Presiden SBY menyatakan bahwa dirinya pernah mempertemukan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri untuk mencegah disharmoni diantara dua lembaga penegak hukum itu.
Namun sayang, sebut SBY di depan pimpinan sejumlah media massa nasional tadi malam (Minggu, 22/11) di Istana Negara, permasalahan di antara kedua lembaga itu ternyata belum berhenti.
Nanti malam (Senin, 23/11) SBY akan memberikan jawaban atas rekomendasi Tim 8 yang dibentuknya untuk mengusut fakta di balik penetapan status tersangka yang disematkan Polri kepada dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.
Jelas SBY, penyelesaian di dalam pengadilan (court settlement) atau di luar pengadilan (out of court settlement) harus tetap mempertimbangkan keadilan yang hakiki.
“Kalau kita memilih out of court settlement, maka harus ada unsur koreksi dan perbaikan agar tidak tidak terjadi disharmoni. Akan sangat merugikan kalau ada disharmoni antara KPK dengan Kepolisian, dengan Kejaksaan dan nanti barangkali dengan Pengadilan,” ujar SBY.
Posted on November 23, 2009
0