Lagi, Misteri Mayat Pahlawan Revolusi

“JELASLAH bagi kita yang menyaksikan dengan mata kepala betapa kejamnya aniaya yang telah dilakukan oleh petualang-petualang biadab dari apa yang dinamakan Gerakan 30 September.” Pangkostrad Mayjen Soeharto, 4 Oktober 1965.

“Matanya dicungkil.” Angkatan Bersendjata, 6 Oktober 1965.

“Deru mesinnya yang seperti harimau haus darah.” Angkatan Bersendjata, 7 Oktober 1965.

“Ada yang dipotong tanda kelaminnya.” Berita Yudha, 10 Oktober 1965.

“Belakangan ini saya dapat bukti bahwa jenderal-jenderal yang dimasukkan semua ke Lubang Buaya tidak ada satu orang pun yang kemaluannya dipotong. Saya dapat buktinya darimana? Visum repertum daripada team dokter-dokter yang menerima jenazah-jenazah daripada jenderal-jenderal yang dimasukkan ke dalam sumur Lubang Buaya itu.” Presiden Ir. Sukarno, 13 Desember 1965

Tulisan berikut ini dimuat secara berseri di Jakartabeat.net [bag. 1 dan bag. 2], merupakan “penyempurnaan” dari tulisan-tulisan sebelumnya di blog ini, dilengkapi dengan beberapa kutipan dari mock proposal di kelas POLS 780, juga foto-foto dari Lubang Buaya, dan pemberitaan dari beberapa media massa di tahun 1965. Kalau Anda tak selesai membacanya, istirahat dulu, lalu kembali lagi. Selamat mambaca.

***

Di atas kursi roda, mengenakan kaos oblong putih dan sarung biru bergaris-garis, Lim Joe Thay duduk terdiam. Bibirnya mengatup, sering kedua telapak tangannya ditangkupkan di depan dada dan sekali-sekali diletakkan di atas paha. Rambutnya telah memutih sempurna. Dia tak banyak bicara. Kalau pun bersuara, kata-katanya terdengar sayup dan samar.

Sekali waktu laki-laki yang kini berusia 83 tahun itu bergumam. Mumbling. Saya mencoba menangkap isi ceritanya. Tidak jelas. Terpotong-potong, patah-patah. Kalau disambungkan seperti cerita tentang sepasukan tentara yang bergerak di sebuah tempat, entah di mana. Tapi cerita itu tak tuntas. Dia menutup sendiri ceritanya, mengalihkan pandangan mata ke sembarang arah, sebelum kembali menenggelamkan diri dalam diam.

Di saat yang lain, dia kembali menanyakan nama saya. Dan kalau sudah begini, saya memegang tangannya, menyebutkan nama saya sambil menatap matanya. Setelah itu senyumnya sedikit mengembang.

Dikenal dengan nama dr. Arief Budianto, tak banyak yang menyadari Lim Joey Thay adalah tokoh penting. Sangat penting, bahkan. Dia adalah satu dari segelintir orang yang berada di titik paling menentukan dalam sejarah negara ini setelah Proklamasi 1945.

Pagi hari 4 Oktober 1965 pasukan yang dipimpin Pangkostrad Mayjen Soeharto menemukan tujuh mayat perwira Angkatan Darat yang diculik dan dibunuh Gerakan 30 September dinihari 1 Oktober. Ketujuh perwira naas itu adalah Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani, Deputi II Menpangad Mayjen R. Soeprapto, Deputi III Menpangad Mayjen MT. Harjono, Deputi IV Menpangad Brigjen DI. Panjaitan, Oditur Jenderal/Inspektur Kehakiman AD Brigjen Soetojo Siswomihardjo, Asisten I Menpangad Mayjen S. Parman, dan Lettu P. Tendean (Ajudan Menko Hankam/KASAB Jenderal AH Nasution).

Mayat enam jenderal dan seorang perwira muda Angkatan Darat ini ditemukan di dalam sebuah sumur tua sekitar 3,5 kilometer di luar Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdanakusumah

Lim Joey Thay yang ketika itu adalah lektor Ilmu Kedokteran Kehakiman Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK-UI) merupakan satu dari lima ahli forensik yangberdasarkan perintah Soeharto memeriksa kondisi ketujuh mayat tersebut sebelum dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, siang hari 5 Oktober.

