SBY, 2007 Last Chance

Rakyat Merdeka, 22 Maret 2007

Tahun 2007 adalah last chance atau kesempatan terakhir bagi Presiden SBY untuk menggerakkan sektor ril. Bila sektor ril bergerak, yang pada gilirannya akan mengurangi jumlah pengangguran dan penduduk miskin di negara ini. Kalau SBY tak menggunakan kesempatan yang tersedia di tahun ini, jangan harap kondisi negara akan membaik.

Peringatan itu disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) MS Hidayat saat mengunjungi redaksi Rakyat Merdeka Group di Graha Pena, Jakarta Selatan, kemarin sore. Hidayat tidak datang sendirian. Dia didampingi oleh empat Wakil Ketua Umum Kadin, yakni Rahmat Gobel Thomas Dharmawan, Agusman Effendi dan K. Suardhana L.

Pada dua tahun pertama pemerintahannya, menurut Hidayat, SBY telah berhasil memantapkan indikator makro ekonomi. Namun ternyata tidak ada relasi antara sektor makro ekonomi dengan sektor mikro ekonomi. Lapangan kerja tidak bertambah, dan akibatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin cenderung meningkat.

Menurut dia, seharusnya anggaran belanja barang dan modal pemerintah sebesar Rp 140 triliun di APBN dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor riil. Tetapi kenyataannya, daya serap anggaran pemerintah sangat minim. “Baru enam persen yang terserap,” ujarnya.

Keadaan ini dipicu oleh sikap ekstra hati-hati pimpinan proyek dalam menggunakan anggaran karena tidak mau terjerat kasus korupsi. Namun dampak dari sikap itu membuat berbagai program pemerintah yang semestinya dapat menyerap banyak tenaga kerja tidak berjalan.

Di sisi lain dunia perbankan juga ekstra waspada dalam mengucurkan kredit bagi pengusaha, karena khawatir kredit tersebut akan dicap macet oleh aparat penegak hukum. Nah, kalau aparat hukum sudah memberi stempel macet pada sebuah skema kredit yang dikucurkan perbankan, dapat dipastikan pejabat bank yang terkait dengan kebijakan itu juga akan dijerat dengan tuduhan korupsi.

”Padahal menurut UU hanya Bank Indonesia yang dapat menentukan apakah sebuah kredit dapat dinyatakan macet atau tidak. Dan kalaupun macet, perlu diselidiki lagi apa penyebabnya. Apakah karena abuse of power, atau karena risiko usaha,” kata dia sambil menambahkan akhirnya dunia perbankan memilih untuk menyimpan dana publik yang mereka serap ke BI dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Investor asing juga ngeri melihat ketidakpastian hukum yang terjadi di negara ini. Walaupun memiliki visibilitas yang bagus, namun investor dapat membatalkan niatnya menanamkan modal di Indonesia karena persoalan hukum yang tumpang tindih.

Selain hal itu, masih menurut Hidayat, birokrasi di tanah air juga ikut menambah runyam prsoalan. ”Kalau SBY mau, JK mau, menteri mau, tapi birokrasi tidak mau, tetap saja program pemerintah tak dapat jalan sesuai yang diharapkan,” ujar Hidayat.

Kata Hidayat dia pernah menyampaikan pendapat kepada SB agar birokrasi sungguh-sungguh direformasi. Saat itu, SBY berkata: leave it to me atau serahkan persoalan itu kepada saya. ”Jadi saya serahkan hal itu (reformasi birokrasi) kepada SBY.

Harus Reshuffle
Pada bagian lain Hidayat juga menyinggung tentang wacana reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Kata dia, SBY harus mengocok ulang susunan menteri-menterinya. ”Di tengah berbagai isu fundamental tadi, wacana reshuffle menguat. Karena publik sudah membicarakannya dan itu telah menjadi tuntutan rakyat.”

Tetapi, dia mengingatkan, SBY harus ekstra hati-hati me-reshuffle KIB. Kalau sampai salah pilih, maka reshuffle itu akan jadi back fire yang menghantam dirinya sendiri.

Hidayat juga mengatakan, di atas semua kritik dan saran yang disampaikannya itu, dia dan Kadin akan tetap mendukung SBY hingga 2009. ”Saya tidak ingin negara ini jadi Banana Republic. Lihat saja, dalam enam tahun terakhir kita gonta ganti presiden empat kali. Dan itu tidak sehat, karena akibatnya program pembangunan jadi terbengkalai,” ujar dia.

Banana Republic yang dimaksudkan Hidayat adalah terminologi yang diberikan kepada sebuah negara yang secara politik tidak stabil, dan dipimpin secara bergantian oleh kelompok-kelompok kecil yang menetapkan diri sendiri sebagai penguasa.

Hidayat juga memberikan pengharagaan terhadap kemauan SBY menyaksikan penandatanganan 40 kontrak di bidang migas yang ditandatangani di Subang kemarin pagi. Dua bulan lagi, sambung dia, SBY akan menyaksikan penandatanganan kontrak kontrak kerja di bidang pertanian. ”Ini sinyal bagus bila pemerintah sudah berani mengambil langkah yang business friendly,” demikian Hidayat.

Published by

TeguhTimur

Born in Medan, lives in Jakarta, loves Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s