Mencari Wakil Presiden

Masih menyoal lembaga kepresidenan. Dan, masih berhubungan dengan memorandum II yang akan berujung di Sidang Istimewa dalam hitungan minggu.

Kali ini pertanyaan penting yang harus dipikirkan adalah, bagaimana nasib kursi wakil presiden pasca kejatuhan Gus Dur? Perlukan diisi, atau dibiarkan kosong?

Konstruksi konstitusi kita menyebutkan jika karena sebab tertentu presiden tidak dapat melanjutkan tugasnya, maka wakil presiden akan menggantikan posisinya. Konstitusi tidak menyebutkan lebih lanjut, apakah kursi yang ditinggalkan wakil presiden yang menggantikan posisi presiden itu harus diisi, atau dibiarkan kosong sampai masa kepresidenan berakhir. Bagaimana baiknya?

Begini logika menghitung urgensitas wakil presiden pasca Gus Dur. Tidak bisa dipungkiri, selain skandal keuangan Bruneigate dan Buloggate, bayang-bayang keruntuhan karir politik Gus Dur juga disulut oleh ketidakmampuan kabinet menjawab tantangan reformasi.

Ini artinya, Megawati yang nota bene bagian dari kabinet gagal itu, menghadapi masalah yang sama berat dengan masalah yang dihadapi Gus Dur. Pemerintahan Megawati bukan pemerintahan baru yang dihasilkan pemilu. Melainkan, kelanjutan pemerintahan yang dihasilkan dalam kompromi politik tahun 1999.

Terapi politik Megawati sangat menentukan keberhasilan pemerintahan ini. Itu pasti. Dengan kualitas dan kuantitas masalah yang relatif sama seperti itu, apakah Megawati dapat bertahan (baca: menjawab tantangan reformasi), atau sebaliknya, tergilas dalam hitungan bulan pula?

Dari kacamata ini, mengisi kursi wakil presiden pasca Gus Dur tampaknya menjadi kewajiban. Tanpa itu, mustahil Megawati bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik.

Tapi, pagi-pagi Megawati konon memasang syarat. Sahibul hikayat mengatakan apabila harus naik menggantikan Gus Dur, Megawati tidak ingin dirinya didampingi wakil presiden. Tidak hanya itu, Megawati juga meminta agar ST dihapuskan. Lho, kok?

Sekarang, melirik kursi wakil presiden pasca Gus Dur dari sudut pandang sebaliknya. Ada euphoria politik yang terlihat jelas. Sekecil apapun lahan kosong di depan mata, semua aktor politik ngotot-ngototan memperebutkannya. Apalagi kursi RI-2. Semua aktor politik dpat dipastikan ngiler melihatnya.

Harga kursi ini sangat mahal. Tapi barang mahal, biasanya selalu bagus. Tidak usah heran kalau segala daya upaya akan dikerahkan untuk memperolehnya. Proses mengisi kursi empuk inilah yang potensial menciptakan konflik baru.

Dua hari lalu (2/5) Ketua DPR Akbar Tandjung mengatakan berkembang usulan di kalangan pimpinan fraksi untuk mencarikan wakil presiden bagi Megawati nanti. Dua nama disebut-sebut dalam pertemuan itu. Pertama, Salahudin Wahid atau Gus Solah, bekas Ketua Partai Kebangkitan Umat (PKU) yang juga adik Gus Dur. Kedua, Nurcholis Madjid atau Cak Nur, cendekiawan Islam paling berpengaruh saat ini.

Tapi beberapa jam kemudian pernyataan Akbar ini dimentahkan begitu saja oleh Cak Nur. Nggak perlu wakil presiden. Supaya tidak ada konflik, kata Cak Nur. Berikut laporan Teguh Santosa dari kawasan Kuningan.