Empat dokter lain di dalam tim ini adalah dr. Brigjen Roebiono Kertopati, perwira tinggi yang diperbantukan di RSP Angkatan Darat; dr. Kolonel Frans Pattiasina, perwira kesehatan RSP Angkatan Darat; dr. Sutomo Tjokronegoro, ahli Ilmu Urai Sakit Dalam dan ahli Kedokteran Kehakiman, juga profesor di FK-UI; serta dr. Liau Yan Siang, rekan Lim Joey Thay di Ilmu Kedokteran Kehakiman FK-UI.

Kini dari lima anggota tim otopsi itu, tinggal Lim Joey Thay dan Liu Yang Siang yang masih hidup. Lim Joey Thay kini sakit-sakitan, sementara sejak beberapa tahun lalu, Liu Yan Siang menetap di Amerika Serikat dan tidak diketahu pasti kabar beritanya.

Berpacu dengan waktu dan proses pembusukan, mereka berlima bekerja keras selama delapan jam, dari pukul 4.30 sore tanggal 4 Oktober, hingga pukul 12.30 tengah malam 5 Oktober, di kamar mayat RSP Angkatan Darat.

***

Pagi di bulan Juni tahun lalu saya dihubungi Dandhy Dwi Laksono, kawan jurnalis yang ketika itu masih bekerja sebagai kordinator liputan sebuah stasiun televisi.

“Dr. Arif jatuh. Sekarang dirawat di St. Carolus. Gua mau ke sana. Lu nyusul ya,” begitu pesan pendeknya.

Satu jam kemudian kami bertemu di kantin RS St. Carolus, Salemba, Jakarta Pusat. Setelah sarapan dan membeli buah-buahan di kantin untuk dr. Lim Joey Thay, kami berjalan menuju kompleks rawat inap Ignatius-II tempat ia dirawat.

Di teras Ignatius-II, Lim Joey Thay duduk sendirian menghadap taman kecil di depannya. Istri dan beberapa kerabatnya yang berada di bagian dalam paviliun itu menyambut kami.

Informasi yang kami terima menyebutkan bahwa dr. Lim Joey Thay terjatuh karena serangan struk. Namun Ny. Arif menjelaskan bahwa dr. Lim Joey Thay terjatuh saat hendak naik ke kursi roda di rumahnya. Mungkin karena terlalu lelah. Keadaannya tidak mengkhawatirkan, kata Ny. Arif. Dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi dr. Lim Joey Thay lebih baik, sambungnya.

Dandhy menemukan kembali visum et repertum ketujuh Pahlawan Revolusi dan kisah tentang dr. Lim Joey Thay saat menyiapkan sebuah program liputan khusus untuk menyambut peringatan peristiwa Gerakan 30 September yang oleh Bung Karno dianggap sebagai resultan dari konflik internal Angkatan Darat, petualangan pemimpin Partai Komunis Indonesia (PKI) dan operasi kaum nekolim di tanah air. Tim liputan yang dipimpin Dandhy melakukan riset ekstensif mengenai penyiksaan yang dialami ketujuh Pahlawan Revolusi itu. Dalam liputan khusus itu, wawancara Dandhy dengan dr. Lim Joey Thay juga disertakan.

Saya tak menyaksikan liputan khusus yang diputar Oktober 2007 itu. Tetapi dari e-mail yang disampaikan Dandhy pada sebuah milis ketika dia mengumumkan penayangan program tersebut saya menangkap penegasan sekali lagi dr. Lim Joey Thay bahwa cerita tentang alat kelamin Pahlawan Revolusi yang disilet —apalagi dipotong dan ditelan—juga cerita tentang mata mereka yang dicungkil adalah bohong belaka. Sayangnya, kebohongan ini sudah kadung dianggap sebagai fakta sejarah dan diajarkan di sekolah-sekolah.

Tulis Dandhy dalam e-mailnya, “Hasil wawancara sebenarnya hanya mengonfirmasi apa yang tertera dalam dokumen visum et repertum, bahwa enam Pahlawan Revolusi tewas akibat luka tembak, dan satu orang (Mayjen M.T. Haryono) akibat luka tusuk. Ada sejumlah luka lebam yang diragukan apakah akibat pemukulan atau akibat jenazah dijatuhkan ke dalam sumur sedalam 12 meter.”

