PADA tahun 1996, lembaga Econit yang dipimpin Rizal Ramli pernah mengeluarkan ramalan ekonomi Indonesia yang disampaikan dalam laporan Econit Economic Outlook 1997. Rizal Ramli menyebut tahun 1997 sebagai tahun penuh ketidakpastian (The Year of Uncertanty).

Meski banyak yang tidak percaya, ramalan itu ternyata terbukti. Indonesia mengalami awal krisis Oktober 1997 dan dampaknya baru terasa secara luas tahun 1998. Pada awal Januari 2008, Econit kembali mengeluarkan peringatan bahwa telah terjadi gelembung finansial di pasar modal serta pasar kredit konsumen dan properti komersial. Econit menyebut tahun 2008 sebagai tahun gelembung (The Year of the Bubble).

Menko Boediono pada waktu itu langsung membantah bahwa perkiraan ekonomi tersebut tidak benar. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa perkiraan Econit tersebut mengada-ada. Tapi ternyata, sejak awal Oktober ini, perkiraaan Econit kembali menunjukkan kebenarannya.

Dikutip dari Rakyat Merdeka, Senin 19 Oktober 2008.

Untuk membahas lebih lanjut dampak dari krisis ini dan efektivitas langkah-langkah pemerintah, Rakyat Merdeka mewawancarai ekonom Rizal Ramli sebelum menghadiri pertemuan tokoh-tokoh Indonesia Timur yang dihadiri Fadel Muhammad, Zaenal Bintang, Manuel Kaesipo, Sumarlin dan banyak tokoh Indonesia Timur lainnya di Balai Sudirman.

Apa yang dimaksud dengan gelembung finansial seperti yang Anda perkirakan?
Pada awal Januari banyak perusahaan di BEI (Bursa Efek Indonesia) yang memiliki Price Earning Ratio di atas 50 kali. Bahkan ada yang sampai 300 kali. Itulah contoh gelembung akibat aliran hot money dan praktik goreng-menggoreng saham.

Di samping itu, juga ada gelembung di sektor kredit seperti kredit konsumen, kredit properti komersial, kredit motor dan kartu kredit yang berpotensi menjadi subprime ala Indonesia.
Karena sombong dan jumawa, menteri-menteri SBY mengabaikan peringatan itu dan tidak melakukan langkah-langkah antisipatif antara bulan Januari-Oktober. Ketika gelembung itu meletus, dalam bentuk anjlok besar-besaran di bursa dan kekhawatiran tentang sektor perbankan, mereka panik dan justru mengambil langkah-langkah yang bisa menimbulkan masalah baru.

Apa langkah antisipasi yang seharusnya dilakukan?
Sebetulnya gelembung-gelembung itu bisa dikempeskan secara perlahan-lahan. Baik melalui enforcement di bursa, maupun pengetatan kredit di sektor-sektor yang menggelembung.
Jika pengempesan gelembung itu dilakukan, maka ekonomi Indonesia paling banter hanya akan melambat (soft landing) ketika terjadi krisis ekonomi di Amerika. Tapi karena kesombongan dan penolakan kenyataan (self denial), pemerintah SBY membiarkan gelembung tersebut terus membesar.

Ketika gelembung itu pecah pemerintah panik, sehingga besar kemungkinan ekonomi Indonesia akan anjlok lebih besar (hard landing). Apalagi kebijakan yang diambil adalah kebijakan monetaris ala IMF dan Bank Dunia.

Tapi banyak pejabat yang menyatakan bahwa efeknya terhadap Indonesia kecil dan tidak ada dampaknya terhadap rakyat biasa?
Banyak pejabat yang asal bunyi. Mereka bicara bagaikan orang pinggir jalan, karena dampaknya pasti akan cukup besar.

Untuk ekspor komoditi terutama di daerah-daerah luar jawa, dampaknya sudah terasa dengan anjloknya permintaan sekitar 50-60 persen. Dampak terhadap rakyat biasa baru akan terasa kuartal kedua tahun depan dan akan terus berlanjut sampai 2011, kecuali, ada perubahan paradigma dan kepemimpinan pada tahun 2009.

