Pernyataan Pangdam Jaya Mayjen Waris yang mewakafkan diri untuk menghadapi aksi buruh merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap konstitusi, Sapta Marga, dan Sumpah Prajurit. Pernyataan itu menunjukkan TNI menjaidikan buruh sebagai musuh dengan pilihan, membunuh atau dibunuh.

Pengamat konflik internasional, Teguh Santosa, menilai, pernyataan Pangdam Jaya mengisyaratkan kambuhnya penyakit lama tentara, yaitu ingin kembali ke panggung politik.

“Lewat pernyataan itu, opini rakyat sedang digiring seolah-olah negara dalam keadaan darurat, sehingga perlu pemerintahan yang kuat dan tindakan tegas tentara,” kata Teguh dalam diskusi bertema “Penggunaan TNI untuk Menghadapi Demo; Pelanggaran UUD 45″ yang diselenggarakan Rumah Perubahan 2.0, Komplek Duta Merlin, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Penyakit lama itu juga ditandai militer yang merasa superior dan seolah-olah militerlah yang menentukan ada atau tidaknya negara. Padahal gagasan kebangsaan tidak dibangun oleh militer. Dia kilas balik bahwa Badan Keamanan Rakyat dan Tentara Keamanan Rakyat baru muncul setelah tahun 1945. Sementara, bangsa ini dibangun oleh tokoh-tokoh sipil, seperti Tirto Adhi Suryo, Mas Marco, sampai Soekarno, Hatta, Natsir, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantoro.

“Seharusnya Pangdam menilai para koruptor itulah musuh negara yang telah berlaku anarkis lewat Banggar, korupsi, jual beli pasal dan lainnya. Silakan Pangdam habisi mereka, bukan justru memusuhi buruh,” papar Teguh.

About these ads