“Karena masalah komunikasi, dalam wawancara, Prof Arief [Lim Joey Thay] didampingi dr. Djaja Admadja, bekas muridnya yang kini adalah dokter forensik di RSCM (ahli DNA). dr. Djaja yang lebih banyak mengurai detil, sementara Prof Arief sesekali menimpali,” demikian tulis Dandhy.

***

Visum et repertum jenazah Pahlawan Revolusi ini jelas bukan barang baru. Benedict Anderson dari Cornell University telah menyalin ulang visum et repertum itu dalam artikelnya, How Did the Generals Die? di jurnal Indonesia edisi April 1987. Artikel Ben Anderson ini membuat pemerintahan Soeharto marah besar, dan sejak itu Ben Anderson diharamkan menginjakkan kaki di Indonesia.

Ketujuh pahlawan revolusi itu jelas mati dibunuh. Dan pembunuhan dengan cara apapun jelas di luar nilai-nilai kemanusiaan. Namun dari hasil otopsi yang dilakukan dr. Lim Joey Thay dan teman-temannya sama sekali tidak menemukan tanda-tanda pencungkilan bola mata, atau apalagi, pemotongan alat kelamin seperti yang dilaporkan media massa yang dikuasai Angkatan Darat, Angkatan Bersendjata dan Berita Yudha, dan beberapa media cetak lain yang diperbolehkan beredar selagi mengikuti aturan main dan kemauan pihak militer. Sumber berita lain di masa itu adalah RRI, TVRI dan Kantor Berita Antara yang seperti dua koran sebelumnya juga dikontrol militer.

Dalam artikelnya ini, sebelum menyalin ulang visum et repertum ketujuh mayat Pahlawan Revolusi untuk komunitas akademik, Ben Anderson lebih dulu mengutip beberapa pemberitaan media massa mengenai detil pembunuhan para perwira.

Bila dibandingkan dengan semua laporan-laporan yang dipublikasikan media-media massa yang dikontrol tentara itu, kata Ben Anderson, hasil visum et repertum itu memberikan deskripsi yang paling pas dan objektif mengenai nasib mereka setelah diculik oleh kelompok Letkol Untung, Komandan Batalion I Resimen Kawal Presiden Cakrabiwara.

Mata Jenderal Ahmad Yani dicungkil, tulis Angkatan Bersendjata edisi 6 Oktober. Berita Yudha menegaskan sekali lagi soal pencungkilan mata ini dua hari kemudian sambil menambahkan bahwa saat ditemukan mayat para perwira Angkatan Darat terbungkus kain hitam.

Sehari kemudian, 7 Oktober, Angkatan Bersendjata mempublikasikan cerita tentang detail pembunuhan Brigjen Panjaitan di depan rumahnya. Setelah dihujani tembakan, mayat Brigjen Panjaitan dilemparkan ke dalam truk yang kemudian membawanya ke Lubang Buaya. Sebegitu mengerikannya kekuatan pasukan penculik Panjaitan ini, sampai-sampai deru mesin kendaraan yang mereka pakai saja seperti “suara harimau yang haus darah.”

Sementara, walaupun wajah Suprapto dan tengkoraknya dihantam oleh “penteror2 biadab” namun dia masih dapat dikenali, begitu tulis Berita Yudha edisi 9 Oktober. Sehari kemudian koran yang sama menurunkan berita yang disebut bersumber dari saksi mata yang berada di lokasi pembantaian. Menurut pengakuan saksi ini, biji mata beberapa korban dicungkil keluar, sementara kemaluan beberapa lainnya dipotong.

Edisi 11 Oktober Angkatan Bersendjata menuliskan laporan yang lebih detil tentang pembunuhan Lettu Tendean. Ajudan Jenderal Nasution ini disebutkan menjadi sasaran latihan tembak anggota Gerwani.