Jangan Ajarkan Kesalehan Formal

Di Wisma Kodel Kuningan, markas Yayasan Wakaf Paramadina, Nurcholis Madjid baru saja menyampaikan orasi ilmiah dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2001. Tema orasinya, Pendidikan, Demokrasi dan Integrasi Bangsa.

Turun dari podium cokelat tua di pojok kiri ruangan, Cak Nur, demikian Rektor Universitas Paramadina ini akrab disapa, berjalan menuju kursi pembicara. Santai, Cak Nur duduk menghadap audience.

Semua kancing jas cokelat pembungkus kemeja kuning kotak-kotak yang dikenakannya, dibiarkan terbuka. Kali ini Cak Nur tak mengenakan dasi. Di saku kiri kemejanya, sebuah pulpen kuning emas bertengger manis.

Kendati orasinya sudah usai, Cak Nur masih diminta memberi komentar atas kondisi dunia pendidikan Indonesia.

“Dunia pendidikan di negara ini selalu diabaikan. Pantas kalau sekarang negara kita menjadi negara budak. Jangankan rakyatnya, pemimpinnya saja bermental budak. Apabila seorang manusia beradab dipukul dengan isyarat, maka seorang budak dipukul dengan tongkat,” papar bekas Ketua Umum PB HMI ini. Kedua tangannya digerakkan. Matanya menyapu seluruh ruangan. Kendati rendah, nadanya suaranya tajam menusuk. Menandaskan.

Cak Nur melanjutkan. “Jangan ajarkan anak-anak kita kesalehan formal. Kesalehan formal-lah yang membuat bangsa ini hancur. Anda bisa lihat sendiri. Indonesia ini berantakan karena kesalehan formal itu. Banyak rumah ibadah di sini. Tetapi, kok, kita menduduki posisi nomor satu negara terkorup di dunia?” retoris tanya Cak Nur.

Cak Nur berhenti sejenak. Tangan kanannya diulurkan, meraih gelas bening di depannya. Glek, air mineral di gelas itu diteguk setengahnya. Membahasi bibir, meluncur ke lambung melalu tenggorokan.

Selesai, gelasnya kembali diletakkan di atas meja, di samping keranjang buah kecil. Ekor matanya sekilas melirik apel, jeruk, pisang dan anggur yang ditata rapi di sana.

Setelah satu dua kalimat, Cak Nur benar-benar usai berbicara. Berdiri, semua peserta memberi standing applause. Plok, plok, plok.

Berjalan meninggalkan ruangan, Cak Nur menenggelamkan kedua tanggannya di kantong celana hitamnya.

Alumni Sekolah Rakyat Mojoanyar ini menebar senyum lebar pada semua orang. Termasuk pada puluhan wartawan yang sedari tadi menanti di mulut pintu kaca dengan sabar. “Ada apa ini?” tanya Cak Nur ringan pura-pura tidak tahu.

Kurang dari semenit, puluhan tape recorder disorongkan, mengelilinginya sejajar leher. Cahaya lampu dari lima kamera TV memaksa Cak Nur sedikit menunduk. Silau.

Giliran wartawan bertanya. Pertama komentar Cak Nur atas memorandum II. Lalu, komentar atas sikap Gus Dur.

“Ini pelajaran demokrasi untuk bangsa kita. Anda harus bisa melihatnya dari kacamata orang asing. Mereka sangat kagum Istighotsah dan Rapat Paripurna DPR lalu tidak dikotori oleh kerusuhan massa. Kesadaran berpolitik kita sudah tinggi,” kata Cak Nur. Berhenti sejenak.

“Memorandum ya, memorandum. Catatan, peringatan. Tidak perlu ditanggapi dengan panik. Sayangnya Gus Dur sudah panik dari mula. Mas Amien juga keliru. Terlalu bombastis,” katanya lagi.

Cak Nur terus dihujani berbagai pertanyaan. Terkadang alis matanya yang dipenuhi uban, sama seperti rambutnya, mengerenyit. Mulutnya dikatup rapat. Menyimak serius.

