Empat Media Harus Memuat Klarifikasi, Hanya RM yang Selamat

DEWAN Pers memberi sanksi kepada empat dari lima media massa yang dinilai melanggar asas praduga tak bersalah dengan memuat klarifikasi dari Laksamana Sukardi. Sanksi tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal di akhir rapat pleno tripartit yang dipimpinnya di Gedung Dewan Pers Jl Kebon Sirih, Jakpus, Jumat (15/10).

Inti rapat pleno yang digelar 10.00-12.00 itu adalah mendengarkan hasil rekomendasi Dewan Pers, lembaga yang berwenang menjadi mediator publik yang merasa dirugikan oleh pers. Sebelum rekomendasi, dibacakan 13 halaman pernyataan penilaian dan rekomendasi Dewan Pers Nomor 26/PPR/DP/IX/2004 tentang Pengaduan Ir Laksamana Sukardi. Pembacaan dilakukan secara bergantian.

Seluruh pengurus Dewan Pers hadir, yaitu Wakil Ketua RH Siregar, anggota Sutomo Parasto, Uni Lubis, Amir E.Siregar, Sulastomo, Hinca Panjaitan, Santoso, dan Leo Batubara. “Selain Rakyat Merdeka, yakni majalah Trust, harian Indopos, harian Reporter, dan harian Nusa untuk memberikan hak jawab kepada Ir Laksamana Sukardi guna melakukan klarifikasi atas kesalahan yang telah dinilai dan telah dinyatakan oleh Dewan Pers,” kata Ichlasul.

Judul klarifikasi yang direkomendasikan Dewan Pers adalah “Ir Laksamana Sukardi Menjawab” dengan jumlah oplah yang sama dan font yang minimal sama. Bentuknya interview yang substansinya tidak boleh dikurangi dan didahului pernyataan penyesalan serta permintaan maaf kepada Laksama Sukardi dan para pembaca.

Laksamana Sukardi diminta untuk menyediakan waktu yang cukup guna klarifikasi atas kesalahan-kesalahan yang sudah dinyatakan. Dewan Pers juga merekomendasikan kepada penanggung jawab majalah Trust, harian Nusa, harian Reporter, dan harian Indopos untuk selalu mengingatkan wartawan-wartawannya tetap mematuhi etika jurnalistik dalam menjalankan karya jurnalistik.

Dalam rekomendasi Dewan Pers, hanya Rakyat Merdeka yang tidak melanggar asas praduga tak bersalah. “Dari lima media yang dilaporkan Laks, hanya Rakyat Merdeka yang tidak melanggar asas praduga tak bersalah. Alasannya, Rakyat Merdeka tidak menyebarkan rumor, tapi menjawab rumor dengan menggunakan narasumber yang tepat,” ujar Ichlasul.

Atas sanksi tersebut, Pemimpin Redaksi Nusa Bambang Hariawan menyatakan, pihaknya menerima putusan Dewan Pers dengan berbagai catatan. “Kami menerima dengan berbagai catatan, di antaranya masalah pemberitaan kami yang sudah cover both side dan tidak membuat opini. Namun ternyata itu tidak dipertimbangkan oleh Dewan Pers. Malah Dewan Pers menyimpulkan bahwa berita kami adalah gabungan antara opini dan fakta,” kata Bambang.

Menurut Dewan Pers, bila sanksi tidak dijalankan akan dikenai denda Rp 500 juta. ”Tapi itu harus tetap dibuktikan oleh pengadilan. Karena itu, kasus ini bisa saja diajukan ke pengadilan,” kata Ichlasul Amal.

Anggota Dewan Pers Hinca IP Panjaitan menyatakan, bila Laksamana Sukardi kecewa atas putusan lembaganya, tidak bisa membawa temuan Dewan Pers ke pengadilan. “Dalam salah satu pasal (putusannya) disebutkan bahwa putusan Dewan Pers tidak dapat dijadikan bukti awal ke pengadilan,” kata pria yang berprofesi sebagai pengacara ini.

Hinca menuturkan, dalam penyelesaian kasus Laksamana dengan lima media massa, sengaja tidak dibuat format negosiasi antara pihak yang bersengketa. Alasannya, kasus itu sederhana saja yang bisa diputus cepat.

Kubu Laksamana Sukardi menghargai putusan Dewan Pers. “Kami menghargai rekomendasi Dewan Pers bahwa kaburnya dan korupsi yang dituduhkan Laksamana tidak benar,” tandas pengacara Laks, Juniver Girsang, usai mendengarkan hasil rekomendasi Dewan Pers di Gedung Dewan Pers Jl Kebon Sirih, Jakpus.

Dia menegaskan, dari awal Laksamana tidak ada niat untuk menuntut lebih lanjut karena hanya untuk memastikan bahwa benar media massa ini melanggar kode etik. “Belum ada kepastian melanjutkan ke pengadilan atau tidak,” kata Juniver.

Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal menyatakan, kerugian yang dituntut oleh Laks dalam bentuk uang Rp 100 miliar dan pidana denda Rp 500 juta dan kerugian imateril Rp 100 miliar, bukan wewenang lembaganya untuk memberikan pernyataan penilaian.

Sebagaimana diketahui, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Laksamana Sukardi, Kamis (7/10), mengadukan lima media tersebut ke Kantor Dewan Pers. Laporan tersebut terkait dengan pemberitaan yang dianggap merugikan Laksamana. (dtc-83t)

Lima Media Itu….

Majalah Trust edisi 52 tahun 2 tanggal 27 September-3 Oktober 2004 halaman 76-77 berjudul ”Laksamana, Kenapa Harus Kabur?”. Sampul depan bergambar dan berjudul heboh ”Laksamana Kabur.”

Harian Nusa edisi Jumat 24 September 2004 Nomor 341 tahun ke-10 dengan judul ”Laks Diisukan Kabur Ke Luar Negeri”.

Harian Reporter edisi 238/Tahun I tanggal 28 September 2004 berjudul ”Laks Pantas Ditangkap.”

Harian Indopos edisi Selasa, 28 September 2004 berjudul ”Laks Batalkan Jual BNI” dan dengan judul ”Sekar Telepon Minta SBY Cekal Laks.”

Harian Rakyat Merdeka edisi Jumat 24 September 2004 berjudul ”Dikhawatirkan Kabur Ke Luar Negeri, Jaksa Agung Diminta Mencekal Laksamana.”

Dikutip dari Suara Merdeka

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s