Cerita-cerita mengenai alat kelamin yang disayat, dipotong dan dimakan telah membangkitkan amarah di akar rumput. Cerita-cerita imajinatif ini, menurut Ben Anderson dalam artikelnya yang lain, Indonesian Nationalism Today and in the Future (1999), sengaja disebarkan oleh pihak militer.

Ia bagian dari dalih untuk melakukan pembantaian massal, tulis John Roosa (2006). Dan ia bagai minyak tanah yang disiramkan ke api. Menyambar-nyambar. Selanjutnya, yang terjadi adalah pembantaian besar-besaran di mana-mana terhadap anggota PKI dan/atau siapa saja yang dituduh menjadi anggota PKI dan/atau memiliki relasi dengan PKI.

Benedict Anderson, menggarisbawahi bagaimana dan dengan maksud apa berita pemotongan alat kelamin itu disebarkan.

“Soeharto dan kelompoknya telah menerima hasil otopsi detil yang dilakukan ahli forensik sipil dan militer terhadap tubuh korban, para jenderal yang dibunuh 1 Oktober. Laporan itu memperjelas bahwa para jenderal ditembak mati dan mayat mereka dibuang ke sebuah sumur dalam di Lubang Buaya. Tetapi tanggal 6 Oktober, media massa yang dikontrol Soeharto melancarkan sebuah kampanye yang menyebutkan bahwa mata para jenderal dicongkel dan alat kelamin mereka dipotong,” tulis Ben Anderson.

Propaganda pihak militer ini, yakin Ben Anderson, dilakukan untuk menciptakan atmosfer histeria di seluruh Indonesia yang telah mendorong pembantaian lebih dari setengah juta orang dengan cara paling mengerikan, tanpa melalui proses pengadilan.

Tidak keliru bila ada yang menyebut bahwa pemerintahan Orde Baru didirikan di atas tumpukan tengkorak dan tulang belulang, demikian Ben Anderson.

Tidak ada catatan yang meyakinkan tentang berapa jumlah rakyat yang tewas dalam pembantaian massal itu. Jumlah yang sejauh ini dianggap sebagai kebenaran berkisar antara 500 ribu hingga 1,5 juta. Dalam artikelnya tahun lalu, Exit Soeharto: Obituary for a Mediocre Tyrant yang ditulis khusus untuk mengenang Soeharto yang meninggal tiga bulan sebelumnya, Ben Anderson mengutip pengakuan Jenderal Sarwo Edhie tentang jumlah orang yang tewas dalam pembunuhan massal 1965-1966.

“On his deathbed, the by-then marginalized General Sarwo Edhie, who led the Red Berets in 1965-66, even said he had been responsible for the death of three million people.”

***

Begitulah. Sejarah, kata sementara orang, adalah catatan para pemenang. Dus arti sebaliknya adalah: orang yang kalah tak punya hak untuk ikut menuliskan sejarah. Di bawah rezim otoriter, pemerintah pusat adalah satu-satunya pihak yang punya hak untuk menentukan mana yang dapat disebut sebagai fakta sejarah dan mana yang tidak. Dengan menggunakan stabilitas politik sebagai dalih pembangunan nasional, pemerintahan Orde Baru mempabrikasi versi mereka tentang konstruksi sejarah nasional, termasuk dalam hal ini, sejarah mengenai peristiwa G30S yang menjadi pondasi rezim berusia tiga dasawarsa itu. Pokoknya, sejarah versi penguasa adalah satu-satunya dogma yang harus diingat dan dipercaya.

Bagi pemerintahan otoriter, cerita dan interpretasi yang berbeda dari versi penguasa mengenai apa yang terjadi di masa lalu adalah upaya untuk mensabotase kedaulatan negara dan proses pembangunan nasional. Karena itu, cerita-cerita yang tak dikehendaki penguasa ini diharamkan, dan pihak-pihak yang membawa dan menyebarkannya dinyatakan sebagai musuh negara. Sensor pun adalah aksi yang biasa dilakukan pemerintahan Orde Baru untuk mengontrol informasi publik dan dunia akademi yang berpotensi menggugat kebenaran versi penguasa.

