Gus Dur memimpin Indonesia kurang dari dua tahun. Di masa yang cukup singkat itu, Gus Dur dan pemerintahannya telah melakukan banyak hal untuk Indonesia yang tengah melangkah memasuki era baru, baik di bidang politik, demokrasi dan HAM juga ekonomi.

Namun apa daya, pertarungan antara Gus Dur dan lawan-lawan politiknya lebih seru untuk disaksikan daripada menyimak prestasi-prestasi yang telah dicatatkan itu.

Gus Dur bukan pendatang baru di belantara politik Indonesia. Tahun 1982 dia berkampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan di tahun 1987 menjadi anggota MPR dari Partai Golkar. Ketika sejumlah intelektual Muslim Indonesia yang dimotori BJ Habibie membentuk Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tahun 1990, Gus Dur dan teman-temannya membentuk forum Demokrasi.

Tetapi di arena pemilihan presiden yang digelar MPR bulan Oktober 1999 kala itu, Gus Dur adalah kuda hitam. Ini adalah pemilihan presiden pertama yang digelar setelah rezim otoriter Orde Baru tumbang.

Adalah Megawati Soekarnoputri yang awalnya diperkirakan akan bertarung dengan BJ Habibie dalam pemilihan presiden setelah dalam Pemilu 1999 PDI Perjuangan yang dipimpinnya menang dengan 33 persen suara dan mengalahkan Golkar yang bertengger di tempat kedua dengan 22 persen suara. Memasuki Juli 1999, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais membentuk Poros Tengah yang merupakan aliansi partai-partai umat Islam bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ketika itu dipimpin Hamzah Haz dan Partai Bulan Bintang (PBB) yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra. Adapun PKB dan Gus Dur ketika itu masih berada satu kubu dengan PDIP. Gus Dur dan Mega memang memiliki hubungan yang terbilang baik dan keduanya teman seperjuangan saat melawan rezim Orde Baru.

Bulan Oktober 1999 peta politik mulai berubah. Partai Golkar mulai memperlihatkan tanda-tanda menarik dukungan dari BJ Habibie. Ini artinya, peluang Megawati menjadi presiden terbuka semakin lebar. Di saat bersamaan, Gus Dur sudah mulai main mata dengan Poros Tengah. PKB dan Gus Dur mendukung Amien Rais yang hanya memiliki kekuatan 7 persen di DPR untuk menjadi Ketua MPR. Dukungan Gus Dur ini dibayar kontan oleh Amien. Tanggal 7 Oktober Amien Rais dan Poros Tengah mulai mengumumkan dukungan mereka untuk Gus Dur sebagai presiden. Tak lama, 19 Oktober MPR menolak laporan pertanggungjawaban Habibie. Kekuatan Poros Tengah plus Golkar pun akhirnya memenangkan pemilihan presiden. Dalam pemilihan presiden itu Gus Dur meraih 373 suara, mengalahkan Mega yang memperoleh 313 suara.

Kekalahan Mega memicu kemarahan pendukung PDIP di banyak kota di Indonesia. Untuk menghentikan kemarahan ini, tidak ada cara lain, Mega harus jadi orang kedua di republik. Wiranto yang tadinya ingin bertarung untuk memperebutkan kursi wapres diyakinkan agar mundur. Selanjutnya, dalam pemilihan wapres, Mega menang mudah menghadapi Hamzah Haz.

Pemerintahan Gus Dur memang dilahirkan dari fragmentasi politik yang begitu kuat. Tidak ada cara lain untuk menyelamatkan pemerintahannya kecuali menciptakan kabinet pelangi dan menamakannya Kabinet Persatuan Nasional.

Dalam perjalanannya kabinet ini mengalami begitu banyak hambatan. Mengalami beberapa kali perombakan sampai akhirnya bubar di Juli 2001, menyusul kobaran api Buloggate yang menyambar ke mana-mana dan perpecahan duet Gus Dur dan Mega.

Ketika dibentuk pertama kali, Kabinet Persatuan Nasional terdiri dari:

Menko Polkam Jenderal Wiranto
Menko Ekuin Kwik Kian Gie
Menko Kesra Hamzah Haz
Menteri Dalam Negeri Letjen Suryadi Sudirja
Menteri Luar Negeri Alwi Shihab
Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono
Menteri Hukum dan Perundangan Yusril Ihza Mahendra
Menteri Keuangan Bambang Sudibyo
Menteri Pertambangan dan Energi Letjen Susilo Bambang Yudhoyono
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Jusuf Kalla
Menteri Pertanian M. Prakosa
Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nurmahmudi Ismail
Menteri Transportasi Letjen Agum Gumelar
Menteri Kelautan Sarwono Kusumaatmaja
Menteri Tenaga Kerja Bomer Pasaribu
Menteri Kesehatan Achmad Sujudi
Menteri Pendidikan Nasional Yahya Muhaimin
Menteri Agama Tolchah Hasan
Menteri Pemukiman dan Pembangunan Daerah Erna Witoelar
Menteri Negara Riset dan Teknologi AS Hikam
Menteri Negara Koperasi dan UKM Zarkasih Nur
Menteri Negara Lingkungan Hidup Soni Keraf
Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid
Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Hidayat Jaelani
Menteri Negara Investasi dan BUMN Laksamana Sukardi
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kofifah Indar Parawansa
Menteri Negara Perkejaan Umum Rafig Budiro Sucipto
Menteri Negara HAM Hasballah M. Saad
Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan Al Hilal Hamdi
Menteri Negara Reformasi Administrasi Freddy Numberi
Menteri Negara Urusan Umum AA Gde Agung
Panglima TNI Laksamana Widodo AS
Jaksa Agung Marzuki Darusman
Sekretarus Negara Ali Rahman

Sebulan kemudian, 26 November 19999, Hamzah Haz mengundurkan diri dan digantikan oleh Basri Hasanuddin sebagai Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan. Tanggal 4 Januari 2000 giliran Ali Rahman mengundurkan diri dan diganti oleh Bondan Gunawan. Sebulan kemudian, Wiranto digantikan oleh Suryadi Sudirja yang merangkap jabatan sebagai Mendagri. Tanggal 24 April 2000 Jusuf Kalla dan Laksamana Sukardi terpental dari kabinet. Masing-masing digantikan oleh Luhut Panjaitan dan Rozi Munir. Tanggal 29 Mei 2000, Bondan Gunawan yang baru bertugas selama empat bulan keluar. Dia digantikan oleh Djohan Effendi.

