Dulu, Sukarno Yes, PKI No!

Bila dulu slogan yang digunakan berbagai elemen masyarakat adalah “Sukarno, Yes; PKI, No!”, maka kini semangat yang menyatukan berbagai elemen masyarakat yang turun ke jalan untuk memprotes pemerintah karena dianggap gagal dalam 100 hari pertama adalah: “SBY, Yes; Neolib, No!”

Seperti Presiden Sukarno yang di era 1960-an begitu dipengaruhi kekuatan kiri, dalam hal ini Partai Komunis Indonesia (PKI), kini Presiden SBY yang sedang berkuasa untuk kali kedua dipengaruhi oleh kekuatan neoliberalisme yang memaksa Indonesia tunduk pada ideologi pasar yang menyengsarakan sebagian besar rakyat Indonesia. Tiga pentolan Neolib yang kini menjadi motor di balik berbagai kebijakan ekonomi pemerintahan SBY (yang tidak jalan-jalan) adalah Boediono, Sri Mulyani dan Mari Elka Pangestu.

Pengaruh kubu Neolib dan pemangku kepentingan asing pada SBY sudah ada sejak periode pertama pemerintahannya (2004-2009). SBY takluk pada tekanan asing dan akhirnya mempercayakan jabatan-jabatan penting di sektor ekonomi kepada para penganjur ketergantungan, seperti mantan Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) untuk Asia Pasifik, Sri Mulyani Indrawati, Mari Elka Pangestu yang pemikiran-pemikirannya mempermudah ekspansi paham Neolib di Indonesia, juga Boediono yang sejak lama menjadi “kaki tangan” yang baik bagi IMF dan World Bank.

Di periode pertama pemerintahan SBY, Sri Mulyani awalnya ditempatkan sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN/Kepala Bappenas). Setahun kemudian, dia menggantikan koleganya, mantan eksekutif Asian Development Bank (ADB) Jusuf Anwar sebagai Menteri Keuangan.

Watak dan karakter Sri Mulyani yang begitu pro pada kepentingan asing sudah tampak di awal pemerintahan SBY jilid pertama itu. Setelah tsunami menghantam dan menghancurkan Aceh, berkembang usul dari kelompok ekonom independen agar Indonesia meminta penundaan pembayaran utang dan bunga utang luar negeri untuk sementara waktu, dengan pertimbangan bahwa uang yang digunakan untuk membayar utang dan bunga utang itu dapat digunakan untuk mempercepat proses pemulihan Aceh. Beberapa negara kreditor yang memahami kondisi berat yang tengah dialami Indonesia pun sebetulnya telah memberikan peluang untuk hair cut atau pemotongan uang dan moratorium pembayaran cicilan utang.

Tetapi, bersama Jusuf Anwar, Sri Mulyani dengan tegas menolak gagasan itu. Menurut mereka, bila menunda pembayaran utang luar negeri, apalagi sampai meminta hair cut, kredibilitas Indonesia di mata negara dan badan kreditor internasional akan jatuh. Sri Mulyani, misalnya, pun sempat mengatakan bahwa konstitusi Jepang tidak memperbolehkan pemerintah Jepang memberikan kemudahan kepada negara pengutang. Pernyataan Sri Mulyani ini dibantah sendiri oleh pihak Jepang.

Maka begitulah, bukannya meminta penundaan pembayaran utang (agar dana yang tersedia bisa dipakai untuk membangun kembali Aceh), pada Januari 2005 pemerintah Indonesia malah menerima kucuran utang baru dari Consultative Group on Indonesia (CGI) sebesar 2,8 miliar dolar AS. Utang baru ini dipakai untuk menutupi kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo di tahun itu sebesar 5,5 miliar dolar AS yang dialirkan lewat APBN. Selain itu ada 600 juta dolar AS yang dialirkan di luar APBN. Khusus untuk recovery Aceh, CGI menggelontorkan utang lunak sebesar 5 juta dolar AS. Dengan demikian, total utang baru yang diterima Indonesia saat itu sebesar 4,105 miliar dolar AS.

Penandatangani utang baru tersebut jelas mengangkangi program 100 hari pertama yang disusun pemerintah kala itu. Di dalam buku resmi yang dikeluarkan kantor Sri Mulyani yang berjudul “Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu, Dalam Kerangka Pembangunan Jangka Menengah (2004-2009)” dengan jelas disebutkan bahwa ada tiga hal yang dilakukan untuk mengamankan APBN 2004. Salah satunya adalah review unproductive loan (penilaian kembali pinjaman yang tidak produktif). Out put dari tindakan itu adalah identifikasi loan yang perlu dibatalkan.

Tetapi alih-alih membatalkan utang yang tidak produktif, Sri Mulyani malah menyetujui utang luar negeri baru yang dikucurkan kolega internasionalnya.