Tidak boleh ada fakta yang bertentangan dengan “fakta” yang diproduksi penguasa mengenai peristiwa G30S dan tidak boleh ada penjelasan lain yang berbeda dari penjelasan versi pemerintah yang boleh hidup di ruang publik. Kalau pun ada, selama Soeharto berkuasa, ia hanya hidup dalam ruang bisik-bisik. Bagi pemerintahan Soeharto, cerita dan sejarah mengenai peristiwa itu datar dan sederhana: ia diotaki oleh PKI dan klik kiri yang berada di dalam tubuh Angkatan Darat, serta G30S dinyatakan sebagai gerakan yang berusaha untuk menggantikan Pancasila yang pro-Tuhan dengan komunisme yang anti-Tuhan.

Sejak awal, Soeharto dan kelompoknya di Angkatan Darat mengaitkan kelompok G30S dengan PKI. Untuk mempertajam imajinasi publik di tahun 1984 pemerintah Orde Baru merilis film Pengkhianatan G30S/PKI. Selama beberapa tahun di setiap tanggal 30 September film itu diputar ulang. Tidak cukup sampai situ, sebuah monumen yang diberi nama Pancasila Sakti didirikan di Lubang Buaya. Semua hal ini melengkapi ritual suci hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober.

Di masa Orde Baru, tulis John Roosa dalan Pretext for Mass Murder (2006), anti-komunis seakan menjadi agama resmi negara dengan dengan tempat suci, ritual dan hari perayaan.

Setahun setelah gelombang pembantaian besar-besaran itu dihentikan, di depan DPRS, 16 Agustus 1967, Soeharto yang sudah menjadi pejabat presiden memberikan justifikasi bagi pembantaian yang disponsori militer dan didukung oleh kelompok-kelompok non-komunis terhadap siapa saja yang disebut punya hubungan baik langsung atau tidak langsung dengan partai komunis dan peristiwa 30 September di Jakarta.

“Komunis yang berdasarkan pada dialektika materialisme sesunggunya adalah anti-Tuhan, sementara Pancasila mengakui Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujarnya. Di sisi lain, dia juga menyerang politik Nasakom Sukarno yang menurut Soeharto mustahil dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

***

Bung Karno donder, marah, mendengar kabar dan berita yang mengatakan bahwa para perwira Angkatan Darat yang menjadi korban dalam peristiwa di subuh 1 Oktober 1965 mengalami penyiksaan mahahebat sebelum nyawa mereka dihabisi. Kabar seperti ini, menurut si Bung, sengaja disebarluaskan untuk membakar emosi rakyat dan mendorong “gontok-gontokan” di kalangan rakyat yang akhirnya menjelma menjadi “sembelih-sembelihan”.

Donder itu terjadi dua kali dalam 24 jam. Pertama saat si Bung berbicara di depan wartawan di Istana Bogor, malam hari, tanggal 12 Desember 1965. Donder kedua, keesokan hari, saat Bung Karno berbicara di depan gubernur se-Indonesia, di Istana Negara.

Kepada para wartawan, cerita Bung Karno di depan para gubernur, dia bertanya darimana media massa mendapat cerita tentang kronologi pembunuhan enam jenderal dan seorang perwira pertama Angkatan Darat yang diculik kelompok Untung.

Tak ada seorang wartawan pun yang menjawab. Menteri Penerangan Achmadi, Kepala Dinas Angkatan Darat Brigjen Ibnu Subroto dan Letkol Noor Nasution yang mengawasi Antara pun tak bisa mengatakan darimana mereka mendapat kabar itu.

“Saya tidak tahu apakah gubernur-gubernur tadi malam menyetel radio atau televisi. Maka ada baiknya saya ceritakan sedikit pendonderan-pendonderan saya tadi malam. Begini, tatkala sudah terjadi Lubang Buaya, jenazah-jenazah daripada jenderal dibawa kesana dan dimasukkan ke dalam sumur. Ooh, itu wartawan-wartawan suratkabar menulis, bahwa jenderal-jenderal itu disiksa di luar perikemanuiaan. Semua, katanya, maaf, saudari-saudari, semuanya dipotong mereka punya kemaluan.”

