telah mengubah secara fundamental jalan sejarah negeri ini. Kalau boleh, saya ingin mendedikasikan pemuatan tulisan ini kepada semua korban di pihak manapun dan keluarga korban peristiwa keji itu dan rangkaian perisiwa keji dengan efek horor yang tak terperikan yang terjadi berikutnya.

Oleh: Harsutejo

PERANG kemerdekaan sama sekali bukan monopoli ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), perang itu dilakukan seluruh rakyat, sebagian di antaranya tergabung dalam laskar rakyat bersenjata seperti PRI, BPRI, Barisan Banteng, Hisbullah, Pesindo dsb. ABRI dalam sejarahnya merupakan tentara yang dibentuk dari para bekas Peta, Heiho dan juga sejumlah perwira KNIL yang berpihak pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Sebenarnyalah tentara negeri ini tak dapat dipisahkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari berbagai serangan musuh berupa agresi Belanda dan campurtangan AS dalam pemberontakan PRRI dan Permesta. Perang gerilya hanya dapat dilakukan oleh dukungan rakyat tani di pedesaan yang memberikan perlindungan dan pasokan bahan makan serta bantuan yang lain. Bersama itu pula terdapat dukungan kaum buruh dan kaum pencinta Republik di perkotaan dan daerah pendudukan musuh. Tanpa dukungan kaum tani, tidak akan ada perang gerilya. Di samping itu ada bagian yang melakukan perjuangan diplomasi.

Sejarah telah dinodai oleh rezim Orde Baru di sepanjang kekuasaannya yang telah membuat ABRI sebagai alat kekuasaan dengan membangun diktator militer. ABRI khususnya AD. Sejak kudeta main-main G30S di bawah Letkol Untung pada 1 Oktober 1965 yang diikuti kudeta sebenarnya (yang biasa disebut merangkak) Jenderal Suharto, selama tiga dekade rezim Orba Suharto telah menguasai segala-galanya, seluruh aspek kehidupan bangsa ini dikontrol oleh ABRI, dari Presiden RI sampai Ketua RT, sampai-sampai seorang pakar menamai ABRI sebagai partai bersenjata. Tentara pun ikut bergerak dalam bidang bisnis. Bagaimana mungkin institusi yang diberi wewenang memegang senjata untuk pertahanan negeri ini juga melakukan bisnis. Sudah menjadi rahasia umum pula bahwa oknum-oknum ABRI telah dipergunakan menjadi deking berbagai macam bisnis melanggar hukum, bisnis gelap, bisnis terang setengah gelap yang berhubungan dengan perjudian, pelacuran, senjata gelap, penyelundupan dsb.

Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Dephan, Susilo Supanji dalam ceramahnya di Yogya pada 8 Februari 2006 menyatakan ancaman nonmiliter merupakan ancaman terbesar dalam masalah keamanan dan pertahanan di Indonesia selama ini. Ancaman itu berupa penyebaran ideologi dan politik yang tidak sesuai dengan jiwa NKRI, ekonomi, budaya global, hingga kejahatan internasional seperti terorisme, imigran gelap, narkotika, dan pencurian kekayaan alam. Petinggi ini sama sekali tidak menyebut tentang penyakit kanker berupa korupsi termasuk korupsi transnasional yang telah membuat bangkrut bangsa ini, membuat negeri ini berada di bibir jurang kebangkrutan.

Selama rezim Orba ABRI telah disalahgunakan sebagai alat kekuasaan rezim yang mengontrol seluruh aspek kehidupan rakyat dan bangsa ini, nama ABRI telah dilumuri segala hal buruk yang berhubungan dengan kekuasaan yang sewenang-wenang dan segala macam pelanggaran HAM. Sejak reformasi nama baik itu hendak diperbaiki dengan memulihkan nama TNI (Tentara Nasional Indonesia). Tentu saja penggantian nama tidaklah serta merta dapat mengubah segalanya yang buruk.

Menurut Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, “Secara kualitatif profesionalisme TNI (terutama AD) sudah lama mengalami penurunan akibat terlalu lamanya TNI tercebur dalam kolam politik praktis hingga menumpulkan profesionalisme, menggerus keterampilan militer, serta menggerogoti karakter keprajuritan yang sejati”. Angkatan bersenjata yang ideal yang bernama TNI tentulah merupakan tentara rakyat yang selalu membela kepentingan rakyat banyak. TNI seharusnyalah juga merupakan tentara nasional yang selalu mengacu pada kepentingan nasional Republik Indonesia. Di samping itu TNI juga menjadi tentara yang profesional dalam pengertian memiliki kemampuan dan keterampilan teknik yang prima dalam menjaga keamanan dan keutuhan serta kedaulatan RI, terus-menerus siap dan meningkatkan kemampuan dirinya dengan dukungan seluruh rakyat. Sementara itu Presiden SBY menuntut agar TNI netral dan bebas dari politik praktis, tidak bermain-main dengan politik untuk menyelamatkan kesatuan tentara.

Tentu saja semuanya itu berhubungan dengan anggaran yang layak serta kesejahteraan yang layak pula bagi seluruh prajurit. Jika kehidupan prajurit jauh dari sejahtera maka tak mungkin menjadi tentara profesional. Jika tentara menyakiti hati rakyat maka tak mungkin mendapatkan dukungan rakyat. Keseriusan TNI untuk tidak terjun ke politik praktis serta menyerahkan seluruh urusan bisnis ke tangan negara, akan menjadi tolok ukur kesungguhan yang sebenarnya. Akan tetapi kenyataan di lapangan sering mencederai proses reformasi dan konsolidasi di tubuh TNI dan Polri. Menurut Kusnanto Anggoro dari CSIS, reformasi TNI selama ini (sampai 2007) masih sebatas reformasi internal yang dilakukan dan ditentukan sendiri oleh TNI dan bukan oleh otoritas sipil yang terpilih berdasarkan pemilihan demokratis. (Petikan dari naskah belum terbit).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s