Mari Elka Pangstu pun begitu. Sejak dipercaya SBY menjadi Menteri Perdagangan, ia telah memperlihatkan sinyal kuat kecenderungannya untuk menjadikan Indonesia hanya sekadar pelengkap dalam sistem perekonomian global. Mantan Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), lembaga think thank yang menjadi dapur kebijakan ekonomi politik rezim Orde Baru yang memperoleh gelar doktor di bidang perdagangan internasional, keuangan dan ekonomi moneter dari Universitiy of California ini, sejak awal telah menyatakan tekadnya untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari sistem perekonomian China. Di awal pemerintahan SBY-JK, ia sudah memberikan kemudahan tariff masuk bagi produk tekstil China. Kemudahan ini telah memporak-porandakan industri tekstil di tanah air.

Cerita tentang Boediono lain lagi. Dia memang dikenal santun sejak lama dan memilih berkarier di Bank Indonesia. Pada kurun 1996-1997 dia adalah Direktur III BI urusan Pengawasan BPR. Kemudian di kurun 1997-1998 menjadi Direktur I BI urusan Operasi dan Pengendalian Moneter. Dengan jabatannya ini dia memiliki peranan di balik kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar ratusan triliun. Di masa Habibie, ketika menjadi Kepala Bappenas, Boediono menyetujui dana rekap sebesar Rp 660 triliun yang akan selesai di tahun 2032. Di masa Megawati, saat menjadi Menteri Keuangan, Boediono mengeluarkan kebijakan privatisasi dan divestasi yang membuat belasan BUMN beralih tangan ke pihak asing.

Boediono menjadi menteri untuk pertama kali di masa pemerintahan BJ Habibie. Kala itu dia menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional pada Kabinet Reformasi Pembangunan tahun 1998. Boediono meninggalkan jabatan itu setelah Habibie yang tak lagi mendapat mandat dari MPR.

Kartu Boediono kembali hidup setelah pada Juli 2001 pemerintahan baru yang dipimpin Megawati Soekarnoputri terbentuk. Oleh Mega, pria kelahiran Blitar, 25 Februari 1943 itu dipercaya sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Rizal Ramli. Tahun 2004 pemerintahan Mega digantikan pemerintahan SBY. Kabinet Gotong Royong pun bubar, dan digantikan Kabinet Indonesia Bersatu. Nama Boediono tak ada dalam format awal KIB. Posisi Menteri Keuangan kala itu diserahkan SBY kepada Jusuf Anwar. Boediono kembali masuk ke kabinet menyusul reshuffle tanggal 5 Desember 2005. Dia diangkat SBY menjadi Menko Perekonomian menggantikan Aburizal Bakrie yang digeser ke posisi Menko Kesra.

Bulan April 2008, Boediono diajukan SBY sebagai calon tunggal Gubernur BI. Satu bulan kemudian, DPR menyetujui usul SBY itu, dan Boediono kembali berkantor di BI. Menjelang Pilpres 2009, banyak pihak yang kaget ketika SBY mengumumkan Boediono sebagai calon wakil presiden yang mendampinginya. Di dalam masa kampanye berkali-kali Boediono mengatakan bila ia dan pasangannya menang dalam Pilpres 2009, maka salah satu programnya adalah menjual berbagai BUMN.

Kesantunan dan keberanian mengubah paradigma ekonomi politik yang merugikan negara dan rakyat banyak, kata ekonom Hendri Saparini suatu kali, adalah dua hal yang berbeda. Orang yang tampak santun tetapi tidak punya itikad untuk berpihak pada rakyat banyak, apakah layak disebut santun, tanya Hendri.

Keterlibatan dan peranan Boediono di balik skandal dana talangan Bank Century yang membengkak hingga mencapai Rp 6,7 triliun pun terjadi karena pada dasarnya Boediono adalah ekonom yang mengedepankan kesantunan dalam penampilan, bukan keberpihakan yang tegas kepada kepentingan rakyat banyak.

Maka begitulah, demonstrasi yang bergulir di lapangan hari ini untuk memprotes pemerintahan SBY-Boediono yang telah berusia seratus hari pada dasarnya merupakan aksi yang digerakkan oleh rasa kecewa yang begitu besar karena pemerintahan SBY tidak punya terobosan baru, atau mungkin tidak berani membuat terobosan, untuk menyelamatkan nasib kebanyakan rakyat. Kenapa tidak bisa, atau kenapa tidak mau?

Jawabnya barangkali sederhana: karena ia masih ditunggangi elemen Neolib yang bebas melenggang.

Tanpa elemen Neolib dan antek kepentingan asing ini, barangkali performa SBY akan lebih baik, kalau tidak jauh lebih baik.