“Malahan belakangan juga ada di dalam surat kabar ditulis bahwa ada seorang wanita bernama Djamilah, mengatakan bahwa motongnya kemaluan itu dengan pisau silet. Bukan satu pisau silet, tetapi lebih dahulu 100 anggota Gerwani dibagi silet. Dan silet ini dipergunakan untuk mengiris-ngiris kemaluan. Demikian pula dikatakan, bahwa di antara jenderal-jenderal itu matanya dicungkil.”

Kisah Djamilah yang disebut Bung Karno ini dimuat oleh koran Api Pantjasila, edisi 6 November 1965. Koran ini berafiliasi dengan Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesian (IPKI), sebuah partai politik yang didukung tentara. Di tahun 1973, bersama empat partai lain, PNI, Partai Murba, Partai Parkindo, dan Partai Katholik, partai ini difusikan menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Dalam laporan Api Pantjasila, Djamilah digambarkan sebagai seorang wanita muda, 15 tahun, yang tengah hamil tiga bulan. Anggota Gerwani ini dikatakan berasal dari Pacitan, Jawa Timur. Ia mengaku, di Lubang Buaya dinihari itu, dia dan teman-temannya dipersenjatai silet oleh anggota kelompok Gerakan 30 September, dan setelah itu mereka diperintahkan untuk menyayat dan memotong kemaluan para perwira Angkatan Darat yang jadi korban.

Sebelumnya pada edisi 20 Oktober, Api Pantjasila menurunkan laporan yang menyebutkan bahwa kelompok pemuda yang menyerang markas komunis di Harupanggang, di sekitar Garut, Jawa Barat, menemukan alat yang digunakan untuk mencungkil bola mata Ahmad Yani. Sama sekali tidak ada penjelasan bagaimana alat itu, kalau memang benar digunakan untuk mencungkil mata Ahmad Yani, bisa berada di Harupanggang, ratusan kilometer dari Pondok Gede.

Antara edisi 13 Desember 1965 menurunkan berita yang tak kalah sensasionalnya. Menurut Antara, sebelum membantai korban penculikan anggota Gerwani yang telah dipersenjatai silet terlebih dahulu menarikan tarian cabul yang dikenal dengan nama Harum Bunga, meliuk-liukkan tubuh mereka sampai banyak di antaranya yang hilang kesadaran dan telanjang.

Menurut peneliti dari Universitas Amsterdam, Belanda, Saskia E. Wieringa dalam artikelnya di tahun 2003, pemerintahan Orde Baru secara sistematis menghancurkan moral Gerwani dan lebih dari itu, wanita Indonesia pada umumnya. Cerita kebinalan anggota Gerwani di Lubang Buaya semakin dianggap sebagai kebenaran setelah tokoh agama dan media massa yang berafiliasi dengan kelompok agama ikut angkat bicara.

Sinar Harapan edisi 9 Oktober mengutip pernyataan Dewan Gereja Indonesia yang mengatakan tidak habis pikir bagaimana mungkin di sebuah negara Pancasila yang mempercayai Tuhan tindakan amoral seperti itu bisa terjadi. Edisi 12 Oktober koran Duta Masyarakat yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Muslim terbesar di Indonesia dan lawan lawas PKI dalam politik segitiga Nasakom, menurunkan berita yang menggambarkan anggota Gerwani menari sambil telanjang di depan korban yang sudah sekarat dan tewas. Tarian mereka, tulis Duta Masyarakat, mengingatkan pada upacara kaum kanibal masyarakat primitif ratusan tahun lalu.

Angkatan Bersenjata edisi 3 November menurunkan laporan tentang pengakuan seorang anggota Pemuda Rakyat yang menyaksikan anggota Gerwani berteriak-teriak sambil bernyanyi-nyanyi dan mempermainkan Jenderal Ahmad Yani yang sudah sekarat tak sadarkan diri.

Berita Yudha edisi 4 November kembali menurunkan berita tentang Gerwani. Kali ini disebutkan tentang kelompok Kancing Hitam yang terdiri dari wanita-wanita cantik anggota Gerwani yang merelakan tubuhnya digunakan sebagai pemuas nafsu petinggi-petinggi partai politik. Anggota Kancing Hitam, demikian kata Berita Yudha, berusaha sebisa mungkin merayu petinggi partai-partai itu untuk mendukung PKI.