Setelah agak tenang selama tiga bulan, tanggal 10 Agustus 2000 Kwik Kian Gie mengundurkan diri dari posisi Menko Ekuin.

Setelah pengunduran diri Kwik Kian Gie, barulah Gus Dur secara resmi merombak kabinetnya. Tanggal 23 Agustus 2000 Gus Dur mengumumkan perubahan susunan kabinet. Beberapa nama baru masuk, dan beberapa kementerian digabungkan.

Menko Polkam Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono
Menko Ekuin Rizal Ramli
Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Letjen Suyardi Sudirja
Menteri Luar Negeri Alwi Shihab
Menteri Pertahanan Mahfud MD
Menteri Keuangan Priyadi Prapto Suhardjo
Menteri Agama Tolchah Hasan
Menteri Pertanian dan Kehutanan Bungaran Saragih
Menteri Pendidikan Yahya Muhaimin
Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Achmad Sujudi
Menteri Transportasi dan Komunikasi Letjen Agum Gumelar
Menteri Tenaga Kerja Al Hilal Hamdi
Menteri Industri dan Perdagangan Luhut Panjaitan
Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Purnomo Yusgiantoro
Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra
Menteri Pemukiman dan Pembangunan Daerah Erna Witoelar
Menteri Budaya dan Pariwisata I Gde Ardika
Menteri Kelautan dan Perikanan Sarwono Kusumaatmaja
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN Khofifah Indar Parawansa
Menteri Negara Reformasi Administrasi Ryaas Rasyid
Menteri Negara Koperasi dan UKM Zarkasih Nur
Menteri Negara Lingkungan Hidup Soni Keraf
Menteri Negara Riset dan Teknologi AS Hikam
Menteri Muda Kehutanan Nurmahmudi Ismail
Menteri Muda Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia Manuel Kaisiepo
Menteri Muda Restrukturisasi Perekonomian Nasional Cacuk Sudarijanto
Panglima TNI Laksamana Widodo AS
Jaksa Agung Marzuki Darusman

Kabinet hasil reshuffle pertama ini pun tidak bertahan lama. Pada tanggal 3 Januari 2001 Ryass Rasyid mengundurkan diri dan tidak pernah digantikan. Sebulan kemudian, 7 Februari giliran Yusril Ihza Mahendra yang mengundurkan diri dan digantikan Baharuddin Lopa. Sebulan kemudian, 15 Maret 2001 Nurmahmudi Ismail digantikan dengan Marzuki Usman.

Tanggal 1 Juni 2001 Gus Dur kembali mengocok ulang kabinetnya menyusul konflik politik yang semakin keras dengan lawan-lawannya di parlemen.

Agum Gumelar menggantikan SBY sebagai Menko Polkam. Lalu Budi Mulyawan S ditunjuk sebagai Menteri Transportasi dan Komunikasi yang ditinggalkan Agum. Jaksa Agung Marzuki Darusman pun digantikan dengan Baharuddin Lopa. Sementara Marsillam Simanjuntak ditunjuk sebagai Menteri Hukum dan HAM. Sarwono Kusumaatmaja digantikan Rohmin Dauri sebagai Menteri Negara Kelautan dan Perikanan. Adapun Posisi Menteri Muda Restrukturisasi Ekonomi Nasional dibubuarkan.

Hanya bertahan kurang dari dua minggu. Pada 12 Juni 2001 Gus Dur kembali mengumumkan perubahan kabinet. Kali ini Rizal Ramli menggantikan Prijadi Prapto Suhardjo sebagai Menteri Keuangan. Adapun Burhanuddin Abdullah kemudian masuk untuk menempati posisi Menko Ekuin yang ditinggalkan Rizal. Anwar Supriyadi ditunjuk sebagai Menteri Negara Reformasi Administrasi. Menyusul perubahan ketiga ini, tanggal 5 Juli 2001 Marzuki Darusman ditunjuk sebagai Sekeretaris Kabinet.

Tanggal 10 Juli 2001 Gus Dur mengumumkan kocok ulang keempat setelah Baharuddin Lopa meninggal dunia. Sebagai pengganti Lopa, Gus Dur menunjuk Marsillam Simanjuntak. Adapun Mahfud MD ditunjuk sebagai Menteri Hukum dan HAM. Dan Agum memegang dua posisi penting, Menko Polkam dan Menteri Pertahanan.

Kurang dari dua minggu setelah itu, Gus Dur benar-benar jatuh. Kelompok yang hampir dua tahun sebelumnya mendukungnya, berbalik arah

Menjawab pertemuan lawan-lawan politiknya di kediaman Megawati di Lenteng Agung, Gus Dur mengeluarkan dekrit yang berisi pembubaran parlemen pada tanggal 24 Juli 2001. Di hari itu juga MPR menggelar Sidang Istimewa dan meng-impeach Gus Dur.

About these ads