Apa hubungannya?
Pemerintah SBY dan menteri-menteri ekonominya menganut paradigma monetaris ala IMF dan Bank Dunia. Sebagai contoh, hanya Indonesia satu-satunya negara yang melakukan kebijakan uang ketat dengan menaikkan tingkat bunga.

Di seluruh dunia, Amerika, Eropa, Asia, tingkat bunga justru diturunkan untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap ekonomi. Pejabat Indonesia tetap “ndablek” dan terus manut pada saran IMF untuk menaikkan tingkat bunga. Mereka tidak belajar dari krisis moneter 10 tahun yang lalu.
Pada awal September 1997, Menteri Keuangan Marie Muhammad dan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono melaksanakan kebijakan moneter super ketat atas saran IMF. Ketika itu ECONIT mengkritik kebijakan itu secara terbuka.

Hasilnya, lembaga keuangan Indonesia mengalami kesulitan likuiditas yang berujung dengan kebangkrutan puluhan bank termasuk BCA, Bank Danamon, dan sebagainya. Biaya dari salah kebijakan itu adalah BLBI dengan nilai ratusan triliun rupiah. Boediono sebagai Direksi Bank Indonesia pada waktu itu, ikut menyetujui kebijakan yang akhirnya menjadi beban rakyat Indonesia.

Bukankah mereka punya alasan dengan menaikkan tingkat bunga?
Oh ya sudah tentu. Sebagai monetaris, mereka percaya betul bahwa inflasi Indonesia yang sudah double digit ini (12%), adalah akibat dari pasok uang yang berlebihan sehingga untuk menurunkannnya, moneter harus diketatkan.

Tapi cara berpikir monetaris tersebut keblinger karena inflasi tinggi saat ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM dan ketidakmampuan pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok. Solusinya bukan dengan menaikkan tingkat bunga, tetapi menurunkan harga BBM dan meningkatkan produksi kebutuhan pokok. Jadi solusi monetaris tersebut hanya sekadar otak-atik pasokan uang yang justru akan semakin merugikan sektor riil.

Presiden sudah mengeluarkan 10 langkah. Apa itu tidak cukup?
Jelas tidak cukup karena itu hanya berupa imbauan yang kurang koheren, bukan policy. Apalagi landasan dari berbagai langkah yang diambil, esensi dasarnya adalah monetaris. Akibat mereka terlalu manut terhadap model IMF dan Bank Dunia, mereka membiarkan aliran hot money sampai 24 miliar dolar lebih selama empat tahun pemerintahan SBY.

Aliran modal spekulatif tersebut bahkan sering dianggap sebagai lambang keberhasilan pemerintah SBY dan bukti kepercayaan asing terhadap ekonomi Indonesia. Padahal jumlah aliran hot money tersebut nilainya dua kali dibandingkan hot money pada awal krisis 1997.

Kok sekarang begitu aliran hot money balik badan, kabur keluar, malah panik sendiri. Tim Indonesia Bangkit sudah berulang-ulang sejak dua tahun lalu mengingatkan bahayanya aliran hot money.

Pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan sektor riil…
Wong selama empat tahun saja, ketika makro bagus, sektor riil malah anjlok kok. Berulang-ulang kami katakan bahwa telah terjadi percepatan deindustrialisasi selama empat tahun pemerintahan SBY, terutama memukul sektor-sektor padat tenaga kerja.

Indonesia hanya bisa cepat keluar dari krisis, jika meninggalkan paradigma monetaris ala IMF dan Bank Dunia dan mengubahnya dengan jalan baru yang lebih mandiri dan struktural. Tapi itu tidak mungkin terjadi selama pemerintahan SBY karena mereka telah kepincut dan tersandera dengan garis IMF dan Bank Dunia. Hanya dengan jalan baru dan pemimpin baru, Indonesia bisa bangkit cepat dari krisis ekonomi Jilid II ini.