Dari Koalisi Anti Utang

RENCANA pemerintah menambah pinjaman luar negeri baru dalam APBN-P 2007 sungguh tidak masuk diakal. Sebagaimana diketahui, untuk menambal 50% defisit anggaran sebesar Rp.56,9 triliun – Rp.75,87 triliun dalam APBN-P 2007, pemerintah akan menggunakan pinjaman baru melalui skema International Development Asistance (IDA), Bank Dunia. Rencana pinjaman baru tersebut akan dinegosiasikan oleh pemerintah dalam pertemuan tahunan IMF – Bank Dunia bulan April 2007 ini di Amerika Serikat. Kenyataan ini menunjukan bahwa pemerintah telah berlaku tidak jujur dalam menegakkan komitmen kemandirian ekonomi dengan mengurangi utang luar negeri.

Pada tahun ini pemerintah Indonesia juga mendapatkan utang baru dari Jepang sebesar Rp.7,72 triliun untuk pembiayaan infrastruktur. Pencairan utang baru untuk pemerintah Indonesia tahun 2007 juga berasal dari Asian Development Bank (ADB) sebesar 200 juta USD untuk pembangunan kebijakan. Jumlah utang baru dari Jepang dan ADB tersebut tentu akan semakin mengakumulasi jumlah total utang luar negeri Indonesia yang sudah mencapai 128,36 juta USD pada kuartal ketiga 2006. Koalisi Anti Utang juga mencatat, total komitmen utang Jepang kepada Indonesia yang disetujui sampai tahun 2007 berjumlah Rp322,12 triliun. Hingga saat ini, dari 10 negara Asean, Indonesia merupakan negara penerima pinjaman terbesar dari pemerintah Jepang. Yaitu mencapai US$1,22 miliar atau 52% dari total bantuan.

Koalisi Anti Utang memandang, kebijakan menutup defisit anggaran APBN-P 2007 dengan pinjaman baru dari Bank Dunia, Jepang dan ADB menunjukkan pemerintah masih lips service dalam menjalankan agenda kemandirian ekonomi. Terbukti saat ini pemerintah masih menggantungkan pembiayaan pembangunan dari dana utang luar negeri. Padahal kondisi anggaran Negara akibat besarnya beban pembayaran utang luar negeri pada tahun 2007 sudah sangat besar. Utang jatuh tempo sebesar Rp 80,88 triliun yang harus dibayar tahun ini, jelas akan mengorbankan porsi anggaran Negara (APBN) untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu Koalisi Anti Utang menyatakan menentang rencana pemerintah untuk membiayai defisit anggaran APBN-P 2007 melalui pinjaman luar negeri. Termasuk pinjaman baru untuk membiayai bencana lumpur Lapindo. Koalisi Anti Utang juga mendesak agar pembahasan APBN-P 2007 oleh pemerintah dan DPR lebih memprioritaskan pemenuhan hak dasar rakyat ketimbang membayar utang. Hal tersebut dirasa penting mengingat diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 2,5 juta orang, angka memiskinan yang membengkak 3,1 juta jiwa akibat berbagai bencana alam serta 1,4 juta dari 12,9 juta anak usia 13-15 tahun belum nikmati bangku Sekolah Menengah pada tahun 2007 (tempointerkatif, 28 Maret 2007)

Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2006 ini yang menaikkan defisit APBN seharusnya digunakan pemerintah untuk meminta penghapusan utang dan bukan menambah utang baru. Terkait dengan pembahasan APBN-P 2007 saat ini, Koalisi Anti Utang juga menyerukan kepada DPR untuk mendesak pemerintah untuk sungguh-sungguh mengupayakan pembatalan seluruh komitmen utang (pledge) dari kreditor bilateral maupun multilateral yang disepakati dalam sidang CGI terdahulu. Penghapusan seluruh komitmen utang dari kreditor tersebut adalah langkah lanjutan setelah pemerintah membubarkan CGI. Langkah berikutnya, DPR juga harus mendesak pemerintah untuk menegosiasikan pemotongan utang (Hair Cut) dan penghapusan utang (Debt Cancellation) kepada kreditor atas utang-utang masa lalu yang tidak sah/utang haram yang bukan menjadi tanggungan rakyat. Upaya ini harus ditempuh sebagai wujud kongkrit untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemandirian ekonomi bangsa. Selesai.


Yuyun Harmono
Outreach Koalisi Anti Utang (KAU)/Anti Debt Coalition Indonesia
Jl. Tegal Parang Utara No.14 Jakarta Selatan 12790 Indonesia
Telp. 021-79193363,Fax. 021-7941673,

About these ads