Ketika ditanya sikapnya soal pernyataan Ketua DPR Akbar Tandjung yang mengatakan Cak Nur layak menjadi wakil presiden pasca Gus Dur, bekas guru besar Universitas McGill di Montreal, Kanada ini terdiam sebentar. Tak dapat menutupi rasa kagetnya. Kepalanya ditolehkan ke belakang, ke asal pertanyaan.

Tidak panjang, Cak Nur mengatakan dirinya lebih setuju apabila pasca Gus Dur nanti, jabatan wakil presiden dikosongkan sampai 2004. Bisa-bisa proses mengisi kursi RI-2 malahan memunculkan konflik. Kan kontraproduktif.

Lalu Cak Nur melenggang meninggalkan kerumunan wartawan, menuju teras. Kedua tangannya merapikan jasnya yang awut-awutan saat dikerubutin barusan.

Rakyat Merdeka mengiringi langkahnya di belakang. “Mengapa Megawati dibiarkan sendirian. Bukankah kelak tugasnya lebih berat. Sehingga bagaimanapun Megawati harus ditemani?” kejar Rakyat Merdeka.

“Benar begitu,” jawab Cak Nur. “Tetapi, ya itu tadi, nanti elit malahan konflik lagi. Ada solusi lain, kok. Lingkungan politik Mega harus diperkuat” sambungnya. Matanya mencari-cari mobil jeputan. Sebuah sedan Toyota EX Saloon G-20 melaju dari arah kanan, mendekati perlahan.

“Itu artinya Anda menolak apabila dicalonkan,” kembali Rakyat Merdeka bertanya.

Tak terdengar jawaban Cak Nur. Seorang asistennya menghalau, mengamankan jalan. Cak Nur memutar belakang mobil, membuka pintu belakang sebelah kanan. Masuk.

Tak lama, sedan bernopol B 2142 DP itu meluncur, menyusuri jalan HR Rasuna Said. Kata asistennya yang lain, sore itu Cak Nur mau ke dokter. Check up.

Kunci Krisis

Beberapa kalangan boleh saja mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati-lah kunci krisis politik saat ini. Itu, mungkin, betul. Tetapi, Cak Nur, laki-laki kelahiran Jombang, 26 Muharram 1358 atau 17 Maret 1939 ini tidak bisa dipungkiri adalah kunci magis untuk mengurai krisis multilevel di Indonesia saat ini.

Cak Nur sama sekali tidak pernah berpikir ke arah itu. Tetapi itulah fakta. Aktor-aktor politik boleh konflik satu sama lain. Tapi, ketika suami Omi Komaria, wanita kelahiran Madiun 25 Januari 1949 ini berdiri di tengah, aktor-aktor politik itu tidak punya pilihan lain. Diam. Ishlah. Saling memaafkan.

Bahwa setelah Cak Nur pergi, mereka ribut lagi, ya mau bilang apa. Sudah bawaan orok, barangkali. Ribut sudah jadi menu utama. Tidak fatsoen lagi.(GUH)

Guru Besar Peradaban

Ayah Nadia (31) dan Ahmad Mikail (26) ini tidak banyak bicara. Namun sekali bicara, kalimat yang lahir dari pemikiran matangnya akan menggelitik kesadaran siapa saja yang mendengar.

Tidak hanya di dalam negeri, pemikiran-pemikiran maju Cak Nur yang di masa muda dikenal sebagai Natsir Muda ini juga dibutuhkan banyak orang di negeri tetangga. Di sono, Cak Nur selalu berusaha membangun jembatan emas antara pemikiran relijius dan pemikiran sekularistik.

“Jangan ajarkan kesalehan formal.” Demikian suatu kali Cak Nur berkata. Orang emosional nan picik memaknai kalimat ini sebagai bagian dari provokasi. Tetapi, renungkanlah dalam-dalam. Tidak demikian adanya. Tidak provokatif, melainkan substantif.(GUH)

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s