Tidak sampai di situ. Gambaran tentang anggota Gerwani yang binal dan bermoral rendah diabadikan Orde Baru pada relif di bagian bawah monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya. Bulan Januari lalu saya menyempatkan diri mengunjungi monumen itu dan mengamati relief tersebut. Tiga orang anggota Gerwani sedang menari sambil tersingkap belahan dada mereka, sementara tak jauh dari mereka seorang korban penculikan yang mungkin sudah dibunuh dimasukkan ke dalam sumur tua Lubang Buaya.

Itulah agaknya sedikit dari banyak berita yang membuat Bung Karno donder. Dan ia masih melanjutkan pendonderannya.

“Saya pada waktu itu memakai saya punya gezond verstand, Saudara-saudara. Dan dengan memakai saya punya gezond verstand, itu saya betwiffelen, ragukan kebenaran kabar ini. Tetapi saya melihat akibat daripada pembakaran yang sedemikian ini. Akibatnya ialah, masyarakat seperti dibakar. Kebencian menyala-nyala, sehingga di kalangan rakyat menjadi gontok-gontokkan, yang kemudian malahan menjadi sembelih-sembelihan.”

“Saudara-saudara mengetahui, bahwa saya sejak mulanya berkata, jangan, jangan, jangan, jangan sembelih-sembelihan, jangan gontok-gontokkan, jangan panas-panasan.”

“Nah, Saudara-saudara, waktu belakangan ini saya dapat bukti, bahwa memang benar sangkaan saya itu, bahwa jenderal-jenderal yang dimasukkan semua ke Lubang Buaya tidak ada satu orang pun yang kemaluannya dipotong. Saya dapat buktinya darimana? Visum repertum daripada team dokter-dokter yang menerima jenazah-jenazah daripada jenderal-jenderal yang dimasukkan ke dalam sumur Lubang Buaya itu.”

“Visum repertum oleh dokter dituliskannya pro justitia. Bahwa sumpah pro justitia tidak boleh bohong, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Apa kenyataan itu, harus dimasukkan dalam visum repertum itu harus jadi pegangan, sebab ini satu kenyataan, bukan khayalan.”

***

Lim Joey Thay dan empat anggota tim forensik lainnya yang memeriksa mayat Jenderal Ahmad Yani sama sekali tak menemukan tanda-tanda kanibalisme seperti yang diberitakan media massa yang telah dikuasai militer dan Soeharto. Begitu juga dengan mayat enam korban lainnya.

Pada tubuh Ahmad Yani, misalnya, tim dokter menemukan delapan luka tembak dari arah depan dan dua luka tembak dari arah belakang. Juga ditemukan dua luka tembak yang tembus di bagian perut dan sebuah luka tembak yang tembus di bagian punggung. Matanya masih utuh walau sudah kempes, begitu juga dengan kemaluannya, masih ada pada tempatnya walau sudah membusuk.

Mayat Ahmad Yani diidentifikasi oleh ajudannya, Mayor CPM Soedarto, dan dokter pribadinya, Kolonel CDM Abdullah Hassan. Tanda di tubuh Jenderal Ahmad Yani, berupa parut pada punggung tangan kiri dan pakaian yang dikenakannya serta kelebihan gigi berbentuk kerucut pada garis pertengahan rahang atas diantara gigi-gigi seri pertama, juga masih dapat dikenali.

Dokumen visum et repertum ketujuh Pahlawan Revolusi ini ditulis dalam format yang sama. Di pojok kanan atas halaman depan terdapat tulisan “Departmen Angkatan Darat, Direktortat Kesehatan, Rumah Sakit Pusat, Pro Justicia”.

Sementara di pojok kiri atas halaman depan tertulis “Salinan dari salinan.”

Bagian kepala laporan bertuliskan “Visum et Repertum” diikuti nomor laporan pada baris bawah yang dimulai dari H.103 (Letjen Ahmad Yani) hingga H.109 (Lettu P. Tendean).

Bagian awal dokumen ini dimulai dengan penjelasan mengenai dasar hukum pembentukan tim dokter untuk mengotopsi mayat ketujuh perwira Angkatan Darat. Disebutkan bahwa tim tersebut dibentuk berdasarkan perintah Panglima Kostrad selau Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban kepada Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat di Jakarta, tanggal 4 Oktober. Selanjutnya Kepala RSP-AD meneruskan perintah itu kepada kelima ahli forensik tadi, termasuk Lim Joey Thay.

