Sedikit Tentang Jurnalis dan Kekuasaan

IMG_8555

Saya kira keliru bila mengharapkan jurnalis pro atau anti pada sebuah pemerintahan. Hukum-hukum jurnalistik yang memayungi seorang jurnalis membuat dirinya ada di atas kedua hal itu; bahkan tidak di antara keduanya.

Tugas utama seorang jurnalis jelas bukanlah memilih pro atau anti, mendukung atau menolak sebuah rezim. Tugas seorang jurnalis adalah menjaga gawang kesadaran komunal.

Seorang jurnalis mungkin terlihat tengah terlibat dalam sebuah pertarungan kepentingan. Tetapi percayalah, seorang jurnalis yang baik tahu batas-batas terluar dan batas-batas terdalam dari kewajiban dan pengabdiannya pada masyarakat.

Jurnalis bukan penjaga kepentingan rezim, juga bukan pengawal kepentingan kelompok-kelompok politik-ekonomi yang sempit.

Salah besar bila publik mengharapkan dan mengupayakan jurnalis membela atau menentang sebuah rezim. Jurnalis tidak peduli dengan siapa rezim yang berkuasa. Jurnalis semestinya lebih peduli pada bagaimana sang rezim berkuasa.

Misteri Wina 1913: Lima Tokoh Dunia dalam Pusaran Waktu yang Sama

Kota di Austria ini punya banyak nama yang semuanya memiliki kemiripan cara pengucapan. Kita menyebutnya Wina. Dalam bahasa Jerman disebut Wien, atau Vienna dalam bahasa Inggris, dan Vienne dalam bahasa Prancis. Orang Ceko menyebutnya Viden, sementara orang Italia menyebutnya Vindobona.

Satu abad lalu, di tahun 1913, Wina adalah ibukota dari Emporium Austro-Hungarian, sebuah kerajaan besar untuk ukuran Eropa pada masa itu, terdiri dari 15 bangsa dengan populasi lebih dariĀ  50 juta orang. Sebagai ibukota, Wina ketika itu didiami lebih dari 2 juta orang.

Kerajaan Austria-Hungaria berdiri pada 1867, dan bubar menyusul kekalahan besar di penghujung Perang Dunia Pertama, 1918. Kini, sejumlah negara yang berdiri di atas puing-puing Austro-Hungarian, adalah Austria, Bosnia Herzegovina, Kroasia, Republik Czech, Hungaria, Itaila, Montenegro, Polandia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia dan Ukraina. Continue reading

Sedikit tentang Sosialisme Indonesia yang Dibantai Demokrasi Ekonomi

Screen Shot 2014-11-16 at 12.49.53 PM

Sahabatku, empat asteriks pada kutipan pasal dan ayat dalam gambar ini menandakan bahwa ia adalah produk dari amandemen keempat 2001, amandemen terakhir sejauh ini.

Banyak yang mengatakan, di saat amandemen keempat itu, energi kelompok civil society yang nasionalistik sudah habis, sudah lelah karena berbagai drama politik sebelumnya.

Bahkan ada yang mengatakan, drama politik itu sengaja dibuat sedemikian agar air di kolam menjadi keruh demi mengaburkan pertarungan yang sesungguhnya: upaya melucuti semangat “sosialisme Indonesia” dari UUD 1945. Continue reading

Andi Arief: Pidato Jokowi di APEC Mengecewakan dan Sadis

BN-FL706_INspee_G_20141110024725

Pidato Presiden Joko Widodo di depan Forum APEC di Beijing masih jadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat.

Ada banyak yang memuji cara Jokowi menyampaikan pidato dalam bahasa Inggris dengan logika dan struktur bahasa Indonesia itu. Ini paling tidak membuktikan Jokowi tidak gagap berbahasa Inggris seperti yang sering digunjingkan.

Begitu juga dengan isi pidato Jokowi yang dinilai apa adanya, langsung pada persoalan. Serta tidak banyak basa-basi. Dalam era kerja sekarang ini, memang sudah seharusnya pemimpin memberi teladan dengan unjuk kerja, bukan unjuk kata-kata. Continue reading

Malam Anugerah Semangat Sumpah Pemuda “Satukan Indonesia”

satukan-indonesia-1-preview-saja

IMG_3169

IMG_3177

IMG_3178

IMG_3183

IMG_3195

IMG_3223

IMG_3224

IMG_3225 2

IMG_3226

IMG_3227

IMG_3228Malam

Konfederasi adalah Model Terbaik untuk Menyatukan Korea

2000px-Unification_flag_of_Korea.svg

Sistem yang paling baik untuk mempersatukan kembali Korea Utara dan Korea Selatan adalah konfederasi. Di dalam sistem yang longgar ini, Korea Utara dan Korea Selatan bisa tetap memiliki sistem politik dan sistem ekonomi seperti saat ini. Namun kedua negara diwakilkan oleh pemerintahan bersama ketika berinteraksi dengan negara lain. Continue reading

Rachmawati: Amerika Serikat Harus Menarik Pasukan Militer

IMG_2820

Pemerintah Amerika Serikat harus menarik pasukan Amerika Serikat yang selama ini ditempatkan di kawasan Asia Timur. Continue reading