JPU Bacakan Jawaban terhadap Eksepsi di PN Jaksel

Rabu, 13 September 2006, 10:36:30 WIB

Laporan: Tri Soekarno Agung

Jakarta, Rakyat Merdeka. Persidangan kasus pemuatan gambar yang dianggap sebagai Nabi Muhammad dengan terdakwa Pemimpin Redaksi Situs Berita Rakyat Merdeka Teguh Santosa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu pagi ini (13/9) pukul 10.00 WIB.

Sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Wahyono hari ini mengagendakan pembacaan jawaban jaksa penuntut umum terhadap eksepsi terdakwa.

Dalam sidang sebelumnya dengan agenda pembacaan eksepsi, Teguh menegaskan kembali bahwa gambar yang dimuat di Situs Berita Rakyat Merdeka pada 3 Februari 2006 sama sekali tidak bermaksud sebagai penistaan agama.

Dari 12 gambar yang dibuat media Denmark Jylland Posten, Teguh menilai ada satu gambar yang paling memenuhi unsur penghinaan, yang tidak hanya melecehkan Nabi Muhammad akan tetapi juga menistakan umat Islam yang diilustrasikan sarat kekerasan dan terorisme.

“Gambar itulah yang kemudian dipilih untuk dimuat. Tentunya, dengan pengeditan dan menghilangkan bagian tertentu dari gambar sebenarnya. Kami memberi blok warna merah menutup mata untuk menghilangkan kesan vulgar terhadap gambar tersebut,” jelasnya.

Setelah diperiksan unit cyber crime Polda Metro Jaya, Teguh kemudian mengkonsultasikan hal tersebut kepada Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan meminta agar AJI menggelar sidang majelis etik untuk mengevaluasi apakah pemuatan gambar itu masih dalam wilayah jurnalistik atau tidak.

Menurut Teguh, sidang etik AJI tersebut digelar seminggu kemudian dengan dihadiri tokoh pers Atmakusumah Astraadmaja, Abdullah Alamudi serta Stenly. Sidang memutuskan, tidak ada pelanggaran etika dan metode kerja jurnalistik.

Selanjutnya, Teguh juga mengkonsultasikan dengan tokoh-tokoh agama, seperti Din Syamsuddin (Ketua Umum PP Muhammadiyah), Ketua FPI Habib Rizieq serta Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Ustad Abu Bakar Ba’asyir. Secara prinsip, mereka menyatakan tidak ada unsur penghinaan dalam kasus pemuatan gambar tersebut.

Sementara itu, Tim Advokat Pembela Jurnalis yang mendampingi persidangan Teguh menyebutkan, unsur yang didakwakan jaksa dalam pasal 156a huruf a KUHP dianggap tidak terpenuhi.

Dalam pasal dakwaan itu disebutkan, penodaan agama baru dapat dibawa ke pengadilan apabila ada himbauan dan peringatan dari pejabat negara seperti Mendagri, Menteri Agama, Jaksa Agung, serta Presiden diabaikan. Namun dalam kasus yang didakwakan terhadap Teguh sama sekali tidak ada himbauan tersebut.

Karena itu, pemahaanan jaksa dalam dunia cyber tidak cukup memadai sehingga dakwaan itu lemah dan kabur.

Kepada majelis hakim, Tim Advokat Pembela Jurnalis meminta agar memperhatikan kasasi MA dalam kasus Bambang Harimurti bulan Februari 2006 lalu, yaitu semua persoalan jurnalistik haruslah diselesaikan dengan UU Pers.

Published by

TeguhTimur

Born in Medan, lives in Jakarta, loves Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s