Berikutnya adalah bagian yang menjelaskan waktu dan tempat visum. Tertulis pada bagian ini: “maka kami, pada tanggal empat Oktober tahun seribu sembilan ratus enam pulu limam mulai jam setengah lima sore sampai tanggal lima Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima jam setengah satu pagi, di Kamar Seksi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, Jakarta, telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah yang menurut surat perintah tersebut di atas adalah jenazah dari pada…” diikuti bagian yang menjelaskan jatidiri mayat dimulai dari nama, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, bangsa, agama, pangkat, dan terakhir jabatan.

Setiap dokumen visum et repertum itu juga menjelaskan bahwa mayat yang diperiksa adalah “korban tembakan dan/atau penganiayaan pada tanggal satu Oktober tahun seribu sembilan ratus enam pulu lima pada peristiwa apa yang dinamakan Gerakan 30 September.”

Mayat-mayat ini diidentifikasi oleh orang-orang yang mengenal mereka, serta disebutkan apa saja tanda-tanda tubuh atau tanda-tanda lain yang melakat di mayat yang menjadi ciri utama mayat.

Selesai dengan bagian pengantar ini, barulah tim dokter membeberkan hasil pemeriksaan luar yang mereka lakukan, dan menutupnya dengan kesimpulan dan pernyataan bahwa hasil pemeriksaan itu dituliskan dengan mengingat sumpah jabatan.

Bagian paling akhir dari dokumen ini mengenai autentifikasi keaslian dokumen. Karena dokumen yang kami peroleh ini merupakan “salinan dari salinan” maka ada dua penanda autentifikasi dalam bagian dokumen ini.

Pengesahan pertama bertuliskan “disalin sesuai aslinya” dan ditandatangani oleh “Yang menyalin” yakni Kapten CKU Hamzil Rusli Bc. Hk. (Nrp. 303840) selaku panitera. Dan pengesahan kedua bertuliskan “disalin sesuai dengan salinan” dan ditandatangani oleh “panitera dalam perkara ex LKU” Letnan Udara Satu Soedarjo Bc. Hk. (Nrp. 473726). Tidak ditemukan petunjuk waktu kapan dokumen ini disalin dan disalin ulang.

***

Saat mengunjungi dr. Lim Joey Thay di paviliun RS St. Carolus bulan Juni tahun lalu, saya tak menangkap guratan emosi di wajahnya. Ia tampak begitu tenang. Ia mengikuti kami yang mengabadikan gambarnya. Sesekali istrinya datang untuk membenarkan sarung dr. Lim Joey Thay. Atau memberikan minum. Kami juga sempat bertemu dengan dokter yang menangani dr. Lim Joey Thay. Kepada dokter muda ini dr. Lim Joey Thay mencoba menjelaskan keadaannya. Sepintas tidak ada yang mengkhawatirkan. Ia hanya butuh istirahat setelah kelelahan dan terjatuh.

Tetapi Dandhy bercerita kepada saya pengalamannya saat mewawancarai dr. Lim Joey Thay dua tahun lalu. Beberapa kali dr. Lim Joey Thay menitikkan airmata saat berbicara dengan terpatah-patah tentang kebohongan yang disebarkan mengenai kondisi mayat ketujuh Pahlawan Revolusi.

Beberapa hari lalu, Dandhy kembali menulis pesan di inbox Facebook saya. Dia barusan mengunjungi dr. Lim Joey Thay. Kali ini bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Djoko Utomo. Pihak Arsip Nasional kelihatannya ingin memastikan keaslian dokumen visum et repertum itu.

Kepala ANRI merasa perlu bertemu langsung dengan dr. Lim Joey Thay, satu dari dua anggota tim otopsi Pahlawan Revolusi yang tersisa. Dr. Djadja, murid dr. Lim Joey Thay ikut menemani gurunya dalam pertemuan itu.

Menurut Dandhy dalam pesan singkatnya, konsisi terakhir dr. Lim Joey Thay “benar-benar sudah sulit bicara.” []